Home / Nasional

Rabu, 7 April 2021 - 17:38 WIB

Regulasi Truk Angkutan bakal Dibuat

Bengkulu ri-media.id – Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Bengkulu dan Pemda Kabupaten dalam waktu dekat akan segera menggelar pertemuan dengan beberapa pihak untuk membuat regulasi khusus truk angkutan. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Drs. Sumardi, MM.

“Nantinya kita akan bersurat ke Balai Pelaksanan Jalan Nasional (BPJN) dan nanti akan dikoordinasikan langsung oleh Gubernur, Bupati, termasuk para organisasi angkutan untuk kemudian diatur regulasinya,” kata Sumardi usai mengikuti audiensi Asosiasi Pengusaha Batu Bara (APBB) dan Transportir bersama Gubernur Bengkulu, dan pihak terkait, Rabu (7/4/21).

Baca Juga  Semarakkan Ramadan, Polres Metro Gelar Lomba Da'i Cilik, Hafiz Al Qur'an dan Baca Al Qur'an

Dikatakan Sumardi, regulasi tersebut akan dibentuk lantaran sebelumnya terjadi penyetopan angkutan truk oleh masyarakat yang sempat diselesaikan Pemda dan Polres setempat. Maka, regulasi yang mengatur terkait hal ini diperlukan agar masyarakat juga dapat menerima.

“Seperti contohnya, angkutan roda 6 itu dibuat melakukan aktivitas di malam hari. Sedangkan angkutan roda 4 tetap di siang hari,” ungkapnya.

Senada, Ketua Dewan Penasehat Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Provinsi Bengkulu H. Yurman Hamedi, S.Ip mengaku, bahwa memang pada tahun 2021 ini aktivitas angkutan seperti batu bara, memang meningkat dibandingkan tahun 2020 lalu akibat pandemi Covid-19.

Baca Juga  Support Pers, Alfamart Kota Bengkulu Dukung Pelantikan MIO

“Tahun ini memang permintaan agak tinggi, berbeda jauh jika dibandingkan tahun 2020 lalu, dimana semua aktivitas yang bergerak di bidang tambang dan angkutan itu rata-rata tiarap,” ungkapnya.

Yurman mengungkapkan, pihaknya sangat mengapresiasi jika Pemda akan membuat regulasi khusus truk angkutan di Bengkulu. Pasalnya, regulasi ini nantinya juga untuk menampung aspirasi atau keluhan masyarakat terhadap truk angkutan.

“Kita juga menghimbau kepada para sopir angkutan, tidak menggunakan knalpot racing, ugal-ugalan, atau beramai-ramai,” pungkasnya.

Baca Juga  Eks Napi Teroris Disupport Mandiri Ekonomi Lewat Skema Pembiayaan Badan Usaha Kelompok

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Bengkulu Darpinuddin mengatakan, secara aturan, masyarakat tidak diperkenankan untuk menyetop angkutan. Bahkan pihak Dishub sendiri juga tidak diperkenankan melakukannya.

“Kalau sampai ada penyetopan seperti di Ketahun itu, sebenarnya secara aturan tidak boleh. Karena yang berhak itu hanya pihak kepolisian dan harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu,” jelasnya.

Ia menambahkan, memang perlunya regulasi untuk mengaturnya. Sehingga baik pihak sopir angkutan maupun masyarakat sama-sama merasa nyaman di kemudian hari. (feb)

Share :

Baca Juga

Nasional

Sekda Bengkulu Selatan Pimpin Rapat Persiapan Evaluasi SAKIP

Advertorial

Kasus Ibu Curi Susu Jadi Viral, Ketua DPD RI Minta Keadilan Tidak Dicederai

DPD RI

Dikunjungi Gubernur Sumbar, Sultan: DPD RI Berkomitmen Mendukung Seluruh Agenda Pembangunan Daerah

Nasional

Rohidin: Sinergi Pemerintah dan Muhammadiyah Harus Terus Terjaga

DPD RI

Komite I DPD RI dan KPA Sepakat Mendorong Legislasi Reforma Agraria, Pertanahan dan Masyarakat Hukum Adat

Nasional

Desa Lingge Menjadi Tuan Rumah Lomba Anak Sholeh, Sholeha Pendopo Barat

Nasional

Komite Urusan Organisasi AIPA Hasilkan 12 Resolusi

Nasional

Sarana Pendidikan Non Formal Diminati Anak-Anak Didirikan Yonif 115/ML