Home / Nasional

Kamis, 22 Oktober 2020 - 21:12 WIB

Bawaslu Dalami Laporan Pelanggaran Pilgub

Bengkulu RI MEDIA – Bawaslu Provinsi Bengkulu menanggapi laporan terkait dugaan Cagub Cawagub Bengkulu melakukan pelanggaran. Komisioner Bawaslu Provinsi Bengkulu Khalid Syaifullah menjelaskan laporan tersebut sedang didalami syarat formil dan materilnya, Kamis (22/10/20).

“(Syarat, red) formil itu berkaitan dengan syarat yang harus dipenuhi pelapor, kemudian tenggang waktu, itu yang lagi dipelajari. Bawaslu harus membuat kajian awal dulu, tidak bisa kita mengatakan bahwa ini memenuhi syarat atau belum,” jelasnya.

Baca Juga  Kesempatan Emas Wartawan Bengkulu Ikut Uji Kompetensi (UKW)

Khalid mengatakan setelah dibuat kajian, pihaknya akan memberitahukan kepada pelapor, apakah langsung ditindaklanjuti untuk diklarifikasi atau dihentikan pada syarat formil dan materil.

Khalid menjelaskan apabila Calon Kepala Daerah terbukti melanggar Perbawaslu pasal 71 ayat 1, 2, dan 3 maka akan diberi sanksi tegas dan berpeluang didiskualifikasi.

“Dalam Perbawaslu, kalau seandainya (terbukti, red) melanggar pasal 71 ayat 1,2 dan 3 menurut Mendagri. Mendagri punya hak menjelaskan (dan, red) merekomendasi KPU, maka KPU wajib melakukan diskualifikasi,” jelas Khalid kepada Media.

Baca Juga  Rangkul Pemuda, Rohidin Mersyah Ajak Pemuda KNPI Sahur Bareng

Terkait rekomendasi Bawaslu RI terhadap 6 Kepala Daerah yang salah satunya Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu diduga melakukan pelanggaran. Menurut Khalid, Bawaslu RI hanya berkoordinasi dengan Mendagri, Bawaslu RI dan Provinsi tidak bisa mengintervensi, itu otoritas Pilkada Kaur, dalam hal ini Bawaslu Kaur.

Baca Juga  Refly Harun: Banyak Gelombang Judicial Review Presidential Threshold 20 Persen ke MK

Khalid menjelaskan; “Bawaslu RI itu melaporkan hasil koordinasi dengan Mendagri, bahwa ada petahana yang melakukan mutasi, ada yang melakukan menggunakan program Pemerintah, Pasal 71 ayat 1 2 dan 3”.

“Dengan laporan itu, artinya ada dinamika. Kami (Bawaslu Provinsi Bengkulu, red) punya hak supervisi, termasuk Bawaslu RI. Jadi, kami hanya melaporkan (secara, red) berjenjang dan dievaluasi oleh Mendagri dalam tahapan pemilihan,” jelasnya. (okt)

Share :

Baca Juga

Nasional

Semarakkan Ramadan, Polres Metro Gelar Lomba Da’i Cilik, Hafiz Al Qur’an dan Baca Al Qur’an

Nasional

PPKM ke Level 3, Hajatan di Lubuklinggau Diperbolehkan dengan Syarat

Nasional

Ini Strategi Jakarta Hadapi KTT ASEAN Ke-43 dan Imbau Karyawan WFH

Nasional

Gubernur Sumsel Salurkan Bansos ke Pejuang Veteran Dan Masyarakat

Nasional

Gubernur Rohidin Tingkatkan Sinergi dan Kolaborasi dengan Forkopimda Kabupaten/Kota Melalui Silaturahmi

Nasional

Profesi Apa Saja yang Diperbolehkan Tidak Berpuasa? Dr Ali Jumah Muhammad Menjawab

Nasional

Berikut Kepala Desa Terpilih Dari 59 Desa Kabupaten Musi Rawas Dalam Pemilihan Serentak Yang Dilaksanakan 8 Maret 2023

Nasional

Versi: 15 Februari 2024, 06 Wib, Prabowo – Gibran Masih Unggul di Real Count KPU