Home / Literasi & Opini / Nasional

Kamis, 27 Januari 2022 - 08:19 WIB

Enam Media Digugat Rp 1T

Catatan: Kamsul Hasan, SH, MH

KAGET, ketika enam media akibat pemberitaan atau kontennya yang dianggap melawan hukum digugat Rp 1 triliun.

Sidang gugatan pertama di PN Makasar, sudah berlangsung sejak 5 Januari 2022 dan Rabu 26 Januari 2022 dijadwalkan sidang kedua.

M. Akbar Amir, penggugat mendalilkan sejumlah proyek dan peluang usahanya hilang akibat pemberitaan media.

https://news.detik.com/berita/d-5911984/pria-ini-gugat-6-media-ke-pn-makassar-minta-ganti-rugi-rp-1-triliun

Meski gugatan perdata terkait sengketa pemberitaan bukan yang pertama, pernah dialami Bali Post Group, majalah Garuda tetapi nilai kali ini fantastis.

Baca Juga  Ada Kontroversi Hari Maulid, Waket DPD RI: Lebih Penting Teladani Sikap dan Akhlaq Nabi

Kedua gugatan itu masing-masing dikabulkan sebagian di PN Denpasar dan PN Jakarta Selatan.

Tergugat melakukan perlawanan hukum, banding dan bahkan ada yang kasasi, akhirnya dikabulkan.

PN Jakarta Selatan sempat mengabulkan gugatan sebesar Rp 25 miliar menjadi setengah atau sekitar Rp 12,6 miliar.

Nilai Rp 12,6 miliar saja sudah setara 25 kali ancaman maksimal pada pidana denda UU Pers.

CV Tidak Boleh

Saat pertama UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers diberlakukan Dewan Pers tak melarang CV kelola media.

Baca Juga  Menko Polhukam Mahfud MD: Konotasi Pungutan Liar adalah Biasa, Harus Dihilangkan

Namun sifat CV yang merupakan badan usaha perorangan itu tidak memisahkan aset, mulai ada kekhawatiran.

Dewan Pers mengeluarkan surat edaran Nomor 01 Tahun 2014 yang melarang CV kelola perusahaan pers.

Tujuan untuk melindungi aset pribadi pengelolaan CV bila menghadapi persoalan hukum termasuk gugatan bernilai besar.

Kini hadir PT perseorangan yang boleh didirikan seorang diri seperti CV. Pertanyaan apakah PT perseorangan bisa jadi badan hukum perusahaan pers.

Baca Juga  Vaksinasi Massal Serentak se Indonesia, Presiden Tekankan Percepatan Target Vaksinasi di Tiap Provinsi

PT perseorangan, meski boleh didirikan seorang diri ternyata memisahkan aset pribadi dengan badan hukum.

Menjadi tugas anggota Dewan Pers yang baru, apakah SE Nomor 01 Tahun 2014 tentang badan hukum perusahaan pers mau ditinjau atau tidak.

Jakarta, 26 Januari 2022

Kamsul Hasan merupakan Ketua Bidang Kompetensi PWI Pusat, Dosen IISIP, Jakarta dan Mantan Ketua PWI Jaya 2004-2014

Share :

Baca Juga

Advertorial

Ketua DPD RI Ingin Kebudayaan Jadi Haluan Pembangunan Nasional

DPD RI

BAP DPD RI Tindak Lanjuti Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2020 BPK RI

Nasional

Wako Ahmadi Ikuti Prosesi Pelantikan Bupati Merangin

DPD RI

LaNyalla Minta Bupati Berau Perjuangkan Tenaga Kerja Lokal di Pertambangan

Nasional

Cegah Penyebaran Covid-19, Sekjen Kemenkumham Imbau ASN Tidak Mudik

DPD RI

Waket DPD RI Sebut Parpol Gagal Melakukan Regenerasi dan Edukasi Politik

Nasional

Peresmian Monumen Fatmawati “Sang Merah Putih dari Bengkulu” oleh Jokowi

Nasional

Ketum Pemuda Adat Papua : KKB Sudah Keterlaluan