Home / DPD RI / Nasional

Rabu, 8 Desember 2021 - 09:33 WIB

Nilai Argumentasi Gugatan Konstitusional, Sultan Minta MK Kabulkan Permohonan JR Ferry Yuliantono

Jakarta – Wakil ketua dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) menilai semua argumentasi gugatan judicial review Terhadap ketentuan Presidential Threshold 20% memiliki kualitas Argumen yang sangat rasional, konstitusional dan objektif.

“Kita patut mengapresiasi keberanian moral para intelektual dan aktivis senior yang masih memberikan perhatian dan kontribusi pikiran kepada bangsa ini. Bahwa, setiap penyimpangan konstitusional yang dilakukan secara politik adalah bentuk pelanggaran yang mesti kita koreksi bersama”, tegas Sultan saat dimintai keterangan resminya di Jakarta pada Rabu (08/12).

Menurut mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu, apa menjadi Gugatan Mas Ferry dan para senior aktivis dan intelektual merupakan wujud akumulasi keresahan sosial politik masyarakat. Di mana tengah terjadi pendangkalan tafsir terhadap konstitusi oleh elit politik kita selama ini.

Baca Juga  Komite III DPD RI Siap Mendukung Sumut Membangun Stadion Terbesar Ketiga di Asia Tenggara

“Demi keadilan politik warga negara di negara hukum ini, MK seharusnya bisa menerima atau mengabulkan gugatan konstitusional teman aktivis itu. MK tidak boleh didikte oleh kekuatan politik tertentu, yang memungkinkan problem konstitusional tersebut berlangsung secara terus menerus dalam jangka panjang”, ujarnya.

Menurutnya, Mata rantai Kesalahan sejarah hukum yang berdampak sistemik dan serius ini wajib diputus secara hukum yang inkrah dan mengikat. Dan sudah banyqk gugatan sejenis sebelumnya. Sehingga tidak perlu lagi terjadi hasrat politik yang keliru oleh para elit di masa mendatang.

Baca Juga  Penuhi Kebutuhan Nasional, Menkominfo Dukung Pengembangan Data Center

“Membatasi hak politik warga negara Adalah bentuk perampasan HAM dan mendelegitimasi nalar Dan prinsip konstitusi negara bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai Keadilan, kebebasan dan kesetaraan bagi seluruh warga negara, tanoa terkecuali”, tutup Sultan.

Diketahui, Ferry Joko Yuliantono menggugat UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ferry menggugat presidential threshold dari 20 persen menjadi 0 persen. Sebab, aturan itu dinilai menguntungkan dan menyuburkan oligarki. Ferry memberikan kuasa kepada Refly Harun.

Baca Juga  INFO ORANG HILANG

“Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,” demikian bunyi petitum Ferry dalam berkas yang dilansir website MK, Rabu (8/12/2021).

Share :

Baca Juga

Nasional

Gubernur Rohidin Canangkan Program Reformulasi Strategis untuk Tekan Angka Stunting

Nasional

Sambut HUT Kabupaten Berau dan Kota Tanjung Redeb, Kodim 0902/Berau Ikut Meriahkan Irau Manutung Jukut Tahun 2023

DPD RI

DPD RI Diskusi Terkait Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Selama Pandemi Covid-19

Nasional

Kasus Meningkat, Satgas Covid-19 Diaktifkan Kembali

DPD RI

UAS Ditolak, Sultan Minta Singapura Usir dan Tidak Lindungi Koruptor Indonesia 

Nasional

Kementerian Agama Tetapkan 1 Ramadhan 1443 H Jatuh pada Minggu 3 April 2022

DPD RI

Empat Senator Sulsel Kompak Dukung Presidential Threshold 0 Persen

Literasi & Opini

Asa Rakyat Bumi Etam Dibalik Pemindahan IKN