Home / DPD RI / Nasional

Senin, 13 September 2021 - 20:45 WIB

Komite III DPD RI Serap Aspirasi Stakeholder Keolahragaan di Daerah

Banten ri-media.id – Komite III DPD RI melakukan kunjungan kerja dalam rangka inventarisasi materi penyusunan Pandangan DPD RI terhadap RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional di Provinsi Banten (Senin, 13/9/2021).

Salah satu upaya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia dapat ditempuh melalui pembangunan nasional di bidang keolahragaan. Hal ini menjadi keniscayaan mengingat amanat Pembukaan UUD 1945 menghendaki tujuan bernegara salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum.

Menurut Ketua Komite III DPD RI Prof. Sylviana Murni, Indonesia membutuhkan desain besar keolahragaan, hal tersebut agar adanya desain terkait pembinaan, pengelolaan dan pengembangan keolahragaan nasional, sehingga pada akhirnya akan memunculkan atlit-atlit berprestasi.

Dengan demikian, atlit-atlit yang menjadi juara itu karena desain tersebut, bukan faktor kebetulan atau by accident.

Baca Juga  Pasca Lebaran, Yudi Susanda Pastikan BPKAD Kota Bengkulu Mulai Lakukan Pelayanan ke Masyarakat

Prof Sylviana, senator asal DKI Jakarta ini juga menjelaskan bahwa dalam RUU Sistem Keolahragaan Nasional, Pasal 69, diusulkan alokasi 2% APBN dan APBD untuk keolahragaan nasional.

Hal ini merupakan bentuk komitmen Komite III DPD RI untuk memajukan olahraga dan meningkatkan prestasi olahraga, tegasnya.

Contoh, PON Papua hampir batal, namun atas upaya DPD RI yang menghadirkan Kemenpora, KONI, KOI, dan pihak-pihak terkait, maka PON bisa tetap dilaksanakan. Prof. Sylvi menjelaskan, Pemda diharapkan mendukung PON Papua dengan menyediakan anggaran untuk tim, baik atlit maupun official sehingga PON ini akan sukses dan atlit meraih prestasi.

Baca Juga  Pimpinan DPD RI Minta Pemerintah Gerak Cepat Santuni Yatim Piatu Korban Pandemi

Hasan Basri senator asal Kalimantan Utara, mengingatkan bahwa, keberhasilan usulan 2% di atas sangat membutuhkan dukungan para kepala daerah, dan kelak jika berhasil, dibutuhkan komitmen pelaksanaan norma UU ini.

Jangan sampai seperti halnya dana pendidikan, banyak daerah belum bisa melaksanakan 20% anggaran pendidikan, katanya.

Bambang Sutrisno senator asal Jawa Tengah, menyoroti soal nasib pelatih. Pelatih yang melahirkan atlit berprestasi, agar bisa diakomodir untuk menjadi pegawai di BUMN atau pemerintahan, melalui revisi UU ini, tuturnya.

Senada dengan itu, Mirati Dewaningsih senator asal Maluku, mengusulkan agar standarisasi bonus atau penghargaan bagi atlit yang berprestasi perlu menjadi perhatian bersama. Jika bonus tidak jelas atau tidak standar, maka atlit akan tidak tertarik untuk berlomba, katanya.

Baca Juga  Empat Rumus Silaturahim ala Aa Gym

Prof. Sylviana juga mengingatkan bahwa, perlu kajian mendalam tentang dibolehkannya CSR untuk mendukung pembinaan dan pengembangan olahraga. Pihak swasta perlu melibatkan diri agar prestasi olahraga atlit Indonesia berkembang pesat, jelasnya.

Berkenaan proses revisi UU SKN dimaksud, Komite III DPD RI sesuai tugas dan fungsinya dalam bidang legislasi mempunyai kewenangan untuk memberikan Pandangan dan Pendapat atas sebuah Rancangan Undang-Undang. Dalam rangka penyusunan pandangan dan pendapat atas RUU SKN itulah Komite III DPD RI hadir di ditengah-tengah insan keolahragaan untuk menyerap dan menghimpun berbagai masukan dan pandangan.

Share :

Baca Juga

Nasional

Babinsa Panca Jaya Lakukan Pendampingan Petani Tomat

Nasional

Rohidin Mersyah Minta KPID Bengkulu Kembangkan Pola Pembinaan Penyiaran

DPD RI

Sumbar Kekurangan Polhut dan Penyuluh Kehutanan

Nasional

Resmi Tutup Open Turnamen Badminton Cup, Drs. H. Hamdani, M.Pd: Tetap Bangun Sinergitas dan Silaturahim

DPD RI

Di Rakernas XIV BEM Seluruh Indonesia, Ketua DPD RI Sebut Oligarki Penyebab Ketidakadilan Sosial di Negeri Ini

Nasional

Semarakkan HUT TNI, Pemprov dan Forkopimda Gelar Olahraga Bersama

Nasional

Duka Nanggala 402, TNI AL Bengkulu Gelar Shalat Ghaib

Nasional

TNI AL LANAL Bengkulu Laksanakan Kegiatan Pembinaan Ketahanan Wilayah (Bintahwil) Maritim Tahun 2022