Home / DPD RI

Selasa, 21 Desember 2021 - 18:09 WIB

Di Hadapan Wakil Bupati Se-Bengkulu, Sultan Minta Eksekutif Tidak Baper Jika Diawasi

Bengkulu – Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin meminta pihak eksekutif khususnya pemerintah daerah untuk tidak baper (terbawa perasaan) dan reaktif terhadap kritik dan koreksi lembaga legislatif saat melakukan tugas pengawasan.
Hal itu disampaikan Sultan ketika melakukan Rapat kerja dan pertemuan dengan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota se Provinsi Bengkulu di kantor perwakilan DPD RI di Bengkulu pada Selasa (21/12).

Dalam Rapat kerja antara DPD RI dengan Pemerintah daerah yang dinisiasi oleh Senator Ahmad Kennedy tersebut dalam rangka mensosialisasikan program Trisula pemberantasan korupsi sebagai upaya mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan maju.

Baca Juga  Nasabah Pinjol Bunuh Diri, Sultan Minta OJK Masifkan Sosialisasi Literasi Keuangan

“Agenda pengawasan Lembaga legislatif seperti DPD RI merupakan salah satu tanggung jawab dan wewenang konstitusional kami sebagai wakil daerah, desa dan masyarakat daerah terhadap pemerintah. Tidak boleh ada eksekutif yang tersinggung atau Baper dengan cara kerja pengawasan legislatif,” tegas Sultan.

Sinergisitas eksekutif dan legislatif sangat penting dalam membangun daerah. Tapi ada saja eksekutif yang merasa paling benar dan paling powerfull dalam memimpin daerah. Itu yang menjadi petaka bagi demokrasi dan pembangunan daerah.

Menurutnya, di tengah praktek demokrasi yang semakin liberal, peran dan fungsi pengawasan legislatif menjadi kunci bagi terselenggaranya pemerintahan yang baik sesuai prinsip good government and good governances birokrasi.

Baca Juga  BUMN Minta Disuntik PMN, Sultan: Jika Tak Mampu Serahkan ke Swasta¬†

“Oleh karena itu, Sebagai pengguna anggaran negara, eksekutif khususnya pemerintah daerah harus selalu dipelototi kinerja keuangan dan performa kebijakannya. Terutama di masa penademi seperti sekarang ini,” ujarnya.

DPD RI, ungkapnya, secara kelembagaan telah melakukan kerjasama dengan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI sebagai terobosan penting fungsi pengawasan dalam memastikan kinerja kepala daerah dalam penggunaan anggaran.

Lebih lanjut, Sultan menyoroti banyaknya kepala desa yang harus berurusan dengan hukum, akibat terdapat bukti penyalahgunaan anggaran.

Baca Juga  Filep Wamafma Minta RPP Otsus Soal Kewenangan Dikawal Bersama

Sementara itu, anggota Komite I DPD RI Ahmad Kennedy menyampaikan secara rinci terkait Program pemberantasan korupsi trisula yang diusung KPK RI.

“Keterlibatan Pemda dalam agenda pemberantasan korupsi merupakan sebuah kebutuhan. Karena daerah menjadi salah satu struktur pemerintahan yang sangat rentan terhadap perilaku koruptif,” kata Kennedy.

Oleh karena itu, tambah Kennedy, pemerintah daerah perlu menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak usia dini. Kita membutuhkan sebuah kurikulum yang komprehensif dalam sistem pendidikan Nasional. (**)

Share :

Baca Juga

DPD RI

Apresiasi Inovasi Eco-Park Anies, Sultan Ingatkan Pentingnya Enviromental Etics Kepala Daerah

DPD RI

Ditetapkan Anggota Pansus UU Cipta Kerja, Ini Target Senator Fernando Sinaga

DPD RI

DPR Dorong BBM Dinaikkan, Sultan: Hindari Inflasi Lebih Utama

Advertorial

Lol REDD+ Diakhiri, Pimpinan DPD RI Ajak Pemerintah Berkolaborasi Siapkan RUU Perubahan Iklim

DPD RI

Waket DPD RI Terima Audiensi Mace-Mace Aktivis Perempuan untuk Bicarakan Permasalahan di Tanah Papua

DPD RI

Komite IV DPD RI Paparkan Pandangan Terhadap RUU HKPD ke Komisi XI dan Pemerintah

DPD RI

Biosolar Langka, Sultan Duga Terkait Dengan Kenaikan Harga Ekspor CPO

DPD RI

Sultan Minta Aturan Sertifikasi Guru Tidak Menimbulkan Kesenjangan Sosial Antar Guru