Home / Nasional

Rabu, 28 April 2021 - 04:48 WIB

Lima Puluh Ribu Buruh akan Ikuti Aksi May Day

Jakarta ri-media.id – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan, bahwa peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang jatuh pada tanggal 1 Mei 2021 akan diikuti oleh berbagai elemen buruh. Termasuk di dalamnya adalah KSPI yang juga akan melakukan aksi pada tanggal tersebut.

Khusus dari KSPI, kata Said Iqbal, peringatan May Day kali ini akan diikuti sekurang-kurannya 50 ribu buruh, di 3.000 perusahaan/pabrik, 200 kabupaten/kota, dan 24 provinsi. Sedangkan di Jakarta, aksi akan dipusatkan di Istana dan Mahkamah Konstitusi.

“Ada dua isu utama yang akan kami usung dalam May Day tahun ini,” ujar Said Iqbal. Isu pertama adalah batalkan UU Cipta Kerja, sedangkan yang kedua adalah berlakukan UMSK tahun 2021.

Baca Juga  Hati-hati! Pesan Suara WhatsApp Palsu Bisa Curi Data

Sebagaimana diketahui, saat ini KSPI sedang melakukan uji formil dan uji materiil terhadap omnibus law UU Cipta Kerja. Berkaitan dengan itu, kaum buruh meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendengarkan apa yang disampaikan kaum buruh dalam May Day.

Penolakan kaum buruh terhadap omnibus law bukan tanpa alasan. “Bagi kami, UU Cipta Kerja menghilangkan kepastian kerja (job security), kepastian pendapatan (income security), dan jaminan sosial (social security),” kata Said Iqbal.

Terkait dengan tidak adanya kepastian kerja, hal ini tercermin dari dibebaskannya penggunaan outsourcing untuk semua jenis pekerjaan. Sehingga bisa saja, seluruh buruh yang dipekerjakan oleh pengusaha adalah buruh outsourcing. Begitu pun dengan buruh kontrak, yang saat ini tidak ada lagi batasan periode kontrak. Sehingga buruh bisa dikontrak berulang-ulang hingga puluhan kali.

Baca Juga  Tujuh Belas dari 22 Peserta UKW yang Digelar PWI Bengkulu Dinyatakan Berkompeten

Berkenaan dengan tidak adanya kepastian pendapatan, hal ini terlihat dari dihilangkannya upah minimum sektoral. Di samping adanya klausa bahwa upah minimum kabupaten/kota “dapat” ditetapkan. Kata dapat di sini artinya, UMK bisa ditetapkan dan bisa juga tidak. Jika tidak ditetapkan, maka akan terjadi penurunan daya beli buruh yang signifikan.

Begitu pun dengan tidak adanya jaminan sosial. Keberadaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), dinilai belum mampu memberikan proteksi kepada buruh yang kehilangan pekerjaan. Selain buruh kontrak dan outsourcing akan sulit mengakses JKP, dana JKP pun diambil dari dana JKK dan JKM. Sehingga ke depan dikhawatirkan akan terjadi gagal bayar.

Baca Juga  Dies Natalis ke-40, Rohidin Mersyah Berharap UNIB Menjadi Pilar Pembangunan Provinsi Bengkulu

Menurut Said Iqbal, pihaknya sudah bertemu dan berkoordinasi dengan gerakan mahasiswa seperti BEM SI, KAMMI, dan beberapa BEM di kampus besar terkait dengan aksi May Day. Saat May Day nanti, mahasiswa dan buruh akan bersatu dan turun jalan bersama untuk menyuarakan penolakan terhadap omnibus law.

“Karena masalah omnibus law bukan hanya masalah kami yang saat ini sedang bekerja. Tetapi juga generasi muda yang nanti akan memasuki pasar kerja,” tegasnya.

Siaran Pers KSPI di Jakarta, 27 April 2021

Said Iqbal
Presiden KSPI

Narahubung:
Ketua Departemen Media dan Komunikasi KSPI, Kahar S. Cahyono

Share :

Baca Juga

Nasional

Gubernur Rohidin Bahas Kerja Sama dengan Universitas Al Azhar Indonesia

Nasional

Pemerintah Uji Coba Perizinan Konser Musik yang Terintegrasi Secara Digital

Nasional

Babinsa Loa Duri Ulu, Pastikan Penyaluran Bantuan Sudah Tepat Sasaran

Nasional

Wawako Buka Bimtek Bagi Imam dan Khotib

Nasional

PWI Provinsi Bengkulu Tingkatkan Kemampuan Media Massa

Nasional

Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi Mendapat Arahan Khusus Selama Mengikuti Pelatihan Kerja Bengkulu

Nasional

HAB Kemenag ke-76, Kakanwil Kemenag Provinsi Bengkulu Resmi Buka Turnamen Voli dan Kegiatan Lainnya

Nasional

Kominfo Siap Wujudkan SPBE dan Smart City untuk Kota Bengkulu