Home / DPD RI / Nasional

Sabtu, 16 Oktober 2021 - 17:57 WIB

68 Juta Masyarakat Terlibat Pinjol, Waket DPD RI: Pemerintah Perlu Siapkan Sistem Keuangan Khusus

Jakarta ri-media.id – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Sultan B Najamudin menyoroti isu Pinjaman Online (Pinjol) yang ramai dibicarakan Publik dengan mendorong pemerintah agar menyiapkan sistem keuangan mikro yang khusus menata dan mengatur lalu lintas transaksi keuangan Pinjol yang kini mencapai 260 Triliun rupiah.

“68 juta merupakan market share yang sangat fenomenal untuk lembaga keuangan mikro virtual seperti Pinjol. distrupsi capital ini harus dimaknai sebagai mekanisme keuangan kontemporer yang harus ditata dan dikontrol oleh negara secara detail,” ungkap Sultan melalui pesan singkat pada Sabtu (16/10).

Baca Juga  Merindukan Masa Kecil, Walikota Helmi Curhat Saat Live di Metro TV

Menurutnya, di tengah situasi ekonomi nasional yang masih tetatih akibat pandemi Covid-19, Pinjol menjadi tempat pelarian masyarakat yang sedang terdesak oleh kebutuhan hidupnya. Bisa jadi, tanpa kita sadari Pinjol telah berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional selama ini.

“Namun, sayangnya potensi pasar keuangan mikro yang besar ini ternyata banyak dikotori oleh motif lembaga Pinjol yang serakah dan seringkali mendestruksi psikologi sosial masyarakat, dengan interest yang tinggi dan pola teror penagihan utang yang bahkan bisa menyebabkan peminjam bunuh diri,” keluhnya.

Baca Juga  Pengurus MD Kahmi Benteng Resmi Dilantik

Tentu ini sangat tragis dan memprihatinkan. Oleh karena itu, sangat penting bagi Pemerintah melalui BI, OJK dan kementerian terkait untuk segera mengakomodir kepentingan lembaga-lembaga keuangan mikro virtual tersebut dengan payung hukum dan seperangkat sistem keuangan yang lebih ramah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga  Car Free Day Pantai Panjang Kembali Diberlakukan

Sulit rasanya menertibkan aktivitas ekonomi virtual yang sudah kadung menjamur di tengah masyarakat dengan pendekatan penegakan hukum dalam jangka panjang, karena semuanya dilangsungkan atas sukarela masyarakat.

“Sebagian besar masyarakat memanfaatkan utang Pinjol digunakan untuk konsumsi. Ini menjadi oto-kritik bagi kita sebagai bangsa, bahwa lemahnya literasi masyarakat dan rendahnya inklusi keuangan lembaga keuangan signifikan mempengaruhi perilaku keuangan masyarakat,” tutup Sultan. (***)

Share :

Baca Juga

Nasional

Sekda: Seluruh ASN Wajib Mengerti Visi dan Misi Gubernur

Nasional

ASN dan PTT Pemkot Diimbau Tak Makan Di Tempat Umum Meski Tak Puasa

Nasional

Apel Gabungan Antisipasi Kerumunan di Pusat Perbelanjaan

Nasional

Isolasi Terpusat Bandiklat Lakukan Perawatan Intensif Pasien Covid-19

Nasional

Rohidin : Progres Kinerja APBN 2021 Lebih Baik dari 2020

Nasional

Hari Bakti Pemasyarakatan ke-57, Ini Pesan Sekjen Kemenkumham
Cara Budidaya Lobster Air Tawar, Bisa Menjadi Sumber Cuan!

Nasional

Cara Budidaya Lobster Air Tawar, Bisa Menjadi Sumber Cuan!

Nasional

Pemkot Bengkulu Ungkap Informasi dari Indomarco Bahwa dalam Waktu Dekat akan Datang Minyak Goreng Sebanyak 18 Ton