Home / Nasional

Selasa, 27 Juli 2021 - 22:05 WIB

Gubernur : Jangan Sampai Kegiatan Pembangunan Ekonomi Mengubah Fungsi Kawasan Hutan

Bengkulu ri-media.id – Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menyampaikan bahwa kegiatan pengelolaan sumber daya hutan jangan sampai mengubah fungsi kawasan hutan itu sendiri.

“Jangan sampai kegiatan pembangunan ekonomi itu mengubah fungsi kawasan hutan. Dengan dibukanya akses dalam bentuk apapun, kawasan hutan tidak akan berubah. Ini yang harus kita dorong,” kata Rohidin saat membuka Workshop Integrasi Pengelolaan Sumber Daya Hutan ke Dalam Rencana Pembangunan di Provinsi Bengkulu via Virtual Meeting, di Gedung Daerah Balai Raya Semarak Bengkulu, Selasa (27/07).

Baca Juga  Dukung Pembangunan Daerah, Gubernur Bengkulu Apresiasi Semangat Fatayat NU

Dikatakan Gubernur Rohidin, terdapat beberapa point penting dalam pengelolaan sumber daya hutan yang terintegrasi yang harus jadi perhatian bersama.

Pertama, yaitu integrasi kewilayahan yang perlu dibangun. Kedua, integrasi pemanfaatan hutan. Ketiga, integrasi pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dan keempat integrasi kelembagaan terkait, mulai dari tingkat bawah hingga ke tingkat pusat.

“Jika 4 poin itu dilaksanakan secara baik maka sumber daya hutan yang ada di Bengkulu itu betul-betul akan menjadi sumber daya ekonomi yang bisa mendorong kesejahteraan masyarakat bengkulu,” jelas Gubernur Bengkulu ini.

Baca Juga  Ustadz Das'ad Latif : Jangan Pelit, Ini Keajaiban Sedekah

Gubernur Rohidin menambahkan bahwa pelaksaan untuk membuka aksesibilitas atau interkoneksi Bengkulu dengan wilayah Sumatera harus dilakukan dengan benar.

“Dapat dipastikan aksesibilitas dan interkoneksi itu justru akan menyelamatkan porsi kawasan hutan. Dengan adanya konektivitas dan aksesibilitas, maka kontrol dan pengawasan kawasan hutan bisa lebih produktif dan hutan akan bernilai ekonomi,” tegas Rohidin.

Baca Juga  Profesi Apa Saja yang Diperbolehkan Tidak Berpuasa? Dr Ali Jumah Muhammad Menjawab

Namun untuk melakukan kegiatan ini, kata Rohidin, integrasi antara lembaga-lembaga yang terkait perlu dilakukan.

“Lembaga-lembaga seperti NGO, akademisi, Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota harus terintegrasi dengan Pemerintah Provinsi selaku perwakilan Pemerintah Pusat di daerah terkait dengan perizinan dan pemanfaatan. Jangan sampai adanya kontradiktif dan harus saling menguatkan karena kita satu visi,” tutup Gubernur Rohidin.

Sumber : Media Center Pemprov Bengkulu

Share :

Baca Juga

Nasional

Teken Perjanjian Kinerja, Diskominfotik Berkomitmen Wujudkan Pemerintahan Transparan dan Akuntabel

Nasional

Tolak Diuji Positif Corona, Bapak Ini Usir Tim Medis

DPD RI

Ketua DPD Minta Pemkab Pandeglang Perhatikan Nasib Ratusan Guru Honorer

Nasional

Gelar Donor Darah dan Sunatan Massal Kodim 0906/Kutai Kartanegara Berharap Masyarakat Bisa Terbantu

Nasional

Tolak Hapus Tenaga Honorer, Gubernur Bengkulu: Yang Membayar Gaji dari APBD

Nasional

Jalani Amanat Undang-Undang, Gubernur Rohidin Sampaikan LKPJ Tahun 2021

Advertorial

Biaya Pemilu 2024 Capai 150 T, DPD RI: Pemilu Langsung Seperti Industri dalam Demokrasi

Nasional

Wisata Religi Pondok Pesantren Darul Mustoffa Desa Padang Kuas