Home / Literasi & Opini / Provinsi Bengkulu

Kamis, 10 September 2020 - 17:58 WIB

Phobia Covid-19, Money Politic & Black Campaign : Potensi Kerawanan Pilkada

Oleh: Elfahmi Lubis (Akademisi UMB)

Intrik dan diksi politik menjelang masa kritis proses pencalonan kepala daerah, baik gubernur maupun bupati/walikota di kontestasi Pilkada 2020, semakin hari semakin memanas. Saling serang antar tim sukses dan pendukung bakal calon kandidat kepala daerah ramai mewarnai media sosial.

Seluruh sisi positif balon yang didukung di eksploitasi ke ruang publik dengan harapan mampu memberi insentif kenaikan elektabilitas. Sebaliknya juga, sisi negatif balon gubernur juga dieksploitasi sedemikian rupa dan terkadang menjurus pada Black Campaign, dengan tujuan mendegradasi balon tersebut secara moral dan politik di mata publik. Saya sendiri berpendapat, hal-hal seperti itu masih bisa ditolerir sepanjang “pertengkaran elit” dan “kegaduhan tim sukses” tidak sampai membakar sumbu api konflik horizontal ke massa akar rumput.

Namun begitu, saya memandang berpolitik dengan cara-cara yang santun dan elegan jauh lebih baik, karena cara ini mampu meminimalisir potensi konflik di tengah masyarakat. Pesta demokrasi seperti Pilkada selayaknya dibuat gembira dan menyenangkan, bukan sebaliknya menimbulkan kecemasan, ketakutan, dan rasa mencekam di masyarakat.

Terlalu mahal akibat yang akan ditimbulkan, jika Pilkada menimbulkan pertumpahan darah dan konflik antar grassroot masyarakat. Sejauh pengamatan saya, kondisi keamanan dan ketertiban (Kamtibmas) menjelang Pilkada 2020 di Provinsi Bengkulu, masih sangat kondusif.

Namun bukan berarti kondisi ini tidak menimbulkan potensi kerawanan. Upaya pencegahan dan peran aktif masyarakat dan elit politik untuk membuat suasana yang kondusif tetap menjadi perhatian utama. Apalagi Pilkada 2020 kali ini, masyarakat dan bangsa kita sedang dalam kondisi berjuang melawan pandemic Covid-19, yang sampai hari terus menunjukkan trend yang semakin mengkhawatirkan.

Baca Juga  Pelantikan OSIS SMA Negeri 2 Rejang Lebong Berjalan Sukses

Dampak yang paling terasa adalah lumpuhnya sektor usaha dan ekonomi masyarakat. Secara psikologi kondisi masyarakat “kalut” dan penuh ketidakpastian , sehingga dalam teori konflik dan konspirasi mudah sekali terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang destruktif.

Untuk itu sekali lagi kita berharap komitmen semua pihak, untuk menciptakan suasana kondusif menjelang Pilkada. Dalam pengamatan saya ada beberapa potensi kerawanan dalam Pilkada 2020. Pertama, muncul ketakutan yang berlebihan dari masyarakat terutama keselamatan dan kesehatan mereka terhadap ancaman penularan Covid-19. Harus kita akui saat ini suasana kebatinan masyarakat kita penuh kecemasan terhadap penularan Covid-19. Setiap hari trend peningkatan kasus penularan Covid-19 semakin meningkat, ditengah kondisi gegap – gempita masyarakat kita yang cenderung lalai dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Masyarakat menganggap adaptasi kebiasaan baru yang sebelumnya dikenal dengan istilah New Normal ( yang akhir – akhir diubah menjadi Adaptasi Kebiasaan Baru), dianggap sebagai kondisi kembali normal seperti sebelum adanya pandemi Covid-19. Akibatnya, sebagian besar masyarakat lalai dengan protokol pencegahan Covid-19. Dalam konteks ini, Pilkada dipahami oleh masyarakat adalah kondisi yang identik dengan suasana gegap gempita dan mengumpulkan massa. Sehingga menimbulkan kekhawatiran ditengah masyarakat bahwa Pilkada bisa menjadi ancaman menjadi cluster baru penyebaran Covid-19. Walaupun kita tahu dalam proses tahapan Pilkada, pihak penyelenggara telah menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Baca Juga  Tim Verifikasi Internal: PKS Bengkulu Lolos Verifikasi

Namun suasana kekhawatiran masyarakat masih tetap tinggi, dan oleh sebab itu kondisi ini akan menjadi potensi timbulnya angka Golput yang tinggi di Pilkada 2020. Kekhawatiran akan rendahnya tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada 2020 sebagai akibat ancaman pandemi Covid-19, sebenarnya telah banyak menjadi perhatian dan peringatan dari semua pihak. Namun kita berharap semua komponen masyarakat daerah ini, baik pemerintah, penyelenggara, maupun masyarakat itu sendiri mampu menyakinkan masyarakat bahwa Pilkada 2020 aman dari penyebaran Covid-19.

