Home / Literasi & Opini / Nasional

Kamis, 27 Januari 2022 - 08:19 WIB

Enam Media Digugat Rp 1T

Catatan: Kamsul Hasan, SH, MH

KAGET, ketika enam media akibat pemberitaan atau kontennya yang dianggap melawan hukum digugat Rp 1 triliun.

Sidang gugatan pertama di PN Makasar, sudah berlangsung sejak 5 Januari 2022 dan Rabu 26 Januari 2022 dijadwalkan sidang kedua.

M. Akbar Amir, penggugat mendalilkan sejumlah proyek dan peluang usahanya hilang akibat pemberitaan media.

https://news.detik.com/berita/d-5911984/pria-ini-gugat-6-media-ke-pn-makassar-minta-ganti-rugi-rp-1-triliun

Meski gugatan perdata terkait sengketa pemberitaan bukan yang pertama, pernah dialami Bali Post Group, majalah Garuda tetapi nilai kali ini fantastis.

Baca Juga  Akan Dibubarkan Kemendes, DPP UPK NKRI Minta Bantuan DPD RI

Kedua gugatan itu masing-masing dikabulkan sebagian di PN Denpasar dan PN Jakarta Selatan.

Tergugat melakukan perlawanan hukum, banding dan bahkan ada yang kasasi, akhirnya dikabulkan.

PN Jakarta Selatan sempat mengabulkan gugatan sebesar Rp 25 miliar menjadi setengah atau sekitar Rp 12,6 miliar.

Nilai Rp 12,6 miliar saja sudah setara 25 kali ancaman maksimal pada pidana denda UU Pers.

CV Tidak Boleh

Saat pertama UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers diberlakukan Dewan Pers tak melarang CV kelola media.

Baca Juga  Temui Ketua DPD RI, Gubernur Sultra Dukung RUU Daerah Kepulauan

Namun sifat CV yang merupakan badan usaha perorangan itu tidak memisahkan aset, mulai ada kekhawatiran.

Dewan Pers mengeluarkan surat edaran Nomor 01 Tahun 2014 yang melarang CV kelola perusahaan pers.

Tujuan untuk melindungi aset pribadi pengelolaan CV bila menghadapi persoalan hukum termasuk gugatan bernilai besar.

Kini hadir PT perseorangan yang boleh didirikan seorang diri seperti CV. Pertanyaan apakah PT perseorangan bisa jadi badan hukum perusahaan pers.

Baca Juga  Hasan Basri Mengutuk Keras Pembunuhan Terhadap Nakes dan Masyarakat Sipil di Papua

PT perseorangan, meski boleh didirikan seorang diri ternyata memisahkan aset pribadi dengan badan hukum.

Menjadi tugas anggota Dewan Pers yang baru, apakah SE Nomor 01 Tahun 2014 tentang badan hukum perusahaan pers mau ditinjau atau tidak.

Jakarta, 26 Januari 2022

Kamsul Hasan merupakan Ketua Bidang Kompetensi PWI Pusat, Dosen IISIP, Jakarta dan Mantan Ketua PWI Jaya 2004-2014

Share :

Baca Juga

DPD RI

Temui Ketua DPD RI, Gubernur Sultra Dukung RUU Daerah Kepulauan

Bengkulu

Letusan Bisul di KPK

Nasional

Ketum Pemuda Adat Papua : KKB Sudah Keterlaluan

DPD RI

Waket DPD RI Dorong Batan dan PLN Kolaborasi Kembangkan Energi Nuklir

Literasi & Opini

Dua Cermin Kehidupan

Nasional

Covid-19 Mengganas, Munas Kadin Sebaiknya Ditunda

Nasional

Refly Harun: Banyak Gelombang Judicial Review Presidential Threshold 20 Persen ke MK

Nasional

Hati-hati! Pesan Suara WhatsApp Palsu Bisa Curi Data

Bengkulu

Survey Pengetahuan, Masjid Tertua di Kota Bengkulu? Jawab di Sini

DPD RI

Banjir Sintang, Waket DPD RI Ingatkan Pemerintah Soal Urgensi Kebijakan Perubahan Iklim

Nasional

April BBM RON 92 Diprediksi Tembus Rp 16 Ribu/Liter, Harga Pertamax Naik?

Nasional

Di Kotabaru, TMMD ke-112 Resmi Dibuka

Nasional

Indosat Ooredoo Hutchison Menyelesaikan Penggabungan Usaha dan Meluncurkan Visinya untuk “Menjadi Perusahaan Telekomunikasi Digital yang Paling Dipilih di Indonesia”

DPD RI

Diusulkan Bubar, Sultan Sebut MPR Wujud Sesungguhnya Lembaga Demokrasi Pancasila