Home / DPD RI / Nasional

Jumat, 14 Januari 2022 - 08:20 WIB

Kritisi Komnas HAM, Wakil Ketua DPD RI: Indonesia Negara Berdaulat yang Berperikemanusiaan

Jakarta – Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin mengkritisi kekhawatiran Komnas HAM yang mengingatkan Kejaksaan Agung dalam menerapkan hukuman mati bagi para terdakwa Extra ordinary crime, seperti yang dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual asal Bandung Herry Wirawan.

“Sebagai negara yang berdaulat yang menjunjung tinggi Hukum dan nilai-nilai Kemanusiaan universal, negara melalui para penegak hukum berhak menuntut hukuman yang setimpal bagi para pelaku kejahatan luar biasa, bahkan dengan hukuman mati sekalipun. Filosofi dan kedudukan kita jelas, bahwa Indonesia adalah negara hukum berdaulat yang Berperikemanusiaan”, tegas Sultan melalui keterangan resminya pada Kamis (13/01).

Baca Juga  Dalam Rangka Memperkuat Ketahanan Desa dan SDGs Desa

Menurutnya, setiap bangsa memiliki standar moral yang berbeda. Demikian juga standar nilai kemanusiaan. Bangsa Indonesia tidak hanya menghormati hak hidup seseorang, tapi juga hak untuk diperlakukan secara manusiawi oleh individu lainnya.

“Jika kita sepakat bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa sangat tidak manusiawi, maka adalah adil dan wajar bagi hukum untuk mencabut hak hidupnya secara paksa. NGO dan praktisi HAM internasional tidak pernah bertanggung jawab atas dampak kejahatan kemanusiaan yang ditimbulkan pelaku bagi korban. Artinya Mereka sedikitpun tidak berhak mengintervensi keputusan hukum Indonesia, kecuali kita mengizinkannya”, ujar mantan Wakil Gubernur Bengkulu tersebut.

Baca Juga  Jelang Lebaran, MIO Indonesia Provinsi Bengkulu Bagikan Bingkisan

Hukuman mati, tambah Sultan, harus menjadi wujud kedaulatan dan solusi hukum Indonesia pada semua jenis kejahatan berat yang berdampak luas. Termasuk bagi kejahatan keuangan dengan nilai triliunan rupiah.

“DPD RI selalu mendukung setiap keputusan hukum lembaga penegakan hukum Indonesia baik KPK dan Kejaksaan juga lembaga kehakiman dalam mewujudkan keadilan di negeri ini. Sehingga tidak boleh ada pihak manapun yang berpikiran untuk mendikte ketetapan hukum Indonesia”, tutupnya.

Baca Juga  Kemendes PDTT Dorong Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Desa di Kawasan Timur Indonesia

Seperti diberitakan, bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengingatkan lembaga penegak hukum agar hati-hati dalam menerapkan kebijakan hukuman mati karena dampaknya akan menjadi perhatian dunia internasional.

“Bisa saja disorot PBB atau dunia internasional karena Indonesia masuk ke dalam negara yang masih menerapkan hukuman mati,” kata anggota Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, Kamis 13 Januari 2022. (rls)

Share :

Baca Juga

Nasional

Peringatan Dini Cuaca Bengkulu

Nasional

22 Pati Polri, Terima Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Pratama Dari Kapolri

Nasional

Dedy Wahyudi Pastikan Ketersediaan Pangan Tidak Ada Penimbunan Selama Ramadhan

Nasional

Sekda: Seluruh ASN Wajib Mengerti Visi dan Misi Gubernur

Nasional

Posko Terpadu Pesona Pantai Panjang Bengkulu Diresmikan, Pelaku Usaha & Pedagang Riang Gembira

DPD RI

Komite IV DPD RI Bahas Penyelesaian Kasus Asuransi Jiwasraya

Nasional

Polda Sumbar Kembali Gelar Operasi Patuh Singgalang
Pertemuan Yenny Wahid dan Prabowo Sore Ini

Nasional

Pertemuan Yenny Wahid dan Prabowo Sore Ini