Home / Nasional

Rabu, 7 April 2021 - 18:11 WIB

GSPI, PMKRI dan Koperasi Minta Kejelasan Implementasi Perda Provinsi Bengkulu No 6 Tahun 2013

Bengkulu ri-media.id – Provinsi Bengkulu sebagai salah satu daerah yang memiliki aktivitas pertambangan, diketahui pada tahun 2013 pernah mengeluarkan Perda No : 06 Tahun 2013 tentang pengaturan penggunaan jalan umum dan jalan khusus untuk angkutan hasil perusahaan pertambangan dan hasil perusahaan dan perkebunan yang sampai hari ini masih berlaku dan belum mengalami revisi atau perubahan.

Kehadiran Perda ini kemudian memunculkan pertanyaan di sejumlah organisasi nasional dan koperasi di Bengkulu terkait kejelasan pelaksanaannya di lapangan. Senin siang (5/4/21), Generasi Sosial Peduli Indonesia (GSPI) Provinsi Bengkulu, Komda PMKRI Sumbagsel dan Koperasi Raflesia Mandiri Persada, mempertanyakan hal tersebut ketika melakukan audiensi dengan Gubernur Bengkulu yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu dan Asisten 3.

Komda PMKRI Sumbagsel, Alexander menjelaskan, dalam Perda dijelaskan, setiap hasil perusahaan pertambangan dan hasil perusahaan perkebunan yang melewati jalan umum yang ditetapkan sebagai jalur khusus tidak boleh melewati 8 (delapan) ton namun selalu melewati batas maksimal.

Baca Juga  Migor Langka Di Berbagai Daerah, Sultan Tantangan Pemerintah Evaluasi Izin Industri CPO

“Faktanya sampai hari ini belum ada jalur khusus yang ditetapkan oleh pemerintah untuk hasil perusahaan pertambangan dan perkebunan yang artinya ini bertentangan dengan Perda No 6 Tahun 2013,” ungkap Alexander.

Ketiga organisasi ini mempertanyakan ketidakjelasan pelaksanaan Perda ini yang sudah hampir 8 Tahun disahkan. Alexander menjelaskan bahwa Gubernur Bengkulu telah abai dan lalai bahkan tidak sanggup menjalankan tugasnya sebagai pemangku kebijakan di Provinsi Bengkulu terkait pelaksanaan Perda.

Komda PMKRI Sumbagsel juga meminta dengan segera dan secepatnya, Gubernur Bengkulu mengambil kebijakan memberhentikan aktivitas kendaraan ini karena sangat meresahkan masyarakat pengguna jalan.

“Pada bulan Maret 2021 saja sudah terdapat banyak kecelakaan bahkan ada yang meninggal akibat kendaraan yang tidak tertib ini,” ucap Alexander dengan tegas.

Di waktu yang sama, Ricky Damanik selaku Ketua Koperasi Rafflesia Mandiri Persada menjelaskan, pihak koperasi bersama masyarakat sudah menempuh berbagai cara berjuang untuk mendesak Gubernur Bengkulu untuk menertibkan hal ini. Namun jawaban dari gubernur hanya omong kosong yang tidak pernah dijalankan.

Baca Juga  Studi Terbaru: Vaksin COVID-19 Efektif Mencegah Perawatan dan Kematian

“Masyarakat sudah melaksanakan aksi besar-besaran namun juga belum digubris oleh gubernur. Kita meminta agar gubernur bersikap jelas secepatnya, kalau tidak masyarakat akan melaksanakan aksi yang lebih besar lagi dengan jumlah masa yang lebih banyak,” tegas Ricky.

Di waktu bersamaan juga, Ketua DPD GSPI Provinsi Bengkulu Jonson Manik menambahkan dengan tegas, meminta secepatnya memanggil semua dinas dan instansi terkait untuk mendiskusikan permasalahan ini. Kita meminta agar hadir Pergub yang lebih teknis untuk mengatur penggunaan jalan ini.

Jonson menambah, perjuangan masyarakat juga akan dibawa ke KSP (Kantor Staf Presiden, Red), dan kita sudah mengirimkan surat ke KSP dan sudah berkomunikasi terkait permasalahan ini.

Baca Juga  Perizinan Perumahan Grand Korpri Bentiring Sah Secara Hukum

“Kami meminta Pemda Provinsi Bengkulu serius dan tegas melaksanakan tugasnya sebagai eksekutif, dan memberikan batas waktu kepada pihak Gubernur Bengkulu untuk melakukan pertemuan dengan semua instansi terkait sebelum lebaran, supaya bisa diambil langkah cepat, karena masyarakat sudah sangat resah, banyak masyarakat yang menjerit dibawah, yang selama ini kita lihat gubernur tutup mata,” jelas Jonson.

Sekda Provinsi Bengkulu Hamka Sabri ketika menanggapi pertanyaan dalam hearing menyampaikan, beliau sebagai pejabat pemerintahan tidak memutuskan kebijakan dan harus terlebih dahulu mendiskusikan dengan Gubernur Bengkulu terkait aspirasi masyarakat ini.

“Kami dengan segera akan membuat pertemuan sesuai dengan apa yang organisasi ini minta secepatnya,” ungkap Sekda Provinsi Bengkulu.

Pertemuan itu berakhir tanpa menemukan solusi konkret dan masih menunggu kepastian dari pihak Gubernur Bengkulu. GSPI, PMKRI dan koperasi berkomitmen akan terus memperjuangkan ini sampai menemukan solusi konkrit. (awa)

Share :

Baca Juga

DPD RI

Ditengahi DPD RI, Pelindo III Setuju Lanjutkan Kerja Sama dengan Mitra

Nasional

TNI Berbagi Sembako HUT Ke-78 TNI

Nasional

Di Pandai Sikek Gubernur Sumbar Siap Laksanakan Panen Perdana Bawang Batu Ijo

Nasional

Koramil 0407-03/TE Apresiasi Acara HUT RI ke-75 di Desa Air Sebakul

Nasional

Bahas P3DN, Pemkot Gunakan 40 Persen Produk Daerah

Nasional

PPKM ke Level 3, Hajatan di Lubuklinggau Diperbolehkan dengan Syarat

Nasional

Aksi di HUT RI ke 75 oleh Penggiat Seni Bengkulu

Advertorial

Ketua DPD RI Ingin Kebudayaan Jadi Haluan Pembangunan Nasional