Home / Nasional

Selasa, 17 November 2020 - 14:48 WIB

Alfitra Salamm : Pelanggaran Kode Etik Dipengaruhi Karakteristik Daerah

Bengkulu RI MEDIA – Pelanggaran kode etik dipengaruhi karakteristik di setiap daerah di Indonesia, ini diungkapkan Anggota DKPP RI Dr H. Alfitra Salamm, APU ketika mengisi acara Peningkatan Kapasitas SDM Pengawas Ad Hoc Bawaslu Kota Bengkulu bertempat di Splash Hotel, Senin malam (16/11/2020).

“Tingkat pelaporan pelanggaran kode etik tertinggi di Papua dan yang paling sedikit di Yogyakarta,” ungkap Alfitra Salamm.

Beliau juga menyampaikan bahwa Panwascam Ad Hoc merupakan posisi strategis, berhadapan langsung dengan masyarakat, dekat dengan peserta pemilihan, maka potensi terjadinya pelanggaran etik bisa terjadi. Disampaikan juga bahwa penyelenggara harus berhati-hati dengan media sosial, pengawasan terhadap sosmed juga harus ditingkatkan.

Baca Juga  Kapolres Bengkulu Selatan Sematkan Bet Relawan Covid-19, Bupati : Terima Kasih

Menurutnya, “Studi terhadap hoax ini ternyata banyak hoax ini disebarkan oleh orang yang lebih tua, karena banyak orang tua beranggapan bangga kalau melakukan share lebih pertama. Teman-teman panwas untuk selalu memantau apakah ada berita hoax seperti berita yang malinformasi, missinformasi dan dissinformasi,” paparnya.

Baca Juga  LazisMu Bengkulu Berbagi Ribuan Takjil di Tengah Covid-19

Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu Persadaan Harahap ketika menyampaikan kata sambutan juga menerangkan, “Panwascam merupakan tulang punggung dari pengawasan, hasil pengawasan merupakan elemen penting yang terdapat di Bawaslu dan jajaran”.

Persadaan Harahap juga berpesan, jangan jadikan pekerjaan sebagai Pengawas Ad Hoc hanya pekerjaan sampingan, namun sebagai tugas mulia untuk mengawal demokrasi di negeri ini.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Bawaslu Kota Bengkulu Rayendra Pirasad SHI Ketika membuka acara, Pengawasan merupakan nyawanya Bawaslu.

Baca Juga  Keceriaan Anak-Anak Perbatasan Papua Saat Disambangi Perpustakaan Keliling Satgas Yonif 122/Tombak Sakti

“Maka sangat penting Panwaslu Kecamatan memahami kode etik penyelengara Pemilu, kalau ada statatement NKRI harga mati maka di penyelenggaraan Pemilu ada istilah integritas adalah harga mati,” kata Rayendra.

Kegiatan ini diikuti oleh Panwaslu Kecamatan beserta staf se-Kota Bengkulu, Staf dan unsur pimpinan di Bawaslu Kota Bengkulu.

(Humas Bawaslu Kota Bengkulu)

(awa)

Share :

Baca Juga

Nasional

Kantongi Izin Bentang Merah Putih Raksasa, KNPI Tegaskan Wajib Prokes

Nasional

Gubernur Rohidin Bahas Kerja Sama dengan Universitas Al Azhar Indonesia

Advertorial

Ketua DPD RI Minta Pemerintah Waspadai Varian Mu Covid-19

DPD RI

Pimpinan DPD RI Tanggapi Biaya PCR : Keselamatan Rakyat Tidak Bisa Ditinjau dari Aspek Untung-rugi

DPD RI

Komite I DPD RI Tindak Lanjuti Masukan Materi Muatan RPP Otsus Papua

Nasional

Pembukaan Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) ke Vl Tingkat Kabupaten Muratara Di Rawas Ilir

Nasional

Hujan Deras, Sebabkan Sebagian Titik di Kota Bengkulu Banjir

DPD RI

BUMN Minta Disuntik PMN, Sultan: Jika Tak Mampu Serahkan ke Swasta