Home / DPD RI / Nasional

Kamis, 8 September 2022 - 17:22 WIB

Cegah Inflasi, Sultan Minta Pemerintah Anggarkan Pagu Khusus Bantuan Pengendali Inflasi dalam TKD

Jakarta – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta pemerintah untuk menganggarkan pagu khusus yang berfungsi sebagai instrumen fiskal bantuan pengendali inflasi dalam Dana Transfer Ke Daerah (TKD).

Hal ini diusulkan mantan ketua HIPMI Bengkulu itu sebagai bentuk antisipasi fiskal dan kesiapan pemerintah daerah dalam merespon gejolak inflasi pasca kenaikan harga BBM bersubsidi saat ini.

“Respon kebijakan fiskal yang presisi dan tidak rawan terhadap penyalahgunaan anggaran sangat dibutuhkan dalam memastikan pemerintah daerah turut aktif mengendalikan gejolak inflasi sektor pangan dan transportasi di daerah. Kami ingin pemerintah daerah memiliki payung hukum anggaran yang clear, sehingga mereka lebih leluasa dan tidak ragu dalam menganggarkan dana APBD yang bersumber dari TKD sebagai instrumen pengendali inflasi”, ungkap Sultan melalui keterangan resminya pada Kamis (08/09).

Baca Juga  Geger, Jumat Pagi Siswi SMK Ditemukan Tewas di Kamar Kosnya

Menurutnya, inflasi telah menjadi fenomena ekonomi yang terjadi setiap tahun, baik akibat faktor eksternal maupun internal. Tapi sejauh ini peran pemerintah daerah dalam upaya pengendalian inflasi masih sangat rendah, akibat ketiadaan pagu anggaran khusus yang disiapkan untuk menghadapi inflasi.

“Akibatnya pemerintah harus memaksa pemerintah daerah untuk mensiasati intervensi fiskal daerah untuk pengendalian inflasi dengan memanfaatkan pagu anggaran lainnya. Misalnya dengan memanfaatkan dana tak terduga atau pagu anggaran lainnya dalam APBD sebagai sumber anggaran pengendali inflasi”, ungkapnya.

Baca Juga  Ketua DPD RI Minta BPOM Bikin Aturan Khusus untuk Pengembangan Jamu Nusantara

Dengan demikian, kata Sultan, pemerintah dapat menyalurkan anggaran kompensasi BBM berupa BLT dan lainnya ke dalam pagu anggaran pengendalian inflasi daerah. Sehingga Kepala Daerah dapat berperan aktif dalam mengendalikan tekanan inflasi.

“Saya kira akan lebih efektif dan efisien jika bantalan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan daya beli masyarakat di tengah gejolak inflasi dialihkan menjadi Dana Bantuan Pengendali Inflasi. Bantalan sosial seperti BLT tidak perlu disubsidi ke orang perorangan, tapi didistribusikan secara kolektif kepada pengelola transportasi publik, logistik dan industri pangan melalui APBD. Sehingga terjadi burder sharing fiskal di daerah”, tegasnya

Baca Juga  Sawit Direkomendasikan Jadi Tanaman Hutan, Sultan: Modus Legal Deforestasi

Dana bantuan langsung Tunai tentu baik adanya, tapi Dengan kebijakan fiskal yang terukur dan tepat sasaran di daerah, kami berharap Inflasi harga bahan pangan pokok dan biaya transportasi publik pasca harga BBM dinaikan tidak akan berdampak serius pada kinerja ekonomi nasional”, tutup Sultan.

Share :

Baca Juga

DPD RI

Silaturahmi Bersama JA, Sultan Beri Dukungan Moral Penegakkan Hukum Kasus Mafia Migor

DPD RI

Kunjungi Tangsel, Pansus Guru Honorer DPD RI Apresiasi Kebijakan dan Penanganan Guru Honorer oleh Pemkot

Nasional

Komite II DPD RI Tinjau Tambak Udang Vaname di Aceh Timur

DPD RI

Akan Dibubarkan Kemendes, DPP UPK NKRI Minta Bantuan DPD RI

Nasional

Polda Kalteng Terima 3 Rekor Muri

DPD RI

Waket DPD RI Dorong Agenda Literasi Keuangan Masuk dalam Kurikulum Sekolah

DPD RI

Sultan Berbagi Berlanjut, Ribuan Kilogram Beras Disalurkan

Nasional

Apa Saja Hal-hal yang Membatalkan Puasa? Simak Ceramah Ustadz Yusuf Subhan