Home / Nasional

Jumat, 14 Januari 2022 - 07:36 WIB

Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2019 Dibatalkan Gubernur Bengkulu

Bengkulu – Berdasarkan berbagai pertimbangan dan banyaknya keluhan dari masyarakat Kota Bengkulu serta melalui telaah dari tim pengkaji produk hukum daerah, akhirnya Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah sebagai perwakilan dari pemerintah pusat mencabut dan membatalkan Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 43 Tahun 2019 tentang klasifikasi nilai dasar tanah dan bangunan sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB ).

Hal itu diketahui saat Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang dipimpin oleh Sekda Hamka Sabri, di Ruang Rapat Lantai III Kantor Gubernur Bengkulu, Kamis (13/1).

Rapat ini diikuti perwakilan dari Pemerintah Kota Bengkulu, yang membahas tentang pembatalan Perwal nomor 43 tahun 2019 tentang klasifikasi nilai dasar tanah dan bangunan sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB ).

Baca Juga  Rohidin Mersyah Gelar Rapat Internal Bersama Pihak BPN Menyikapi Konflik Antara Petani Malin Deman dan PT. Daria Dharma Pratama (DDP)

Penyerahan SK Gubernur tentang Pembatalan Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 43 tahun 2019 tentang Klasifikasi Nilai Dasar Tanah dan Bangunan sebagai dasar pengenaan BPHTB diserahkan Sekda Provinsi Bengkulu Hamka Sabri mewakili Gubernur kepada Asisten I Pemda Kota Bengkulu yang mewakili Walikota.

Dalam keterangannya, Sekda Provinsi Bengkulu Hamka Sabri menjelaskan, sesuai amanat konstitusi, merupakan tugas dan wewenang gubernur untuk melihat produk hukum yang dilahirkan pemerintah kabupaten/kota jika terdapat pertentangan atau ada substansinya yang tidak sesuai dengan aturan yang ada.

Baca Juga  Sekjen DPD RI Rahman Hadi Kukuhkan Pemimpin Perubahan dan Agen Perubahan Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2021-2022

“Jadi gubernur sebenarnya ingin melakukan harmonisasi kepada seluruh produk hukum yang dilahirkan oleh kabupaten/kota dengan membentuk satu tim dari seluruh kabupaten/kota, untuk mengkaji seluruh produk hukum yang ada di Kabupaten/kota baik produk hukum berupa Perda, Pergub maupun Perwal,” jelas Sekda Hamka Sabri, usai rapat.

Untuk saat ini, kata Sekda Hamka, dimulai dengan produk hukum yang dilahirkan Pemerintah Kota salah satunya Peraturan Walikota (Perwal) Nomor (Perwal) Nomor 43 tahun 2019 tentang Klasifikasi Nilai Dasar Tanah dan Bangunan sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Perwal Nomor 43 tahun 2019 tersebut didapati banyak keluhan dari masyarakat, sehingga
setelah dilakukan penelaahan dan kajian dari tim maka Perwal tersebut dibatalkan sesuai kewenangan dari gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat.

Baca Juga  Dalam Seminar, IKWI Ingatkan Peranan Perempuan di Pemilu 2024, Menteri PPPA: Perempuan Kuatkan Visi Bangsa

“Karena ini ada pengaduan dan keluhan dari masyarakat. Setelah dilakukan kajian oleh tim dan dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri kemudian ditelaah oleh Biro Hukum kita, maka atas dasar persoalan itu maka gubernur mencabut Perwal nomor 43 tahun 2019 tersebut,” tegas Sekda Hamka.

Lanjut Sekda, sebelumnya gubernur juga telah menurunkan inspektorat untuk melakukan pembinaan sebagai APIP dan juga telah melakukan konsultasi dengan pihak BPKP atas Perwal tersebut yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat dan terdapat ketidaksesuaian dengan aturan yang ada. (rls)

Share :

Baca Juga

Nasional

Tawarkan Coffee & Non Coffee, D’Bogies Coffee Launching di Tengah Pandemi

DPD RI

BAP DPD RI Mediasi Tuntutan Masyarakat Adat Moi Maya dengan PT Petrogas

Nasional

Sekda Pimpin Rapat Pelaksanaan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan

Nasional

Penjelasan Lengkap Ustaz Abdul Somad Soal Zakat Fitrah, Batas Waktu, Takaran, Bolehkah Pakai Uang?

Nasional

Ketua DPD RI Dijamu Nasi Lakkai oleh Bupati Lampung Barat

Nasional

Densus 88 Tangkap 59 Teroris Berupaya Gagal Pemilu 2024

Nasional

Tertangkap Terduga Pelaku Curanmor dan Begal yang Beraksi Lintas Curup-Lubuklinggau

Nasional

Tatap Muka Dihentikan, Kegiatan Belajar Mengajar Kembali Daring