Home / Nasional

Minggu, 8 November 2020 - 14:25 WIB

Bawaslu Kota Tegaskan Larangan Menggunakan Kewenangan, Program dan Kegiatan bagi Petahana

Kota Bengkulu RI MEDIA – Pemilihan kepala daerah harus berjalan jujur dan adil, sebagai azaz penting dalam proses penyelenggaran Pemilihan. Larangan bagi petahana menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan merupakan implementasi nilai tersebut yang diatur dalam Undang-Undang.

Bertempat di Sekretariat Bawaslu Kota Bengkulu, Jumat pagi (6/11/2020) Bawaslu Kota Bengkulu melakukan rapat bersama dengan berbagai pihak guna mencegah terjadi pelanggaran Pemilihan terkait petahana.

Disampaikan Ketua Bawaslu Kota Bengkulu, Rayendra Pirasad, SHI dalam kata sambutannya, “Rapat bersama ini merupakan langkah pencegahan yang dilakukan Bawaslu terkait dengan potensi pelanggaran Pemilihan yang fokusnya di Kota Bengkulu,” ungkapnya.

Baca Juga  OTT LSM Kepahiang “Bebas”

Larangan bagi petahana menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan termuat dalam Pasal 71 Ayat (3) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Lebih tegas, Rayendra menyampaikan terkait sanksi bagi Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana.

Baca Juga  Jajaran Direksi PT REPOEBLIK INDONESIA MEDIA/Koran RI MEDIA Mengucapkan Selamat Hari Sumpah Pemuda Ke-94 (28 Oktober 1928 - 28 Oktober 2022)

“Bagi petahana yang melanggar dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota,” jelasnya.

Dalam pertemuan tersebut Bawaslu Kota Bengkulu juga menyampaikan beberapa bentuk pelanggaran pada tahapan kampanye seperti APK yang tidak sesuai desain, ukuran, dan zona. Penyebaran bahan kampanye yang tidak sesuai PKPU terkait kampanye.

Sedangkan dari Kordiv HPPS Bawaslu Kota Bengkulu Mico Yudhistira, SH., MH menanggapi adanya keluhan pihak kecamatan berkaitan dengan sosialisasi titik lokasi APK.

Baca Juga  Presiden Jokowi Tekankan Pentingnya Pemanfaatan Teknologi untuk Dorong Produksi Migas Dalam Negeri

“Berbagai pihak dapat berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan atau PPK Kecamatan, mereka akan memberi informasi dimana lokasi APK di kecamatan masing-masing,” papar Mico.

Rapat bersama tersebut diikuti oleh LO Paslon, pihak kecamatan se-Kota Bengkulu, Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Dinas Perkim, BKD Provinsi Bengkulu, Dinas PU Provinsi Bengkulu, Dinas Peternakan Provinsi Bengkulu, Sekda, Satpol PP dan pihak Polres Bengkulu. (awa)

Share :

Baca Juga

Nasional

Helmi Hasan Hadiri Peresmian Gedung Baru SD Islam Al Azhar 51 Bengkulu

Nasional

Setelah Doakan Sandiaga Uno Jadi Presiden, Ahok Minta Dibelikan Kendaraan

Nasional

Diduga Data 279 Juta Penduduk Indonesia Bocor, Waka DPD RI Minta Kepolisian Segera Bertindak

DPD RI

Kabar Baik, Guru Honorer Usia 40 Tahun ke Atas Direkomendasikan Diangkat PNS Tanpa Tes

Nasional

Wawali Bengkulu Terima Audiensi KNPI Kota Bengkulu

Nasional

TP PKK Provinsi Bengkulu Gelar Pembinaan di Bengkulu Tengah, Sosialiasikan 10 Program Pokok PKK

Nasional

RECEH : KPK Merana, Koruptor Berdendang

Nasional

Puasa Tapi Tak Jalankan Shalat Wajib? Ustadz Maulana dan Buya Syafi’i Menjawab