Home / DPD RI

Selasa, 18 Januari 2022 - 09:12 WIB

Di Universitas Palangka Raya, LaNyalla Tegaskan Perlunya Kembali ke Sistem Ekonomi Pancasila

Palangka Raya – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berharap kebijakan ekonomi nasional dikembalikan pada Pasal 33 UUD 1945 naskah asli. Menurutnya, ekonomi Pancasila adalah sistem yang paling sesuai dengan DNA asli bangsa Indonesia. 

Hal itu disampaikan Ketua DPD RI dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Sistem Ekonomi Pancasila untuk Indonesia yang Berdaulat, di Universitas Palangka Raya, Senin (17/1/2022).

“Sistem ekonomi Pancasila merupakan solusi kedaulatan ekonomi rakyat. Sebab lahir dengan spirit kekeluargaan dan gotong royong serta saling membantu yang dilandasi dengan kosmologi ketuhanan. Karena pada hakikatnya, negara ini adalah negara yang berlandaskan ketuhanan sesuai Sila Pertama dari Pancasila dan Pasal 29 UUD 1945,” kata LaNyalla.

Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI hadir didampingi Senator asal Kalteng Muhammad Rakhman dan Habib Said Abdurrahman, Fachrul Razi (Aceh), Bustami Zainuddin (Lampung), Andi Muh Ihsan (Sulsel) serta Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan Brigjen Pol Amostian. 

Baca Juga  Senator Filep Kritisi Penyebutan OAP Target Pembinaan Cartenz

Sementara narasumber yang dihadirkan yakni Rektor Universitas Palangka Raya, Dr Andrie Elia dan Rektor Universitas Kristen Palangka Raya (UNKRIP), Benius, Ph.D.

Dijelaskan LaNyalla, sistem ekonomi Pancasila tidak mengadopsi sistem sosialisme maupun kapitalisme.

“Makanya kita harus melakukan koreksi atas kebijakan perekonomian nasional yang tertuang di dalam Pasal 33 UUD hasil Amandemen Konstitusi di tahun 1999 hingga 2002 silam,” tukasnya.

Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, penambahan 2 Ayat di Pasal 33 UUD 1945 saat Amandemen, secara sadar atau tidak, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak telah diserahkan kepada mekanisme pasar.

Baca Juga  Peduli Lindungi Hingga KM 50 Disorot AS, Sultan Minta Masyarakat Tidak Terprovokasi

“Padahal sebelum Amandemen, Pasal 33 UUD 1945 sudah sangat jelas memberi arahan sistem perekonomian nasional dengan 3 Ayat yang tertulis,” katanya.

Tetapi setelah Amandemen 20 tahun yang lalu dengan dalih efisiensi, terbuka peluang sebesar-besarnya bagi swasta untuk menguasai bumi, air dan 
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.  Swasta dapat untuk meraup keuntungan yang ditumpuk dan dilarikan ke luar Indonesia melalui lantai bursa,” paparnya.

Menurut LaNyalla, Indonesia telah meninggalkan sistem ekonomi Pancasila, menjadi sistem ekonomi liberal kapitalisme. 

“Padahal Mohammad Hatta, Wakil Presiden pertama Indonesia, telah menggagas kebijakan ekonomi Indonesia dengan memisahkan secara jelas tiga sektor atau palka yaitu Koperasi atau Usaha Bersama Rakyat, BUMN dan Swasta. Meskipun boleh terjadi irisan satu sama lain tetapi aktivitas usaha rakyat melalui Koperasi harus diberikan kesempatan hidup,” katanya.

Baca Juga  41 Napi Tewas usai Lapas Tangerang Terbakar, Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi Angkat Bicara

Dijelaskan oleh LaNyalla, koperasi dimaknai sebagai Cara atau Sarana untuk Berhimpun bagi rakyat, dengan tujuan untuk memiliki secara bersama-sama alat industri atau sarana produksi. Sehingga para anggota Koperasi, sama persis dengan para pemegang saham di lantai bursa. 

“Bedanya, jika pemegang saham di lantai bursa bisa siapapun, termasuk orang Asing. Maka Koperasi hanya dimiliki oleh warga negara Indonesia,” ucap dia.

Ditambahkannya, bila rakyat memiliki kemampuan mengorganisir diri dalam melakukan aktivitas ekonomi di daerahnya, sudah seharusnya negara memberi dukungan sebagai usaha rakyat melalui Koperasi. 

Sehingga mereka mendapat akses untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Bukan malah diusir, dengan alasan karena sudah diberikan izin atau konsesi kepada swasta untuk mengelola. (rls)

Share :

Baca Juga

DPD RI

Temui Ketua DPD RI, Gubernur Sultra Dukung RUU Daerah Kepulauan

DPD RI

Rapimprov KADIN Jatim, LaNyalla Ingin KADIN Desak Pemerintah Bikin PP untuk Juklak dan Juknis Pelaksanaan UU

DPD RI

Pimpinan Komite II DPD RI Kunjungi PICC dan Silaturahmi dengan Basuki Tjahja Purnama

DPD RI

MK Nyatakan UU Omnibus Law Inkonstitusional, Sultan: MK Telah Mewujudkan Harapan Daerah dan Rakyat

DPD RI

Terima Kasih ke LaNyalla, Perkumpulan Penghuni Tanah Surat Ijo Surabaya Minta Dukungan Lagi Presiden Segera Bersikap

DPD RI

Dampingi Wapres Sholat Id, Sultan: Lebaran Harus Menjadi Momentum Rekonsiliasi Nasional

DPD RI

Presiden Jokowi Resmi Lantik Panglima TNI dan KASAD, Ini Harapan Waket DPD RI

DPD RI

Analogikan Suara Azan Dengan Gonggongan Anjing. Hasan Basri: Jangan buat Kontroversi, Lukai Umat!