Kedua, praktek money politics. Praktek yang diibaratkan layaknya “kentut” karena menyebarkan bau menyengat tapi ketika ditanya dari mana asal bau itu tak ada satu pun yang mau mengakui. Begitulah kira-kira saya menganalogikan praktek Money Politics. Dalam setiap Pilkada, praktek Money Politics yang kasat mata sudah cenderung terang-terangan, namun kita semua sepertinya dibuat tidak berdaya untuk mengamputasi kejahatan politik satu ini. Pilihan sistem Pilkada langsung disatu sisi memberi ruang demokrasi dan partisipasi politik rakyat, namun disisi lain telah menjadikan perhelatan demokrasi seperti Pilkada menjadi ajang transaksi politik.

Bukan rahasia umum lagi modal utama untuk memenangkan kontestasi Pilkada adalah isi tas bukan kapasitas. Siapa yang paling tebal isi tas hampir dipastikan memenangkan perhelatan kontestasi. Rakyat benar-benar telah diracuni praktek ini setidaknya dalam 10 tahun Pilkada langsung belakangan ini. Tali kekerabatan dan kekeluargaan sebagai ekologi sosial paling tua dalam sistem sosial masyarakat kita menjadi kehilangan makna dan rohnya sejak merebaknya praktek Money Politics ini. Ikatan darah dan biologis luntur, seluruhnya diukur dengan berapa anda berani bayar suara saya. Akibat praktek MP ( Money Politics) ini tatanan guyub, gotong royong, dan kekeluargaan sebagai sistem sosial masyarakat kita mulai merenggang dan semuanya diukur dalam hukum simbiosis mutualisme, take and give, dan apa mendapatkan apa. Dalam banyak kasus praktek MP ( Money Politics) telah menjadi salah satu penyebab munculnya potensi kerawanan dan konflik di masyarakat dalam setiap Pilkada.

Baca Juga  Musyawarah Besar Forum dan Pemilihan Duta Genre Kabupaten Seluma

Oleh sebab itu dalam Pilkada 2020 ini, pihak penyelenggara pemilu terutama Bawaslu sebagai lembaga yang diberikan otoritas dalam pengawasan praktek money politics, untuk bisa melakukan pengawasan ketat dan upaya pencegahan dini terhadap praktek kotor ini. Selanjutnya, kepada masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan partisipasif untuk mencegah terjadinya praktek MP ( Money Politics) pada saat Pilkada nanti. Ketiga, kampanye hitam (Black Campaign) baik yang dilakukan oleh tim sukses dan pendukung pasangan calon. Mulai dari penyebaran berita hoax, fitnah, dan ujaran kebencian yang berbau SARA.

Dalam kondisi masyarakat tuna dan tingkat melek politik yang rendah, praktek ini cukup ampuh menjadi pemantik api konflik horizontal antar masyarakat di akar rumput. Dalam banyak kasus, banyak sekali konflik Pilkada disebabkan oleh hoax, kampanye hitam, dan ujaran kebencian. Untuk itu kepada seluruh komponen mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, penyelenggara Pemilu, dan tokoh masyarakat untuk memberikan atensi yang tinggi dalam pencegahan praktek ini selama tahapan Pilkada berlangsung tahun ini.

Share :

Baca Juga

Literasi & Opini

Analisis Pengaruh Kemampuan Membaca Al-Qur’an dengan Kemampuan Matematis Mahasiswa Tadris Matematika IAIN Bengkulu

Provinsi Bengkulu

Dinas Kominfo Membuat Program Layanan 112 Komitmen Membahagiakan Masyarakat

Provinsi Bengkulu

Edwar Samsi Harapkan Pemerintah Tentukan HET

Literasi & Opini

Pasal 45C dan Wartawan Profesional

Provinsi Bengkulu

Aksi di HUT RI ke 75 oleh Penggiat Seni Bengkulu

Literasi & Opini

Karma Kehidupan

Provinsi Bengkulu

Fun Bike HUT Bhayangkara ke 76, Gubernur Bengkulu: Bangun Silaturahmi dan Keakraban

Berita Daerah

Terkendala Pelayanan Bantuan Sosial, Masyarakat Berharap Fungsikan Kembali Kantor Pos Padang Ulak Tanding