Home / DPD RI / Nasional

Senin, 1 November 2021 - 13:04 WIB

Dugaan Anggaran Pasien (Fiktif) Covid-19 Dicairkan, Waket DPD RI Minta Aparat Penegak Hukum Tindak Tegas

Jakarta – Mendapati laporan masyarakat tentang dugaan terjadinya penyimpangan dana yang berdasarkan pasien (fiktif) Covid-19 di Kabupaten Kepahiang, Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin angkat bicara.

Melalui keterangan resminya Senin (01/11), Sultan meminta seluruh aparat penegak hukum dapat bertindak tegas dan mendalami dugaan penyelewengan dana tersebut.

“Saya minta Kepolisian dan Kejaksaan dapat mengawal proses hukum terhadap kasus ini dan mampu membuka tabir kebenaran atas apa yang terjadi. Dan jika memang ditemukan bukti dugaan penyimpangan, maka saya minta aparat penegak hukum dapat bertindak tegas,” ungkapnya.

Baca Juga  Pemerintah Tetapkan RON 90 Jadi BBM Khusus Gantikan RON 88

Mantan Wakil Gubernur Bengkulu ini menyampaikan dari informasi yang diterima bahwa salah satu modus yang digunakan oleh oknum pihak Rumah Sakit adalah dengan mengajukan klaim pencairan dana perawatan pasien Covid-19 fiktif tersebut ke Kementerian Kesehatan, padahal pasien tersebut tidak pernah sama sekali mendapatkan fasilitas kesehatan bahkan hanya menjalani isolasi mandiri dirumah.

“Ada puluhan orang yang namanya dicatut dan diklaim bantuan yang rata-rata perorang dananya dicairkan ratusan juta rupiah. Sedangkan faktanya pasien tidak pernah menerima sama sekali fasilitas kesehatan tersebut. Lalu uangnya sekarang kemana,” tanya Sultan.

Baca Juga  Indosat Ooredoo Hutchison Menyelesaikan Penggabungan Usaha dan Meluncurkan Visinya untuk “Menjadi Perusahaan Telekomunikasi Digital yang Paling Dipilih di Indonesia”

“Saya sangat menyayangkan kasus ini jika terbukti benar terjadi. Saat ini rakyat sedang susah dan negara butuh uang banyak. Seharusnya setiap pihak menggunakan kacamata empati moral dan sosial dalam menghadapi ujian pandemi pada saat ini, bukan sebaliknya dengan memanfaatkan situasi bencana kemanusiaan untuk merampok negara. Dan dalam pandangan saya kasus ini digerakkan secara sistemik, maka pasti melibatkan banyak pihak,” ujarnya.

Senator asal Bengkulu ini juga optimis pengungkapan kasus ini akan berjalan terbuka dan sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan komitmen Presiden dan seluruh jajaran penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk mengawasi serta menindak tegas terhadap seluruh indikasi penyimpangan korupsi dana bencana pandemi Covid-19 di daerah khususnya.

Baca Juga  Kementerian BUMN: Ini Lucu! Pertamina Seakan Menyubsidi Mobil Mewah Pengguna Pertamax

“Saya akan segera berkirim surat kepada Kapolri dan Jaksa Agung Republik Indonesia terkait masalah ini agar menjadi perhatian semua pihak. Sebab kasus-kasus dengan motif semacam ini bisa saja tidak hanya terjadi di Kepahiang, Bengkulu. Tidak menutup kemungkinan terjadi pula di daerah lainnya di Indonesia,” tutupnya. (***)

Share :

Baca Juga

Nasional

Buka Bersama, JARNAS ABW Prov Bengkulu Tunjukkan Eksistensinya di Bumi Rafflesia

DPD RI

MK Nyatakan UU Omnibus Law Inkonstitusional, Sultan: MK Telah Mewujudkan Harapan Daerah dan Rakyat

Nasional

Tatap Muka Dihentikan, Kegiatan Belajar Mengajar Kembali Daring

Nasional

Pasca Lebaran, Yudi Susanda Pastikan BPKAD Kota Bengkulu Mulai Lakukan Pelayanan ke Masyarakat

Nasional

Tinjau BBM di Bengkulu, Menteri ESDM Turun Langsung ke Beberapa SPBU

Nasional

Menag : Penyaluran Zakat Jangan Timbulkan Kerumunan

Nasional

Densus 88 Tangkap 59 Teroris Berupaya Gagal Pemilu 2024

Nasional

Walikota Berpesan untuk Tersenyum saat Melayani Masyarakat