Home / DPD RI / Nasional

Senin, 10 Januari 2022 - 07:57 WIB

Muhammad Rakhman Minta Pemerintah Terus Tingkatkan Koordinasi Keberangkatan Umrah

Jakarta – Wakil Ketua Komite III DPD RI Muhammad Rakhman meminta pemerintah terus meningkatkan koordinasi dalam pemberangkatan jamaah umrah di tengah pandemi Covid-19 ini. Disaat ini Kementerian Agama (Kemenag), asosiasi, penyelenggara dan muassasah mesti bergandeng tangan untuk menyukseskan pelaksanaan umrah.

“Kemenag bersama pihak-pihak terkait harus sering duduk bareng dengan stakeholder pelaksana umroh untuk meningkatkan koordinasi keberangkatan jamaah umrah di tengah pandemi Covid-19 ini, sehingga pelaksanaan umrah kali ini bisa berjalan dengan lancar dan sesuai harapan,” ucap Rakhman dalam keterangan tertulisnya, Minggu (9/1).

Senator asal Kalimantan Tengah itu juga meminta fungsi kontrol dan pengawasan oleh Kemenag terus ditingkatkan dalam memantau pergerakan keberangkatan ini. Bagitu juga hal teknis yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyelenggara betul-betul harus hati-hati dan berjalan sesuai aturan perundang-undangan. “Kemenag dan penyelenggara umrah harus menyamakan persepsi dan berjalan bersama sehingga meminimalisir masalah karena kita tahu bahwa peraturan umrah saat ini mengalami perubahan di tengah pandemi,” tuturnya.

Baca Juga  Akui Kinerja Presiden Memuaskan, Sultan: Bangsa Kita Terkenal Pandai Berterimakasih

Rakhman juga mengingatkan kepada penyelenggara untuk terus mensosialisasikan aturan baru pada masa pandemi ini. “Mengingat aturan dan tata cara baru yang dilakukan umrah masa pandemi, berbeda dengan umrah dahulu. Sehingga harus di update perkembangan agar tersampaikan dengan jelas dan tidak liar, dan baiknya pernyataan ini keluar satu pintu.” harap Rakhman.

Rakhman bersyukur adanya Tim Mitigasi dari AMPHURI yang saat ini melakukan simulasi dan uji coba umroh di Saudi Arabi, dengan harapan banyak informasi yang didapatkan. “Dengan berangkatnya Tim Mitigasi Amphuri ini, harapan saya adalah informasi yang didapat selama simulasi bisa disampaikan kepada pemerintah sebagai info awal tentang hal-hal yang terjadi di Saudi Arabia, tentu kita perlu pengalaman mereka dan berterima kasih sudah ada yang melakukan hal itu,” tambah Rakhman.

Baca Juga  HUT ke-18, Tagana Tuai Apresiasi dalam Membantu Pemerintah

Seperti diketahui, Kementerian Agama melalui Ditjen Penyelenggaraan Umrah dan Haji mulai memberangkatkan jemaah umrah ke Arab Saudi. Hal tersebut merupakan pemberangkatan perdana setelah hampir dua tahun tertunda akibat situasi pandemi Covid-19.

Kloter pertama, Kemenag mencatat 419 jemaah umrah yang telah berangkat. Sedangkan untuk keberangkatan kedua, dikabarkan ada 109 jemaah haji.

Mahalnya Biaya Karantina Jamaah Umrah

Anggota DPD RI asal Kalimantan Tengah Muhammad Rakhman menyayangkan mahalnya biaya karantina bagi jamaah umrah yang pulang dari Tanah Suci. Tentunya hal tersebut akan menyulitkan bagi jamaah yang akan menjalankan ibadah umrah.

“Harapan kita karantina selama tujuh hari tidak terlalu mahal. Apalagi karantina dilaksanakan di asrama haji, tentunya bisa disesuaikan lah harganya dan tentu akan mengurangi biaya umrah,” ucap Rakhman.

Baca Juga  Rohidin Usul Tenaga Honorer Diangkar Jadi PNS, Berikut Syarat Diangkat Jadi PNS

Rakhman khawatir mahalnya karantina akan menyebabkan tingginya biaya umrah sehingga kurangnya minat masyarakat untuk berangkat ke Tanah Suci. Belum lagi, ketatnya aturan pemberangkatan yang diberlakukan oleh Pemerintah Arab Saudi menjadi salah satu pemicu masyarakat tidak umrah. “Kami meminta pemerintah bisa menyikapi permasalahan ini. Sehingga jamaah tidak dibebankan biaya yang mahal,” harapnya.

Meski dalam suasa pandemi Covid-19, Wakil Ketua Komite III DPD RI ini juga meminta seluruh jamaah umrah untuk berhati-hati dan selalu menerapkan prokes saat menjalankan ibadah umrah. “Saya juga berpesan kepada jamaah untuk selalu tetap menjalankan prokes selama beribadah di Tanah Suci,” imbuhnya.

Share :

Baca Juga

Nasional

Ketua PGRI Kota Bengkulu Sampaikan Apresiasi ke Pemkot

Nasional

Aktivis Bengkulu Kutuk Teror ke LBH Yogyakarta

Nasional

Ini Kata Pengacara Pokad Pemkot Terkait Permohonan Hibah Mess Pemda

DPD RI

DPD RI Diskusi Terkait Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Selama Pandemi Covid-19

DPD RI

Anggap PT 20 Persen Privilege Parpol, Sultan: Kualitas Parpol Harus Diperbaharui

DPD RI

Produktivitas Anjlok, Sultan Dorong Pemerintah Revitalisasi dan Hilirisasi Karet Alam

Nasional

Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2019 Dibatalkan Gubernur Bengkulu

DPD RI

Fernando Sinaga Apresiasi Mensos Risma Kunjungi Korban Banjir: Momentum Percepatan Pembangunan Perbatasan