Home / DPD RI / Nasional

Senin, 31 Januari 2022 - 11:20 WIB

Bunga Utang Mencekik Daerah, Sultan Minta PT SMI Jangan Jadi Lintah Darat

Jakarta – Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin meminta PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) tidak merugikan daerah dengan memberlakukan skema pinjaman berbunga tinggi pada pembangunan infrastruktur daerah.

Hal ini disampaikan oleh pimpinan DPD RI yang juga merupakan Anggota Komite IV DPD RI tersebut menyikapi adanya keluhan Bupati Muna, Sulawesi Tenggara LM Rusman Emba akibat adanya tagihan bunga Utang Infrastruktur dari lembaga keuangan non Bank milik kementerian keuangan RI itu.

“Apa yang terjadi di pemerintah kabupaten Muna perlu kita cermati sebagai bentuk pinjaman pembangunan yang berpotensi membebani keuangan daerah. Dan hal Itu justru dilakukan oleh lembaga keuangan PT SMI yang notabene adalah milik kementerian keuangan,” ungkap Sultan melalui keterangan resminya pada Senin (31/01).

Baca Juga  Wagub Bengkulu Hadir pada Peletakan Batu Pertama Pembangunan Masjid Ibadurrahman

Menurutnya, penting bagi PT SMI untuk membedakan prinsip skema pinjaman dan skema pembiayaan dalam posisinya sebagai lembaga keuangan non Bank. Jika itu disebut sebagai pembiayaan Infrastruktur maka, tidak relevan jika PT SMI memberlakukan bunga Utang.

“Tidak pantas memperlakukan skema pembiayaan infrastruktur dengan bunga utang pada daerah yang sedang susah payah memulihkan ekonomi daerah dan nasional. Itu menyalahi asas keadilan dalam UU otonomi daerah,” tegas mantan ketua HIPMI Bengkulu itu.

Sultan meminta agar PT SMI untuk merubah skema pembiayaannya dengan pendekatan pear to pear lending bagi sektor riil dan manufaktur bagi Badan Usaha Milik daerah dan desa. Infrastruktur itu sudah menjadi tanggung jawab negara melalui APBN.

Baca Juga  Deputi Bidang KS -PK BKKBN Apresiasi Komitmen Pemkot Bengkulu

“PT SMI jangan berbisnis dengan daerah karena melihat potensi gagal bayarnya nyaris tidak ada, dan kemudian memberlakukan bunga Utang yang tidak adil bagi daerah. Jangan jadi Lintah Darat,” tukasnya.

Lebih lanjut, senator muda asal Bengkulu itu mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera memanggil manajemen PT SMI untuk kembali meminta penjelasan tentang sistem pembiayaan dan pinjaman yang diberikan kepada pemerintah daerah.

“Karena kejadian yang sama pasti juga dirasakan oleh pemerintah daerah lainnya yang memanfaatkan pinjaman PT SMI. DPD RI berkewajiban untuk mengantisipasi dan memproteksi daerah dari potensi kecurangan bisnis,” tutupnya.

Diketahui, Pinjaman Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp 233 miliar pada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) telah dicairkan 25 persen atau sebesar Rp 58 miliar sejak akhir tahun 2021.

Baca Juga  Salat Sunah - Niat Puasa, UAS Sebut Amalan 24 Jam Saat Ramadan

Ironisnya, meski dana tersebut belum digunakan untuk pembangunan infrastruktur, namun suku bunga tahun 2021 sebesar Rp 400 juta sudah mulai ditagih oleh PT SMI.

Bupati Muna, LM Rusman Emba pun berharap ada kebijakan dari PT SMI agar tidak menagih dulu bunga pinjaman sebesar 6,1 persen. Pemkab, pastinya tetap membayar bunga dan pokok bila program pembangunan yang sumber dananya dari pinjaman itu sudah berjalan tahun ini.

“Kita berharap ada keringanan dari PT SMI. Bunga dan pokok pinjaman Rp 43 miliar, kita sudah siapkan di APBD 2022,” kata Rusman, Minggu (30/1/2022). (rls)

Share :

Baca Juga

DPD RI

Jatim Provinsi Pertama Turun ke Level 1, Ketua DPD RI Beri Apresiasi

Nasional

Ini Kata Pengacara Pokad Pemkot Terkait Permohonan Hibah Mess Pemda

Nasional

Kepedulian Wakil Bupati Rejang Lebong Terhadap Lingkungan

Nasional

Perguruan Tinggi Diminta Kolaborasi Pentahelix untuk Percepat Pembangunan Daerah

Nasional

Dukung Kemajuan UMKM Lokal, Dandim 1702/Jayawijaya Kunjungi Pertanian Hortikultura

Nasional

Desa Lingge Menjadi Tuan Rumah Lomba Anak Sholeh, Sholeha Pendopo Barat

DPD RI

Banyak WNI Pindah Kewarganegaraan, Sultan Dorong Pemerintah Galakkan Gerakan Nasional Cinta Tanah Air

Nasional

Proyek PGE Hulu Lais Habiskan Anggaran Rp 3,5 Triliun