Home / DPD RI / Nasional

Selasa, 14 Maret 2023 - 09:45 WIB

Sultan Minta Anggarkan Subsidi Pupuk untuk Petani Sawit Swadaya

Jakarta – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta Pemerintah melalui Badan pengelola Dana Perkebunan kelapa sawit (BPDPKS) untuk mengalokasikan anggaran khusus subsidi pupuk bagi petani perkebunan sawit swadaya di daerah.

Hal ini disampaikan Sultan saat mendapatkan laporan Petani kelapa sawit di Provinsi Bengkulu masih mengalami kesulitan untuk membeli pupuk kimia karena saat ini harganya sudah di atas Rp 1 juta per karung. Kondisi ini membuat produktivitas kelapa sawit menurun hingga 50 persen.

Baca Juga  PKB dan NasDem Bersama-sama Berkunjung ke PKS

“Yang pertama Kami tentu sangat menyesalkan kebijakan pemerintah yang mencoret sawit sebagai salah satu komoditas perkebunan yang tidak lagi diberikan pupuk subsidi. Akibatnya Petani sawit kecil dipaksa bersaing dengan korporasi yang menguasai sumber daya produksi”, ujar mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu melalui keterangan resminya pada Jum’at (24/02).

Menurutnya, harga pupuk non subsidi yang mahal sangat memberatkan petani sawit dalam memenuhi kebutuhan input pupuk bagi tanaman kelapa sawit. Sehingga Pemerintah perlu mencari substitusi sumber subsidi pupuk bagi petani sawit kecil.

Baca Juga  Soal Capres Jalur Non Partai, Semua Senator Dukung LaNyalla

“Sampai saat ini kita hanya mengetahui bahwa ratusan Triliun dana sawit yang dikumpulkan namun porsi petani hanya disalurkan melalui dana replanting hanya sekitar Rp 702 miliar sampai dengan tahun 2018 atau sekitar 1,6 persen. Hampir semua semua dana tersebut dialokasikan kepada korporasi dan kebijakan mandatori Biodiesel”, ungkap Sultan.

Kami tidak mengatakan hal tersebut salah kaprah, lanjutnya, tapi idealnya anggaran dana pungutan ekspor sawit tersebut perlu dialokasikan sesuai kebutuhan sarana produksi petani sawit. Selain kebutuhan bibit untuk peremajaan, petani juga membutuhkan pupuk yang memiliki porsi biaya produksi yang juga tinggi pada setiap musimnya.

Baca Juga  Pimpinan DPD Minta Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Tidak Dikenai Pajak

“Ketimpangan penggunaan dana BPDPKS perlu segera disikapi pemerintah. Jika produktivitas petani swadaya terus rendah, dalam jangka panjang itu akan menjadi bom waktu yang mempersulit produktivitas dan pemenuhan kebutuhan sawit nasional”, tutupnya. (**)

Share :

Baca Juga

Nasional

Gubernur Rohidin Ikut Begandai

Nasional

Menko Polhukam Mahfud MD: Konotasi Pungutan Liar adalah Biasa, Harus Dihilangkan

Nasional

Keren, Nostalgia Bareng Bengkulu di Wisata Kota Bengkulu

Nasional

TP PKK Provinsi Bengkulu Gelar Vaksinasi dan Adakan Bazar Murah

Nasional

Disnaker Lakukan Monitoring Pemberian THR Kepada Karyawan Dibeberapa Perusahaan di Kota Bengkulu

Nasional

Grand Final Pemilihan Bujang Gadis Linggau 2021 Sukses Dilaksanakan

Nasional

Dedi Wahyudi Antar Langsung Bantuan Beras ke Rumah Warga yang Sedang Isoman

DPD RI

Pencari Keadilan sampai Bersujud, Ketua DPD RI: Aparat Negara Harus Perlakukan Mereka dengan Baik