Home / Literasi & Opini

Minggu, 6 Februari 2022 - 12:28 WIB

Perlunya Respon Kebijakan

Andi Wijaya Pengurus ICMI Bengkulu

Andi Wijaya Pengurus ICMI Bengkulu

Oleh Andy Wijaya

BALITA yang kejang-kejang mau berobat di Puskesmas Ratu Agung Muara Bangkahulu, ditolak. Alasan penolakan adalah di luar jam kerja. Orang tua pasien adalah warga Bengkulu Tengah. Kemudian ada warga yang menviralkan itu ke media sosial. Direspon dengan cepat oleh Walikota Bengkulu dengan mencopot Plt Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas serta merotasi pegawai yang menolak ke tempat lain. Kalau kemudian ada kunjungan ke rumah pasien, ada permintaan maaf dari pemerintah daerah dan digelar konperensi pers setelah itu adalah aksesoris dari peristiwa tersebut tak lagi subtansiial.

Perspektif kita dalam merespon persoalan penolakan ini mungkin saja berbeda. Rekan saya Agung Gatam memposting di facebook bahwa ternyata setiap puskesmas memiliki batas jam kerja rata-rata dari jam 08.00 14.00. Dan berbeda lagi bila Puskesmas itu Puskesmas ada rawat inapnya. Dengan kondisi seperti ini maka tentu saja pasien yang datang di luar jam kerja beresiko untuk tidak dilayani. Lebih-lebih bila diketahui bahwa di Puskesmas tidak seluruh pegawainya adalah tenaga kesehatan. Sehingga, atas kejadian ditolaknya pasien di atas tidak bisa penyelesaiannya dengan mencopot Plt. Kadinkes dan Kepala Puskesmas.

Baca Juga  Analisis Pengaruh Kemampuan Membaca Al-Qur’an dengan Kemampuan Matematis Mahasiswa Tadris Matematika IAIN Bengkulu

Sementara itu, respon Walikota Bengkulu ada dasar perspektifnya, yaitu kemanusiaan. Saya sepakat dan sangat setuju pada dasar perspektif yang melatari sikap Walikota Bengkulu. Bahwa Puskesmas sebagai infrastruktur pelayanan dasar mesti terjangkau dan bisa diakses oleh siapa saja dan kapan saja. Dan secara pribadi saya harus memberikan apresiasi yang tinggi untuk sikap Walikota Bengkulu ini. Tapi apakah dengan mencopot Plt. Kadinkes, Kepala Puskesmas dan merotasi pegawai yang menolak, kunjungan ke rumah pasien yang ditolak dan permintaan maaf maka persoalan sesungguhnya telah terjawab? Tentu saja tidak. Kita mengusulkan kepada Walikota Bengkulu agar menjawab persoalan tersebut dengan merumuskan suatu kebijakan tentang sistem kesehatan Kota Bengkulu yang komprehensif. Sistem kesehatan yang tanggap, responsif, pelayanan prima, biaya murah (gratis jika memungkinkan), obat yang kualitasnya baik dan murah, Puskesmas melayani 24 jam, dan kesejahteraan tenaga medis yang baik. Respon dalam bentuk kebijakan tentu saja akan menjawab banyak persoalan, lebih sistematis, terencana terorganisir dan memiliki dampak struktural dan kultural.

Baca Juga  Karma Kehidupan

Biasalah ada pro-kontra yang panjang, ada yang setuju dan tidak setuju atas sikap WalikotaBengkulu. Entah di Lepau-lepau ngopi, apalagi di media sosial. Misal, salah satu komentar yang saya dengar, Itu karena viral ajo mangko direspon cepat. Itu resiko sebagai pejabat publik bahwa sikap apapun yang diambil dan diputuskan akan direspon, dikritik, bahkan dicacimaki orang. Saya yakin Helmi Hasan, selaku Walikota Bengkulu, tak mudah diprovokasi, diintimidasi apalagi baperan menyikapi pro-kontra di Lepau-lepau atau di medsos.

Baca Juga  Sedapnya Ikan Salai Khas Muara Enim yang Banyak Diburu

Jadi teringat dengan Barrack Obama, presiden Amerika Serikat yang cerdas dan komunikasi politik sangat bagus, membuat kebijakan tentang sistem kesehatan Amerika Serikat. Yang kemudian dikenal dengan Obama Care atau hukum layanan kesehatan federal. Obama Care, menjadi salah satu faktor kemenangan kembaliObama, terpilih kedua kali sebagai Presiden Amerika Serikat.

Semoga dari kejadian penolakan balita ini mendorong adanya kebijakan sistem kesehatan kota Bengkulu. Semoga……

Medan Baru 06022022

Pengurus ICMI Bengkulu

Share :

Baca Juga

Literasi & Opini

Ikhlas dan Takdir

Literasi & Opini

Kota Kasim

Literasi & Opini

Phobia Covid-19, Money Politic & Black Campaign : Potensi Kerawanan Pilkada

Internasional

November, Merupakan Bulan yang Bersejarah Bagi Warga Patani Selatan Thailand

Literasi & Opini

Pencairan BLT Desa Belum Berjalan Mulus di Sejumlah Kabupaten/Kota

Literasi & Opini

Perlukah Pilkades Masuk di Rezim Pemilu?

Literasi & Opini

Pasal 45C dan Wartawan Profesional

Literasi & Opini

Amandemen Bukan Harga Murah