Home / DPD RI / Nasional

Jumat, 7 Januari 2022 - 19:01 WIB

Ketua DPD RI Minta Pemerintah Tertibkan Pengiriman Tenaga Kerja Migran Ilegal

Jakarta – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah untuk menertibkan pengiriman tenaga kerja migran ilegal semakin marak.

Menurut LaNyalla, status ilegal itu tidak hanya merugikan pekerja itu sendiri, tetapi juga pemerintah.

“Saya meminta agar pengiriman tenaga kerja migran ilegal segera ditertibkan. Hal tersebut jelas-jelas merugikan semua pihak, terutama si pekerja itu sendiri. Kita harus melindungi mereka sebelum akhirnya mereka menerima masalah di negara orang,” kata LaNyalla, Jumat (7/1/2022).

Baca Juga  DPD RI Diskusi Terkait Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Selama Pandemi Covid-19

LaNyalla juga meminta dilakukan pengusutan secara tuntas pengiriman tenaga migran ilegal yang melibatkan para pejabat di lingkup BP2MI maupun aparat kepolisian atau oknum TNI.

“Semua harus ditindak tanpa pandang status, sebab pengiriman pekerja migran ilegal menjadikan permasalahan semakin melebar, karena menyangkut dengan aturan di negara lain,” katanya.

Untuk itu, Senator asal Jawa Timur itu meminta kepada kepolisian agar menindak secara tegas pelaku pengiriman pekerja migran ilegal dan menghentikan pengiriman yang sangat berisiko, baik pada pribadinya maupun berdampak pada negara.

Baca Juga  Waket DPD RI Sebut Transformasi Ekonomi Pasca Infrastruktur Jokowi Sangat Brilian

“Saya mengimbau kepada para perusahaan jasa pengerah tenaga migran untuk mengikuti prosedur yang benar, menyiapkan tenaga migran dengan kualifikasi pekerjaan yang diminta negara pemesan serta bertanggungjawab terhadap pemberangkatan dan penempatan tenaga migran di negara tujuan,” tegasnya.

Sebelumnya, Polri memastikan bakal mendalami dugaan keterlibatan anggotanya dalam kasus pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal. Kasus itu mencuat lantaran kapal yang dipakai tenggelam di perairan Malaysia hingga mengakibatkan korban jiwa.

Baca Juga  Kepercayaan Publik Kepada Polri Mencapai 72% Menurut Survei Indikator Politika

Pada kesempatan terpisah, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menduga oknum TNI AL dan TNI AU terlibat membantu kegiatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau pekerja migran ilegal ke Malaysia.

Dalam proses penyelidikan lanjutan, BP2MI menduga ada juga keterlibatan anggota polisi dalam perkara itu. Ia pun mengaku telah menyampaikan temuan tersebut kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (rls)

Share :

Baca Juga

Desa

BLT Minimal 40 Persen dari Dana Desa, APDESI Minta Dukungan DPD RI

Nasional

Hibah KNPI Tak Bisa Cair Jika Belum Selesaikan Dualisme

DPD RI

Perkuat Realisasi Serapan, PURT DPD RI Bahas Refocusing Anggaran

Nasional

Tahun 2022, Dishub Targetkan 700 Titik PJU di Kota Bengkulu

Nasional

Kebocoran Data Pribadi Warga Saat Vaksinasi Harus Dicegah

Nasional

Petani Panorama Dapat Bantuan Tiga Sumur Bor

Nasional

Gubernur Resmikan Gedung Rohidin Mersyah Asrama Pesantren Qur’an Alfida

Nasional

Satgas Yonif 122/TS Memastikan Patok Tidak Bergeser di Perbatasan RI-PNG