Home / DPD RI / Nasional

Sabtu, 4 Desember 2021 - 20:47 WIB

Harga Minyak Goreng Naik Drastis, Sultan Duga Ada Praktek Kartelisasi

Jakarta – Wakil ketua dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin mengaku keheranan dengan Kenaikan harga minyak goreng yang disebutnya cukup ekstrim di pasaran saat ini.

Harga minyak goreng naik, baik minyak goreng kemasan maupun minyak goreng curah. Bahkan kenaikan harga minyak goreng diperkirakan terjadi hingga kuartal I-2022. Harga normal Rp 18.000 per liter, sekarang Rp 22.000 per liter, setiap minggu naik terus.

“Sulit untuk memahami fenomena pasar yang akan signifikan terhadap inflasi ini terjadi di negara yang memiliki perkebunan sawit terluas dunia. Tidak mungkin ada fenomena pasar yang demikian ekstrim kecuali telah terjadi praktek Kartelisasi minyak goreng,” tegas mantan ketua Kadin Bengkulu itu melalui keterangan resminya pada Sabtu (04/12).

Baca Juga  Ketua DPD RI Minta Kepala Daerah Tidak Endapkan Anggaran

Menurutnya, jika seperti ini, maka manajemen industri sawit dan pasar minyak goreng kita sama seperti yang terjadi pada industri minyak bumi dan bahan bakar minyak. Kita hanya mendapat manfaat sebagai penghasil CPO. Meskipun sudah terdapat ratusan industri minyak goreng dalam negeri.

“Meskipun Karena CPO di pasar global sedang meningkat, pemerintah melalui kementerian perindustrian dan kementerian perdagangan bisa mengendalikan jumlah ekspor CPO dengan kebutuhan dalam negeri. Di saat yang sama juga harus meningkatkan kapasitas dan volume tangki penampungan CPO,” urai politisi muda yang pernah menjadi pengurus DPP HIPMI ini.

Pemerintah dan pengusaha sawit, ujar Sultan, harus seimbang dalam mengatur suplay and demand dalam negeri. Melakukan ekapor CPO itu penting, tapi pastikan terlebih dahulu stok pasokan minyak goreng dalam negeri.

Baca Juga  Sultan Minta Penunjukan PJ Kepala Daerah Utamakan Putera Daerah

“Saya khawatir, justru para petani sawit kita juga harus menanggung beban pengeluaran yang lebih pada produk yang sumbernya berasal dari kebun mereka sendiri. Belum lagi pada sektor industri makanan dan Volatile lainnya, dampaknya akan ke mana-mana,” kata Sultan.

Lebih lanjut, Senator muda asal Bengkulu itu, menekankan pentingnya Negara harus memiliki cara untuk memaksa para konglomerat sawit dan industri minyak goreng bersedia memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri dengan harga yang telah ditetapkan, sebelum memenuhi permintaan pasar ekspor.

“Selain itu, Kami Juga minta Satgas pangan untuk aktif melakukan penelusuran dan pemantauan di setiap titik-titik produksi dan jalur distribusi Minyak goreng. Karena Sebentar lagi sudah memasuki bulan suci Ramadhan. Sehingga, Kita bisa mengendalikan trend kenaikan harga minyak goreng ini,” tutupnya.

Baca Juga  Pimpinan DPD RI : PPHN Tidak Cukup, Berpotensi Ganggu Harmonisasi Ketatanegaraan

Menurut Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan kenaikan harga minyak disebabkan oleh beberapa faktor.

Salah satunya adalah akibat produsen minyak goreng di Indonesia kebanyakan belum terafiliasi dengan kebun sawit penghasil CPO, sehingga produsen minyak goreng tergantung pada harga CPO global.

“Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng dipatok di angka Rp11.000. Saat penyusunan HET tersebut, harga CPO masih berkisar antara USD500-600 per metrik ton,” kata Oke.

Share :

Baca Juga

Nasional

Bang Ken : Regulasi Covid-19 Tak Dikawal Kasus Melonjak

Nasional

Rektor Unihaz Apresiasi Website HKTI dan Siapkan Beasiswa bagi Anak Petani
PPP ke Megawati Andai Saja Ganjar Tak Didampingi Sandiaga

Nasional

PPP ke Megawati Andai Saja Ganjar Tak Didampingi Sandiaga

Nasional

Terima Kunjungan Danlantamal II, Walikota Bengkulu: Kerjasama yang Baik, Kolaborasi dan Sinergi

Nasional

HKTI Bengkulu Minta Pemerintah Stabilkan Harga Minyak Goreng

Nasional

Musyawarah Besar Forum dan Pemilihan Duta Genre Kabupaten Seluma

Nasional

Herman Deru akan Segera Dirikan Pos Pengisian Oksigen Gratis bagi Masyarakat

Nasional

Satgas Yonif 122/TS Bersama Pos AL Laksanakan Patroli Patok MM 1 Dalam Rangka HUT TNI KE-78