Home / Literasi & Opini

Rabu, 22 Juli 2020 - 12:15 WIB

Laporkan Penyelewengan Pengelolaan Keuangan Desa

Oleh : Zelig Ilham Hamka, S.H. Kader HMI Komisariat Hukum Unib

Perkembangan pembangunan nasional yang lebih mengakui keberadaan satuan daerah terkecil (Desa) dengan lahirnya Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), yang dibarengi dengan pemberian kewenangan bagi Pemerntah Desa untuk mengelola keuangannya secara mandiri dewasa ini menjadi permasalahan tersendiri dalam pelaksanaannya.

Masyarakat Provinsi Bengkulu baru-baru ini (27 Juli 2020) kembali dikagetkan dengan pemberitaan terkait ditetapkannya Kepala Desa Tebat Pacur, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara sebagai tersangka kasus korupsi Dana Desa (DD). Masih pula segar di ingatan pada Tahun 2018 yang lalu, dua Kepala Desa di Kabupaten Bengkulu Tengah menjadi tersangka kasus korupsi pengelolaan DD. Bahkan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada Tahun 2018 mencatat setidaknya ada 17 kasus korupsi keuangan desa yang terjadi di Provinsi Bengkulu pada Tahun 2015-2018. Secara nasional, ICW mencatat dari Tahun 2015-2018 telah terjadi 252 kasus korupsi DD yang ada di Indonesia (CNNIndonesia.com). Pada Tahun 2019 terjadi hal yang lebih mencengangkan yaitu kasus korupsi di sektor anggaran desa menjadi kasus terbanyak yang ditindak oleh aparat penegak hukum, dengan akumulasi kerugian Negara Rp 32,3 miliar (Kompas.com).

Baca Juga  Selamat Jalan Diego

Maraknya terjadi kasus korupsi dalam pengelolaan keuangan desa, menunjukkan bahwa masih sangat dibutuhkannya pengawasan yang komprehensif dilakukan oleh masyarakat desa setempat agar dapat meminimalisir terjadinya potensi penyelewengan dalam pengelolaannya. Selain dari fungsi pengawasan yang melekat pada pemerintah, peran pengawasan masyarakat adalah instrumen yang tidak kalah pentingnya dilakukan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Secara regulatif merujuk pada pada Pasal 68 UU Desa, masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk turut terlibat dalam pembangunan desa, yang mana salah satu bagian di dalamnya adalah tentang pengelolaan keuangan desa.

Secara teknis pengawasan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan meminta informasi terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) beserta lampiran-lampirannya, di luar itu masyarakat dapat pula mengawasi perencanaan dan kualitas proyek-proyek yang dikerjakan oleh aparatur desa.

Baca Juga  Dokter d'Lois

Idealnya, pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut tidaklah dianggap menghambat proses pembangunan oleh aparatur desa. Karena hakikatnya pengawasan bertujuan untuk menjalankan prinsip dalam pengelolaan keuangan yaitu transparan dan akuntabel, serta untuk peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dan lebih dari itu untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa itu sendiri. Maka dari itu aparatur desa tidaklah boleh anti terhadap pengawasan masyarakat, apalagi kemudian membalas pengawasan tersebut dengan tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Permasalahan selanjutnya setelah melakukan pengawasan adalah, keberanian masyarakat untuk melaporkan jika ditemukannya penyelewengan dalam pengelolaan keuangan desa. Keberanian masyarakat untuk melapor ini dikategorikan sebagai masalah karena acapkali ditemukan di tengah-tengah masyarakat desa yang sebenarnya mengetahui adanya penyelewengan dalam pengelolaan keuangan desa, namun memilih untuk diam dan tidak melaporkan penyalahgunaan tersebut.

Keberanian untuk melaporkan itu haruslah tumbuh melalui kesadaran masyarakat sebagai bagian dari kelompok yang bertanggung jawab terhadap pembangunan desa dan keberlangsungan pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif, efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Baca Juga  Analisis Pengaruh Kemampuan Membaca Al-Qur’an dengan Kemampuan Matematis Mahasiswa Tadris Matematika IAIN Bengkulu

Selain daripada itu masyarakat harus tahu mekanisme pelaporan jika ditemukan penyelewenagan dalam pengelolaan keuangan desa. Pertama, masyarakat dapat membuat pelaporan atau pengaduan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat dan kepada Pemerintah Supra Desa (Kecamatan) mengenai dugaan adanya penyelewengan. Kedua, apabila tidak ada tindak lanjut dari BPD dan Kecamatan, maka masyarakat dapat menyampaikan laporan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten. Catatan pentingnya adalah, apabila masyarakat mempunyai bukti yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan di muka hukum atas penyelewengan keuangan desa (korupsi), maka masyarakat berhak melaporkan oknum tersebut kepada aparat penegak hukum.

Masyarakat dapat pula melakukan pelaporan terkait penyaluran dan penggunaan keungan desa terkhusus yang bersumber dari DD secara online melalui situs resmi, call center, dan sms center Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Share :

Baca Juga

Literasi & Opini

Membaca Sholat ala Azam (1)

Literasi & Opini

Pemilu 2024, Ada Resesi, Rasa Pandemi dan Rasa Suksesi

Literasi & Opini

Beran, Pengrajin “Bubu” Ikan dari Bengkulu Selatan

Literasi & Opini

Mencari Pemimpin 2024

Literasi & Opini

Survey Pengetahuan, Masjid Tertua di Kota Bengkulu? Jawab di Sini

Literasi & Opini

PROFIL PROF. IMAM MAHDI (1) LURAH YANG MENJADI GURU BESAR

Literasi & Opini

Dilema Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19

Literasi & Opini

Sedapnya Ikan Salai Khas Muara Enim yang Banyak Diburu