Home / DPD RI / Nasional

Kamis, 25 November 2021 - 19:47 WIB

MK Nyatakan UU Omnibus Law Inkonstitusional, Sultan: MK Telah Mewujudkan Harapan Daerah dan Rakyat

Jakarta – Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Sultan B Najamudin mengapresiasi keputusan Mahkamah konstitusi (MK) yang menetapkan Undang-Undang kontraversial Omnibus Law Ciptaker sebagai produk hukum inkonstitusional.

“Mahkamah konstitusi telah menjawab tuntutan dan harapan daerah dan masyarakat khususnya kaum buruh yang sejak UU ini dibahas telah menunjukan sikap penolakannya. Kita patut bersyukur, MK selalu teguh dan konsisten di jalan konstitusional,” ungkap Sultan.

Menurutnya, dalam sejarahnya tidak pernah ada UU Se-kontroversial dan mendapat penolakan secara luas selain UU Ciptaker. Meskipun semangat UU ini baik adanya, tapi harus diakui proses Penyusunan dan keberadaannya belum sepenuhnya benar dan dapat diterima oleh masyarakat dan konstitusi.

Baca Juga  PWI Sarankan Rangkul Swasta Bina Olahraga di Provinsi Bengkulu

“Sejak awal DPD RI secara kelembagaan telah menunjukan keraguannya terhadap kehadiran produk hukum yang tidak lazim ini. Sehingga kami merasa evaluasi MK ini menjadi angin segar dan kabar baik bagi pemerintah daerah dan teman-teman buruh,” kata mantan ketua HIPMI bengkulu ini.

Lebih lanjut Sultan meminta agar pemerintah dan DPR RI untuk segera menindaklanjuti keputusan MK ini. Atau jika tidak UU yang mahal ini akan otomatis kadaluarsa atau inkonstitusional secara permanen.

“Meski memiliki tugas legislasi, dalam prosesnya DPD RI tidak dalam posisi sebagai pembuat dan perumus omnibus law Ciptaker kevuali sedikit, namun jika diminta, kami tentu selalu terbuka dan siap mengambil bagian secara aktif dalam memperbaharui materil UU ini,” tegasnya.

Baca Juga  HUT ke-18, Tagana Tuai Apresiasi dalam Membantu Pemerintah

Seperti diketahui bahwa, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

“Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan,” kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Mahkamah Konstitusi RI dan dipantau dari Jakarta, Kamis dikutip dari Antara pada (25/11/2021).

Baca Juga  Lantik Pengprov Bengkulu, Gubernur Bengkulu Berharap Taekwondo Perkuat KONI

Selain itu, MK juga menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula untuk menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Share :

Baca Juga

Nasional

Ketua DPD RI Nilai Seniman-Budayawan Perlu Dapat Bantuan Khusus Saat PPKM

Nasional

Kota Padang Bangun Sumur Wakaf di Palestina

Nasional

Pemkot Akan Luncurkan Aplikasi E-Parkir dalam Pengembangan Smart City

DPD RI

Perkuat Realisasi Serapan, PURT DPD RI Bahas Refocusing Anggaran

DPD RI

Waket DPD RI Sebut Parpol Gagal Melakukan Regenerasi dan Edukasi Politik

DPD RI

Tim Penilai Internal Terus Kawal Rutan Banyumas dalam Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi

Nasional

Megawati: Daripada Saya Capek Pecat-pecatin, Kalau Sudah Tak Suka PDIP Silakan Mundur

Nasional

Hadiri Peresmian RM.Marolla, Wagub Bersama Wawali Sangat Akrab