Home / DPD RI / Nasional

Sabtu, 8 Januari 2022 - 19:13 WIB

JA Soroti Mafia Pupuk, Waket DPD RI Minta Pemda Bekerjasama

Jakarta – Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menginstruksikan jajarannya untuk melaksanakan Operasi Intelijen. Tujuannya untuk memberantas mafia pupuk.

Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin meminta pemerintah Daerah untuk kooperatif dan aktif berkolaborasi dengan lembaga kejaksaan di daerah dalam mengendalikan aksi mafia pupuk.

“Mafia pupuk merupakan bagian sistematis dari kejahatan mafia pangan yang signifikan mempengaruhi peningkatan angka inflasi saat ini. Pak Jaksa Agung telah menunjukkan kepekaan sosialnya yang luar biasa terhadap masyarakat dan petani”, ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Sabtu (08/01).

Baca Juga  Keren, Media Center Kota Bengkulu Tembus 5 Besar Nasional

Menurutnya, persoalan ketersediaan pupuk subsidi menjadi aduan masyarakat di banyak daerah setiap kali melakukan kunjungan reses. Artinya masalah ini telah terjadi masif dan nyaris terpelihara di tingkat bawah.

Baca Juga  Babinsa Loa Duri Ulu, Pastikan Penyaluran Bantuan Sudah Tepat Sasaran

“Pemerintah telah mengalokasikan puluhan Triliun untuk membantu petani dengan pupuk subsidi, namun keluhan itu selalu ada. Sehingga kami berharap pendekatan hukum yang tegas dari lembaga Kejaksaan ini dapat menjadi solusi bagi persoalan ketersediaan pupuk subsidi di tingkat petani”, harapnya.

Upaya mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan tambahnya, membutuhkan kerjasama semua pihak. Sehingga Pemerintah daerah dan kejaksaan melalui komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) harus berkomitmen terhadap kejahatan pangan yang terjadi di daerah masing-masing.

Baca Juga  Beredar Edaran Penerima Bantuan Pesantren, Kemenag: Hoaks

“Kejaksaan diharapkan juga aktif mengontrol modus kejahatan pangan di jalur distribusi Dan mekanisme harga pasar yang seringkali menyebabkan harga pangan tidak stabil. Terutama pada komoditas strategis yang mengakibatkan daya beli masyarakat menurun saat ini”, tutupnya. (rls)

Share :

Baca Juga

DPD RI

LaNyalla: Dugaan Vaksinasi Booster Ilegal di Surabaya Harus Diusut Tuntas

DPD RI

Kritisi Komnas HAM, Wakil Ketua DPD RI: Indonesia Negara Berdaulat yang Berperikemanusiaan

Nasional

Prestasi, Pemprov Bengkulu Masuk 10 Besar Nasional E-Government

Nasional

Sultan Sampaikan Pentingnya Kemandirian Ekonomi di Kampus STIE BMT Surabaya

Nasional

Lakukan Inovasi SAMSAT JEMPOL (Samsat Jemput Bola), Permudah Pengurusan Proses Teliti Ulang 5 Tahun Randis

DPD RI

Minta Honorer Dipertahankan, Sultan: Definisi ASN Perlu Diperluas

Nasional

Kunjungi Lubuklinggau, KSAD Dudung akan Dianugerahi Gelar Adat

DPD RI

Penuhi Undangan Makan Siang Kepala Keamanan Windsor, Waket DPD RI Ungkapkan Hal ini