Home / Nasional

Rabu, 12 Januari 2022 - 00:21 WIB

Pemkot Bengkulu MoU dengan Kejari, Walikota Fokus Bahas Soal Aset dan Pasar

Bengkulu – Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu kembali melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu. MoU tersebut merupakan sinergi program Pemkot Bengkulu dalam penanganan permasalahan hukum bidang perdata dan tata usaha negara. Penandatanganan dilakukan langsung oleh Walikota Bengkulu Helmi Hasan dan Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Yunitha Arifin yang berlangsung di alun-alun Berendo, Masjid At-Taqwa, Kelurahan Anggut Atas, Selasa (11/1/2022).

“Fokus kita ke depan ialah persoalan aset, jadi kita ingin minta bantuan pendampingan soal aset ini. Sehingga soal aset ke depannya betul-betul dibenahi dan dibereskan,” kata Helmi dalam sambutannya.

Baca Juga  Longsor Mengakibatkan Lumpuhnya Akses Jalan Perekonomian Kecamatan Merigi Kelindang Bengkulu Tengah

Helmi juga mengucapkan terimakasih kepada pihak Kejari dalam melakukan pendampingan untuk Pemkot Bengkulu.

“Setelah MoU ini Pemkot akan memfokuskan penanganan berbagai hal untuk ke depannya, salah satunya ialah mengenai masalah aset di Kota Bengkulu,” tambah Helmi.

Selain soal aset, Helmi juga menjelaskan persoalan yang tak kalah pentingnya yang sedang menjadi fokus Pemkot yakni soal penataan pasar. “Ada satu persoalan lagi yakni penataan pasar. Kemarin pak Kapolres sudah kesana, disana ada pedagang yang jualan di jalan. Hal ini memang perlu bijak penanganannya dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit,” jelas Helmi.

Baca Juga  Komite IV DPD RI Mendorong Tata Kelola Keuangan Pusat dan Daerah yang Transparan, Bertanggung Jawab dan Berkeadilan

Terakhir, Helmi juga membeberkan gagasannya dalam penataan pasar. Ia akan memberi kesempatan pihak ke-3 dalam pengelolaan pasar tersebut. “Kita akan mencontoh apa yang dilakukan daerah lain dengan memberi kesempatan kepada pihak ke-3. Karena yang kita ketahui pihak ke-3 ini lebih mudah berkomunikasi dengan para pedagang, dan bisa lebih fokus dalam melakukan penataannya yang punya kemampuan dan pengalaman penataan pasar,” tambahnya.

Baca Juga  Waspada, Lonjakan Covid Tak Terbendung, Munas Kadin di Zona Merah

Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Yunitha Arifin mengatakan, pihaknya memang ada kewenangan dalam melakukan pertimbangan hukum. “Ada beberapa hal yang kita sampaikan, salah satunya punya kewenangan pertimbangan hukum. Jadi, apabila Pemda ada kegiataan, kita akan memberikan pendapat hukum. Mulai dari kegiatan itu seharusnya seperti apa, apa yang dihindari, apa yang dilakukan dan terkait pelaksanaanya,” ucap Yunitha. (okt)

Share :

Baca Juga

Nasional

Satnarkoba Polres Benteng Ringkus 2 Terduga Pelaku Penyalahgunaan Narkoba

Nasional

Penolakan Pasien di Puskesmas Mencuat ke Medsos, Ini Penjelasan Pemkot Bengkulu

Nasional

Dispar Bengkulu Usulkan Dua Event Daerah Masuk Kalender Nasional

Nasional

Polresta Bandara Soekarno-Hatta Gelar Lomba Azan

Nasional

Tahun 2022, Dishub Targetkan 700 Titik PJU di Kota Bengkulu

Nasional

Vaksinasi Anak Dimulai, Walikota Bengkulu: Agar Sistem Belajar Tatap Muka di Sekolah Menjadi Aman dari Covid-19
Ganjar Menyebut Pemerintahan yang Bersih Masih Menjadi Pr

Nasional

Ganjar Menyebut Pemerintahan yang Bersih Masih Menjadi Pr

Nasional

Audiensi ke KPU, MIO Bengkulu Harap Dapat Jalin Kerjasama yang Baik