Home / DPD RI / Nasional

Kamis, 28 Oktober 2021 - 22:54 WIB

Sultan B Najamudin Menilai Perlu Penataan Kembali Konstitusi dari Hulu

Jakarta – Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mengatakan reformasi yang sudah berjalan sejak 1998 perlu dikoreksi kembali. Menurutnya reformasi yang telah berjalan hingga saat ini belum berjalan sempurna karena melenceng dari nilai-nilai demokrasi Pancasila.

“Reformasi yang sudah berjalan puluhan tahun ini memang harus kita koreksi kembali. Apakah reformasi yang sudah berjalan ini bisa dikatakan sempurna? Saya kira reformasi kita offside dalam sisi demokrasi,” ucap Sultan saat launching Forum Dialektika di kawasan Menteng, Jakarta, Kamis (28/10).

Senator asal Bengkulu ini menilai demokrasi saat ini cenderung liberal karena tidak mengedepankan musyawarah. Saat ini kita hanya berkutik one man one vote yang justru melahirkan demokrasi kuantitatif. “Apalagi demokrasi kita mahal sekali, karena cenderung menjauhkan dari nilai-nilai demokrasi Pancasila. Dikit-dikit kita voting, tidak mengedepankan musyawarah. Demokrasi yang murni adalah musyawarah,” terangnya.

Baca Juga  Bupati Wakil Bupati Empat Lawang Ikuti Panen Raya Bersama Gubernur Sumsel

Sultan juga menambahkan bahwa demokrasi kita menimbulkan sistem oligarki dari sektor politik dan ekonomi. “Saat ini kita lihat, ada seseorang yang tidak tahu apa-apa namun punya uang bisa langsung jadi. Ini merupakan PR kita, untuk itu kita harus melihat hulunya,” terangnya.

Ia berharap semua pihak harus bersama-sama dalam menata kembali konstitusi kita yaitu dari hulunya. Bukan tidak mungkin, orang-orang yang memiliki banyak uang akan mendirikan partai yang berakibat tertutupnya ruang demokrasi.

Baca Juga  Heboh, Kantor Kominfo Kota Bengkulu Kebakaran

“Sekarang ini tidak adil, potesi sebesar ini hanya dikontrol parpol, malah justru kita seperti paradoks demokrasi. Artinya, potensi munculnya pemimpin-pemimpin yang berkualitas ini dikerangkeng di hulu,” imbuh Sultan.

Sultan juga menyarankan seharusnya demokrasi kita juga bisa membuka luas bagi jalur independen atau non partai untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Sehingga presiden tidak tersandera atau dikontrol oleh partai politik. “Jadi negara ini harus ditata kembali dari konstitusinya sehingga calon independen bisa maju sebagai presiden,” harapnya.

Di kesempatan yang sama, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan bahwa ada ruang dan perasaan yang menggelora pasca reformasi. Lantaran, Bangsa Indonesia belum memiliki bayangan pada 100 tahun kemerdekaan nanti yaitu pada tahun 2045. “Sampai hari ini, pada 2045 nanti kita belum tahu Indonesia seperti apa. Kita tidak tahu wajah Papua seperti apa, Aceh dan wilayah-wilayah lain, dan kehidupan masyarakat. Kita hanya disibukkan bertarung untuk bangku di istana dan Senayan,” ujarnya.

Baca Juga  ASN dan PTT Pemkot Diimbau Tak Makan Di Tempat Umum Meski Tak Puasa

Sementara itu, Pimpinan Ketua Forum Dialektika Yayat Biaro mengatakan bahwa tujuan utama dibentuknya Forum Dialektika yaitu untuk kepentingam bangsa ke depan. Ia berharap dari diskusi ini bisa memberikan gagasan kebangsaan yang lebih produktif lagi. “Kita ingin diskusi ini bisa menjadi gagasan yang lebih produktif dalam wawasan kebangsaan sekaligus memperbaiki kultur Indonesia,” harapnya.

Share :

Baca Juga

Nasional

Pemkot Bengkulu Mengadakan Pasar Ramadhan di Kawasan Kota Tuo

Nasional

Bantuan Stimulus Bedah Rumah Layak Huni dari Pemprov Bengkulu Terealisasi

Nasional

Jelang Lebaran, Tropical Flower Rilis “Antara Bandung dan Bengkulu”

Nasional

KUHP Tidak Berlaku untuk Kegiatan Kemerdekaan Pers

DPD RI

Sebut Target NTP 2024 Jauh Dari Ideal, Sultan Minta Pemerintah Tingkatkan Produktivitas Dan Hindari Impor

DPD RI

Mahyudin: Putusan MK Soal UU Cipta Kerja Tidak Jelas

Nasional

Bupati Tinjau Puskesmas di Kabupaten Musirawas

Nasional

Wagub Bengkulu Ikut Rapat Virtual, Mendagri Minta Daerah Bersih dari Tipikor