Home / DPD RI

Jumat, 24 Juni 2022 - 13:18 WIB

Lindungi Kepentingan Petani, SBN Usulkan Pemerintah Bentuk Komisi Perdagangan Komoditas

Jakarta – Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin mendorong pemerintah untuk membentuk Komisi Perdagangan Komoditas Indonesia, sebagai lembaga independen yang bertanggungjawab terhadap persoalan produksi dan perdagangan komoditas strategis.

Hal ini disampaikan Sultan sebagai saran dalam merespon gejolak harga komoditas strategis yang merugikan petani dan konsumen di tengah konstelasi geopolitik dan dampak pemanasan global yang diperburuk oleh mekanisme pasar yang cenderung tidak terkontrol oleh negara. Senator muda asal Bengkulu itu mengaku sangat prihatin dengan terkoreksinya harga tandan buah segar (TBS) sawit dan masih tingginya harga minyak goreng yang sangat dirasakan dampaknya oleh petani dan konsumen minyak goreng saat ini.

“Karena solusi atas persoalan ketersediaan dan harga komoditas strategis tidak cukup dilakukan dengan pendekatan kebijakan yang sifatnya parsial dan temporal. Dibutuhkan sebuah lembaga independen yang secara komprehensif dan terpadu bertanggungjawab untuk memastikan semua urusan komoditas strategis dikelola secara profesional dan jauh dari intervensi pasar”, ungkap Sultan melalui keterangan resminya pada Jum’at (24/06).

Menurutnya, dalam konteks manajemen perdagangan komoditas, Indonesia secara resmi belum memiliki lembaga perdagangan komoditas yang banyak berkontribusi terhadap ekonomi di negara-negara yang mengandalkan ekspor komoditas seperti Australia dan Selandia Baru. Di Selandia Baru misalnya, lembaga ini tidak hanya menjadi pengawas persaingan usaha, tapi juga menjadi promotor dan penegak hukum bagi pelaku pasar yang merugikan petani dan konsumen, atau para mafia pangan dan komoditas yang banyak terjadi di Indonesia saat ini.

“Komisi perdagangan juga berfungsi sebagai data senter luasan lahan, supplay and demand, hingga pengontrol distribusi komoditas baik secara lokal maupun internasional. Termasuk bertanggungjawab menentukan Indeks Harga Komoditas (IHK) yang sangat dibutuhkan oleh para Petani sebagai jaminan harga”, tegas mantan ketua HIPMI Bengkulu itu.

Selanjutnya, Sultan menerangkan bahwa manajemen produksi dan pengawasan Perdagangan Komoditas Indonesia saat ini masih dilakukan secara parsial oleh banyak lembaga. Akibatnya terdapat perbedaan data hingga solusi, dan pastinya munculnya ego sektoral antar lembaga.

“Kami mendorong agar lembaga-lembaga terkait dimerger menjadi sebuah lembaga baru yang sifatnya lebih holistik, terintegrasi dan independen. Komisi perdagangan komoditas sangat relevan dan sangat dibutuhkan di era perdagangan bebas yang rentan terhadap volatilitas harga dan ketersediaan komoditas dan bahan pangan seperti sekarang ini”, ujar Sultan. (*)

Share :

Baca Juga

DPD RI

Sultan Sarankan Anies Perketat Larangan Penggunaan Kantong Plastik Bagi Industri Kuliner Online

DPD RI

Wakil Ketua DPD RI Mahyudin Merespon RUU IKN yang Akan Disahkan

DPD RI

PON XX Papua 2021 Hitungan Hari, Komite III DPD RI Cek Kesiapan Menpora

DPD RI

Setjen DPD RI Launching Logo Baru, Spirit Baru Guna Menunjang Kinerja Senator

DPD RI

Silaturahmi ke Pesantren Bambu Bogor, LaNyalla Bicara Nilai Luhur Pancasila

DPD RI

Rapat Kerja DPD RI dan Menteri ATR/BPN RI, Evaluasi Konflik Pertanahan di Daerah dan Reforma Agraria

Advertorial & Iklan

Jadi Duta Prokes, Ketua DPD RI Apresiasi Kesadaran PKL Surabaya

DPD RI

Dampingi Wapres Sholat Id, Sultan: Lebaran Harus Menjadi Momentum Rekonsiliasi Nasional

DPD RI

Sultan: Era Fundamentalisme Agama Sudah Usai, Sekarang Adanya Fundamentalisme Ekonomi

DPD RI

Barang Sitaan Heru Dikembalikan, Sultan: Kinerja Jaksa dan Hakim Sangat Maksimal

DPD RI

Tuntut Hak Dikembalikan, Forum Nasabah Korban Jiwasraya Minta Bantuan LaNyalla

DPD RI

Waket DPD RI Prihatin, Sentimen Primordial Dipolitisasi dan Mengancam Persatuan Bangsa

DPD RI

Sultan Ingatkan Pemerintah Waspadai Paparan Krisis Ekonomi dan Politik Sri Lanka

DPD RI

Waka Komite I DPD RI Minta Perpanjangan Relaksasi Pinjaman Lunak Diprioritaskan bagi Pelaku Desa Wisata