Home / DPD RI / Nasional

Senin, 20 Desember 2021 - 19:03 WIB

Bela Gubernur DKI, Waket DPD RI Sebut UMP DKI Adil dan Proporsional

Jakarta – Kebijakan menaikkan Upah Minimun Propinsi (UMP) 5,1% oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuai protes dari sejumlah organisasi pengusaha.

Ketua APINDO Haryadi Sukamdani mengatakan, Anies telah melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan mengenai cara perhitungan upah minimum dan pasal 27 mengenai Upah minimum propinsi.

Menanggapi hal tersebut, Wakil ketua dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin memuji langkah berani Anies yang dinilainya sangat heroik bagi kelompok buruh.

Baca Juga  Satgas Yonif 115/ML dan Masyarakat Yambi Perbaiki Jalan Longsor

“Itu simbol keberpihakan negara kepada masyarakatnya sendiri. Kita berutang terima kasih kepada pengusaha tapi buruh berhak memperoleh pendapatan yang adil dan proporsional,” ungkap mantan ketua HIPMI Bengkulu itu.

Sebagai kepala daerah, ujar Sultan, saya percaya Anies Baswedan harus bekerja keras menghitung semua hak dan kewajiban pengusaha dan buruh. DKI Jakarta secara Sosial ekonomi memilki karakteristik yang berbeda dan pantas untuk diperlakukan berbeda dari daerah lainnya.

Baca Juga  KNPI Apresiasi Seleksi Pemuda-pemudi Penggiat Anti Narkoba Bengkulu

“Aturan dan standart perhitungan upah minimum DKI tidak bisa dibatasi dengan aturan yang berlaku secara nasional. Ini daerah yang istimewa. Size ekonominya luar biasa besar”, kata mantan Wakil Gubernur Bengkulu tersebut.

Menurutnya, Hampir separuh uang di negara ini, berputar di Jakarta, maka wajar jika inflasinya tinggi pada sektor tertentu seperti transportasi dan makanan. Dibandingkan daerah lainnya di Indonesia.

Baca Juga  PPKM di Kota Bengkulu Turun Menjadi Level 3, Resepsi Pernikahan Diperbolehkan dengan Syarat

“Kita ingin Pola konsumsi kelompok buruh yang merupakan kelas menengah harus dijaga, sehingga struktur ekonomi nasional terjaganya, terutama di masa pemulihan ekonomi nasional saat ini”, tandasnya.

Sultan meminta agar Para pelaku usaha Untuk tidak melakukan pengurangan jumlah tenaga kerja secara sepihak. Oleh karena itu dirinya mendorong Pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk memberikan kelonggaran atau insentif retribusi daerah terhadap pelaku usaha di wilayah Jakarta. (***)

Share :

Baca Juga

Nasional

KNPI Gandeng IWAPI, Upaya Meningkatkan Kebersihan Kawasan Wisata DDTS

Nasional

Ketua Bawaslu Kota Bengkulu Tekan Genderang Sirine Kesiapsiagaan Pengawasan Pemilu 2024

DPD RI

Rapat Kerja dengan KOMNAS HAM, Pansus Guru DPD RI: Pengabaian Hak Guru Honorer Harus Dihentikan

Nasional

Pemkot Perbaiki Jalan Berlubang di Pasar Panorama

Nasional

MIO Targetkan Jadi Konstituen Dewan Pers

Nasional

Senggolan Motor Berujung Maut

Desa

Mendes PDTT Hadiri Peluncuran Core Values ASN

DPD RI

Sultan: Era Fundamentalisme Agama Sudah Usai, Sekarang Adanya Fundamentalisme Ekonomi