Home / DPD RI / Nasional

Kamis, 25 November 2021 - 19:47 WIB

MK Nyatakan UU Omnibus Law Inkonstitusional, Sultan: MK Telah Mewujudkan Harapan Daerah dan Rakyat

Jakarta – Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Sultan B Najamudin mengapresiasi keputusan Mahkamah konstitusi (MK) yang menetapkan Undang-Undang kontraversial Omnibus Law Ciptaker sebagai produk hukum inkonstitusional.

“Mahkamah konstitusi telah menjawab tuntutan dan harapan daerah dan masyarakat khususnya kaum buruh yang sejak UU ini dibahas telah menunjukan sikap penolakannya. Kita patut bersyukur, MK selalu teguh dan konsisten di jalan konstitusional,” ungkap Sultan.

Menurutnya, dalam sejarahnya tidak pernah ada UU Se-kontroversial dan mendapat penolakan secara luas selain UU Ciptaker. Meskipun semangat UU ini baik adanya, tapi harus diakui proses Penyusunan dan keberadaannya belum sepenuhnya benar dan dapat diterima oleh masyarakat dan konstitusi.

Baca Juga  Walikota Lepas Iring-iringan Kendaraan Pengangkut Bantuan

“Sejak awal DPD RI secara kelembagaan telah menunjukan keraguannya terhadap kehadiran produk hukum yang tidak lazim ini. Sehingga kami merasa evaluasi MK ini menjadi angin segar dan kabar baik bagi pemerintah daerah dan teman-teman buruh,” kata mantan ketua HIPMI bengkulu ini.

Lebih lanjut Sultan meminta agar pemerintah dan DPR RI untuk segera menindaklanjuti keputusan MK ini. Atau jika tidak UU yang mahal ini akan otomatis kadaluarsa atau inkonstitusional secara permanen.

“Meski memiliki tugas legislasi, dalam prosesnya DPD RI tidak dalam posisi sebagai pembuat dan perumus omnibus law Ciptaker kevuali sedikit, namun jika diminta, kami tentu selalu terbuka dan siap mengambil bagian secara aktif dalam memperbaharui materil UU ini,” tegasnya.

Baca Juga  Pemkot dan Para Dermawan Beri Bantuan Korban Kebakaran Kelurahan Kebun Dahri

Seperti diketahui bahwa, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

“Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan,” kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Mahkamah Konstitusi RI dan dipantau dari Jakarta, Kamis dikutip dari Antara pada (25/11/2021).

Baca Juga  Bawaslu RI Adakan Call for Paper “Sengketa Kepemiluan”

Selain itu, MK juga menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula untuk menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Share :

Baca Juga

DPD RI

Dermawan Aceh Salurkan Rp 2 T untuk Bantu Warga Terdampak Covid, Ketua DPD RI Beri Apresiasi

Nasional

Dinas PUPR : Jelang Lebaran Semua Jalan akan Diperbaiki

Nasional

PPKM di Kota Bengkulu Turun Menjadi Level 3, Resepsi Pernikahan Diperbolehkan dengan Syarat

Nasional

Dedy Wahyudi Terpilih Menjadi Ketua PMI Kota Bengkulu

Nasional

Senator Kepri Optimis dengan Potensi Devisa yang Besar dari Pelabuhan Besar di Batam

DPD RI

LaNyalla: Kerjasama Industri dengan Asing, Harus Perkuat Kedaulatan

Nasional

Gubernur Rohidin Sampaikan Pesan Khusus Kepada Finalis Putri Indonesia

DPD RI

Sultan Sayangkan DPR-Pemerintah Hentikan Pembahasan Revisi UU Penanggulangan Bencana