Home / DPD RI / Nasional

Jumat, 10 Desember 2021 - 09:36 WIB

Ingatkan Soal Climate Change, Waket DPD RI Minta KLHK Tidak Mengobral Izin Kawasan Hutan

Jakarta – Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin mengingatkan pemerintah melalui Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK RI) untuk tidak lagi mengobral izin pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan kepada pelaku bisnis industri kehutanan.

“Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pelaku bisnis dalam mengeksploitasi kawasan hutan adalah tindakan ceroboh yang tidak seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Jangan hanya karena pertimbangan meraup dollar kita seenaknya mengobral izin usaha pemanfaatan hutan yang akan berujung pada praktek deforestasi”, tegas Sultan melalui pesan singkat pada Jum’at (10/12).

Menurutnya, Di era perubahan iklim, pola pengelolaan kawasan hutan dengan pendekatan industri dan mekanisasi dalam mengeksploitasi hasil hutan adalah bentuk kegagapan negara dalam memahami prinsip dari hasil kesepakatan dari setiap rangkaian KTT iklim selama ini. Dan Ini membuktikan bahwa Indonesia belum siap untuk berdiri sejajar dengan negara-negara maju.

Baca Juga  Pemerintah Diminta Libatkan Eks Menkes Siti Fadilah Tangani Pandemi

“Meskipun batasan batas minimal 30% hutan telah dihapus oleh UU Ciptaker, segala bentuk eksploitasi hutan harusnya tidak menjadi pilihan pendekatan pemulihan ekonomi nasional oleh pemerintah. Kami sangat memahami bahwa telah terjadi peningkatan kinerja produksi dan ekspor produk kehutanan selama pandemic, tapi keberadaan industry kehutanan rasanya sudah tidak relavan untuk saat ini”, ungkapnya.

Baca Juga  Prihatin Dengan Isu Skandal Di Dirjend Pajak, Sultan Harap Penerimaan Pajak Tidak Terganggu

“Kita sudah merasakan dampak ekologisnya. Bahwa Deforestrasi bertanggung jawab atas hampir semua peristiwa bencana banjir dan tanah longsor yang menimpa banyak kawasan pemukiman penduduk di beberapa daerah selama ini. Dan setiap bentuk perizinan atas pemanfaatan kawasan hutan adalah awal dari tindakan deforestrasi yang menjadi musuh global di era perubahan iklim”, ujar mantan wakil Gubernur Bengkulu ini.

Lebih lanjut, Sultan yang pernah menjadi Pembicara dalam COP26 Glassgow itu mengingatkan Kembali tentang komitmen pemerintah Indonesia di setiap forum KTT Perubahan Iklim bahwa, kehutanan dan pemanfaatan lahan adalah sektor yang paling signifikan dalam pengendalian perubahan iklim. Dan Indonesia juga berjanji akan melanjutkan kebijakan moratorium perizinan pada hutan primer dan lahan gambut pada KTT Paris 2015 lalu.

Baca Juga  Resmi Ditutup, Ketua PMI Provinsi Bengkulu Ucapkan Terima Kasih

Seperti diketahui bahwa, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya mengingatkan kepada para pelaku usaha di sektor kehutanan agar tidak risau soal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

Apalagi, kata Siti, setelah terbitnya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Undang Undang No.11/2020 Cipta Kerja (UUCK). Menurut dia, Presiden Jokowi Widodo sudah memastikan UU Ciptaker tetap berlaku walau ada putusan MK yang menyebut inkonstitusional. (***)

Share :

Baca Juga

Nasional

Gubernur Bengkulu Dorong Kemudahan Keberangkatan Jamaah Haji Asal Bengkulu

Nasional

Edukasi Kebakaran Serta Rumah Ahklak Jadikan Anak Hebat

Advertorial

Dinilai Sukses Pimpin Kejaksaan, DPD RI Sebut Jaksa Agung Pantas Menyandang Gelar Profesor

Nasional

Bawaslu Kepahiang Angkat Bicara Insiden di Muara Kemumu

Nasional

Gubernur Rohidin Berpesan pada Jemaah Umroh untuk Jaga Kesehatan

Nasional

Penelusuran Aset Pemprov Bengkulu pada Yayasan Semarak Bengkulu

Nasional

Lepas Baksos dan Safari Dakwah KBPPP, Rohidin: Sangat Bagus dan Bermanfaat

Nasional

Buka Muswil Ke-8, Gubernur Harap KAHMI Tetap Berkontribusi Nyata Bangun Sumsel