Home / Bengkulu / DPD RI

Kamis, 16 Juni 2022 - 08:00 WIB

Sultan Dukung Usulan Jaksa Agung Terkait Tim Terpadu Pendamping Desa

Bengkulu – Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Sultan B Najamudin mengaku sangat mendukung usulan Ketua Kejaksaan Agung RI ST Burhanuddin yang mendorong dibentuknya Tim Terpadu atau Tim Asistensi Bersama antara kementerian desa dengan kejaksaan RI.

Hal ini disampaikan Sultan sesaat setelah memberikan arahan dan advice terkait evaluasi pengelolaan dana desa kepada seratus lebih kepala desa yang baru dilantik pada rabu kemarin di Kabupaten Mukomuko.

“Kami sangat menyambut baik dan mengapresiasi usulan pak Jaksa Agung terkait kolaborasi penting yang akan berdampak ganda terhadap desa ini. Ini menunjukkan bahwa sebagai lembaga penegak hukum, kejaksaaan RI lebih mengedepankan prinsip pencegahan dan pendidikan sebagai bagian pokok dari proses penegakan hukum”, ungkap Sultan saat dimintai keterangannya pada kamis (16/06).

Menurut mantan wakil Gubernur Bengkulu itu, perhatian kejaksaan agung terhadap pengelolaan dana desa tidak hanya untuk memastikan dana tersebut dikelola secara tepat sasaran, tapi juga merupakan tanggung jawab moral pak Jaksa Agung terhadap peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat desa.

“Usulan Jaksa Agung ini sangat penting untuk dipahami oleh publik dan semua pemerintahan desa sebagai sinyal awal bahwa pemerintah desa tidak perlu ragu atau khawatir namun harus juga disiplin dalam memberdayakan dana desa selama bisa dipertanggung jawabkan. Dana desa tidak boleh mengendap tanpa digunakan untuk pembangunan ekonomi desa, hanya karena kepala desa takut dituntut oleh lembaga penegakan hukum”, tegasnya.

Selain itu, Sultan mengungkapkan bahwa adanya Perpres Nomor 104 Tahun 2021 terkait penggunaan dana desa tahun 2022 yang diprioritaskan untuk program perlindungan sosial sebesar 40 persen sangat menggangu aktivitas dan kreativitas pemerintah desa. Sementara prioritas untuk program ketahanan pangan dan hewani hanya diberikan sebesar 20 persen.

“Perpres ini diakui sangat membatasi ruang gerak pemerintah desa dalam mewujudkan program pembangunan desa pada sektor riil khususnya pada industri pertanian. Kami diminta para kepala desa dan camat untuk menyampaikan aspirasi desa kepada bapak presiden”, tutupnya.

Diketahui, Jaksa Agung menyampaikan perlu dibentuk Tim Terpadu atau Tim Asistensi Gabungan dari Kemendes PDTT dan Kejaksaan RI, dengan harapan tim ini bekerja efektif untuk mengevaluasi pengelolaan dana desa sehingga ke depan penggunaan dana desa bisa lebih efisien, tepat guna dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan) penggunaan dana desa dimaksud.

Share :

Baca Juga

DPD RI

Komite IV DPD RI Gelar RDPU Bahas Pelaksanaan UU Lembaga Keuangan Mikro

DPD RI

Dugaan Anggaran Pasien (Fiktif) Covid-19 Dicairkan, Waket DPD RI Minta Aparat Penegak Hukum Tindak Tegas

DPD RI

Elit Parpol Koalisi Kompak Buka Peluang Penundaan Pemilu, Sultan Salahkan Rilis Hasil Survey Litbang Kompas

Bengkulu

Gubernur Rohidin: Sertifikasi Profesi Keahlian Jadi Keharusan

DPD RI

Ditengahi DPD RI, Pelindo III Setuju Lanjutkan Kerja Sama dengan Mitra

Bengkulu

Rakerda Gerakan Pramuka Bengkulu 2022 Ditutup Oleh Sekda Hamka Sabri

Bengkulu

Cendera Mata Hiasi Perpisahan Siswa Magang di Bawaslu Kota Bengkulu

Bengkulu

Pasca Polemik Pengelolaan, Drs Sumardi Minta Pantai Panjang Bengkulu Segera Ditata

DPD RI

Sultan B Najamudin Menilai Perlu Penataan Kembali Konstitusi dari Hulu

DPD RI

Dukung Pembukaan Destinasi Wisata, Ketua DPD RI Minta Pemprov Jatim Perkuat Pengawasan

DPD RI

TDL Naik, Sultan Minta Pemerintah Pangkas Over Suplai Energi Listrik

Bengkulu

Pemprov Bengkulu Siapkan Langkah Strategis Pengelolaan Pantai Panjang

Bengkulu

Rosjonsyah Hadiri Acara Halal Bi Halal IKPM Darussalam Gontor Pelepasan Santri/Santriwati ke Pondok Pesantren

Bengkulu

Linda Restui Kadernya Yudi Darmawansyah dan Lainnya Maju Pilwakot