Home / DPD RI / Nasional

Minggu, 11 September 2022 - 08:55 WIB

BUMN Minta Disuntik PMN, Sultan: Jika Tak Mampu Serahkan ke Swasta 

Jakarta – Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta manajemen BUMN untuk lebih inovatif dan efisien dalam mengelola bisnis dan keuangan perusahaan di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini.

 

Hal ini disampaikan Sultan sebagai respon atas keinginan untuk mendapatkan suntikan Penambahan Modal Negara (PMN) oleh kementerian BUMN.

 

 

Diketahui, Menteri BUMN Erick Thohir meminta tambahan alokasi penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp7,88 triliun untuk perusahaan pelat merah pada 2023.

Baca Juga  Raker Komite I DPD RI dan Polri Bahas Sektor Keamanan dan Ketertiban

 

“Kami ingin BUMN memiliki sense of crisis atas kondisi fiskal APBN yang serba terbatas, sehingga pemerintah harus memangkas subsidi energi khususunya BBM. Artinya BUMN tidak justru memperparah posisi sulit APBN yang sudah nyaris jebol”, ungkap Sultan melalui keterangan resminya pada Jum’at (09/09).

 

Sebagai institusi bisnis, kata Sultan, BUMN seharusnya mampu memenuhi semua kebutuhan anggaran operasional dan pembiayaan secara mandiri. Bahkan ketika mendapatkan penugasan dari negara untuk menyelesaikan proyek-proyek strategis Nasional.

Baca Juga  Pemerintah Belum Tetapkan Tarif Vaksin Booster

 

“Silahkan diselesaikan secara bisnis, dengan cara dan skema apapun. Jika tidak mampu mengemban projek penugasan pemerintah, ya serahkan kepada swasta”, tegasnya.

 

Sehingga mantan ketua HIPMI Bengkulu itu meminta bahwa untuk memastikan BUMN benar-benar mandiri secara finansial, pemerintah sebaiknya tidak banyak mengharapkan deviden dari BUMN. Biarkan BUMN memperbaiki ekosistem bisnisnya secara terintegrasi agar perusahaan-perusahaan bisa saling menopang satu sama lain.

 

Baca Juga  Ketua DPD RI Berharap Pemerintah Fasilitasi Pengobatan Mantan Atlet Nasional Verawaty Fajrin

“Skema holding company yang digagas kementerian BUMN harusnya sudah memberikan dampak kemandirian keuangan di tubuh BUMN. Bank-Bank Himbara kita sangat besar profitnya, kenapa tidak dialihkan ke BUMN karya dan lain-lain yang masih mengeluhkan kondisi keuangannya”, tanya Sultan.

 

Artinya terdapat masalah dalam manajemen perusahaan BUMN itu sendiri. Kami ingin Kementerian BUMN mampu memperbaharui sistem manajemen setiap BUMN yang terindikasi bermasalah, dan kemudian menjadi leading sektor dari ekosistem BUMN”, tutupnya.

Share :

Baca Juga

DPD RI

Pimpinan DPD RI Apresiasi Penetapan 10 Tersangka Baru Kasus ASABRI

Advertorial

Ketua DPD RI Apresiasi Serapan Dana PEN di Yogyakarta

DPD RI

PB HMI MPO Dukung DPD RI Perjuangkan Presidential Threshold Nol Persen

Advertorial

Tinjau SSB LaNyalla FC, Ketua DPD RI Serahkan Bantuan Peralatan Latihan

Advertorial

Dinilai Sukses Pimpin Kejaksaan, DPD RI Sebut Jaksa Agung Pantas Menyandang Gelar Profesor

DPD RI

Pimpinan DPD RI Minta 135 WNA Asal India Dikarantina 2 Pekan

DPD RI

LaNyalla Sebut 13 November 1998 sebagai Hari Matinya Nilai-Nilai Pancasila

Advertorial

LaNyalla Dukung Jatim Jadi Juara Umum PON Papua