Home / DPD RI / Nasional

Sabtu, 16 Oktober 2021 - 17:57 WIB

68 Juta Masyarakat Terlibat Pinjol, Waket DPD RI: Pemerintah Perlu Siapkan Sistem Keuangan Khusus

Jakarta ri-media.id – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Sultan B Najamudin menyoroti isu Pinjaman Online (Pinjol) yang ramai dibicarakan Publik dengan mendorong pemerintah agar menyiapkan sistem keuangan mikro yang khusus menata dan mengatur lalu lintas transaksi keuangan Pinjol yang kini mencapai 260 Triliun rupiah.

“68 juta merupakan market share yang sangat fenomenal untuk lembaga keuangan mikro virtual seperti Pinjol. distrupsi capital ini harus dimaknai sebagai mekanisme keuangan kontemporer yang harus ditata dan dikontrol oleh negara secara detail,” ungkap Sultan melalui pesan singkat pada Sabtu (16/10).

Baca Juga  Akui Kinerja Presiden Memuaskan, Sultan: Bangsa Kita Terkenal Pandai Berterimakasih

Menurutnya, di tengah situasi ekonomi nasional yang masih tetatih akibat pandemi Covid-19, Pinjol menjadi tempat pelarian masyarakat yang sedang terdesak oleh kebutuhan hidupnya. Bisa jadi, tanpa kita sadari Pinjol telah berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional selama ini.

“Namun, sayangnya potensi pasar keuangan mikro yang besar ini ternyata banyak dikotori oleh motif lembaga Pinjol yang serakah dan seringkali mendestruksi psikologi sosial masyarakat, dengan interest yang tinggi dan pola teror penagihan utang yang bahkan bisa menyebabkan peminjam bunuh diri,” keluhnya.

Baca Juga  INFO ORANG HILANG

Tentu ini sangat tragis dan memprihatinkan. Oleh karena itu, sangat penting bagi Pemerintah melalui BI, OJK dan kementerian terkait untuk segera mengakomodir kepentingan lembaga-lembaga keuangan mikro virtual tersebut dengan payung hukum dan seperangkat sistem keuangan yang lebih ramah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga  Konsolidasi, Pembina MOI Bengkulu Kunjungi Markas Sekjend MOI Pusat

Sulit rasanya menertibkan aktivitas ekonomi virtual yang sudah kadung menjamur di tengah masyarakat dengan pendekatan penegakan hukum dalam jangka panjang, karena semuanya dilangsungkan atas sukarela masyarakat.

“Sebagian besar masyarakat memanfaatkan utang Pinjol digunakan untuk konsumsi. Ini menjadi oto-kritik bagi kita sebagai bangsa, bahwa lemahnya literasi masyarakat dan rendahnya inklusi keuangan lembaga keuangan signifikan mempengaruhi perilaku keuangan masyarakat,” tutup Sultan. (***)

Share :

Baca Juga

Nasional

Puskesmas Maha Prana Adakan Vaksinasi Tahap Dua Wilayah Linggau Barat Satu

Nasional

Edwar Samsi Harapkan Pemerintah Tentukan HET

Nasional

Satlantas Polres Bengkulu Gelar Operasi Keselamatan Nala 2022

Nasional

Rektor Unihaz Apresiasi Membaiknya Hubungan Gubernur-Walikota

Nasional

Kejari Bengkulu: Vaksin di Kota Bengkulu Bisa Tembus 100 Persen

Nasional

HF Terima Bantuan Kursi Roda, Ibunda: Terima Kasih Tuhan

Nasional

Walikota Pimpin Rakor Tingkat Kota Lubuklinggau 2022

DPD RI

Dikunjungi Gubernur Sumbar, Sultan: DPD RI Berkomitmen Mendukung Seluruh Agenda Pembangunan Daerah