Home / DPD RI / Nasional

Jumat, 8 Oktober 2021 - 19:24 WIB

UU HPP Jangan Sampai Jadi Jebakan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kelas Menengah

Jakarta ri-media.id – Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menyatakan, jangan sampai Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menjadi jebakan bagi laju pertumbuhan kelas menengah yang saat ini sedang diuji dengan pandemi Covid-19.

Senator dari Bengkulu ini menjelaskan, secara mekanisme UU yang diklaim sebagai bentuk Reformasi Perpajakan itu seperti cantrang yang tidak peduli dengan ukuran dan jenis ikan bahkan berpotensi merusak terumbu karang yang dijaring.

“Kebijakan seperti Ini tentu sangat resisten dan beresiko bagi masyarakat menengah ke bawah yang menjadi kelompok mayoritas dalam struktur sosial kita,” ujarnya melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (8/10/21).

Baca Juga  Bupati Empat Lawang Membuka Musorkab 2020 KONI

Mantan Wakil Gubernur Bengkulu ini memberikan contoh, salah satu aturan dalam UU tersebut bahwa penghasilan yang terkena pajak di mulai dari angka Rp4.500.000. “Tentu kita akan prihatin jika masyarakat khususnya millenial yang berpenghasilan 5 juta harus menanggung beban fiskal negara dengan menyetor 5 persen gaji bulanannya,” ujarnya.

“Di saat yang sama mereka juga akan mengeluarkan lebih banyak biaya konsumsi di tahun depan karena dipangkasnya subsidi bahan bakar gas melon 3 kg,” tuturnya. 
Karena itulah, Baktiar berharap, jangan sampai UU ini akan menjadi jebakan bagi laju pertumbuhan kelas menengah yang saat sedang diuji dengan pandemi Covid-19.

Baca Juga  Kasni, Ironi di Tengah Pandemi

“Padahal yang selama ini terindikasi memanipulasi laporan atau bahkan enggan membayar pajak adalah subjek pajak menengah ke atas. Bahayanya lagi ketentuan tax amnesty dalam UU HPP hanya bersifat sukarela. Ini sangat tidak adil dan melemahkan marwah UU dan negara di hadapan subjek pajak bandel,” tegasnya.

Baca Juga  Sultan Desak DPR Akomodir Klausul Kebebasan dan Penyimpangan Seksual

Namun demikian, karena UU ini sudah sah dan sebentar lagi akan berlaku. Ia pun mengajak kepada  seluruh komponen bangsa untuk bekerja sama dan bergotong-royong bersama pemerintah dalam proses pemulihan ekonomi nasional. 
“Kami memaknai ini sebagai ujian kebangsaan yang harus kita lewati Bersama. Sebagai bangsa kita tentu tidak ingin negara ini colaps akibat defisit anggaran,” tuturnya.

Share :

Baca Juga

Nasional

Direktorat Polairud Polda Kalbar Gagalkan 100 Ton Rotan ke Malaysia

Nasional

INFO ORANG HILANG
Mencuat Nama Khofifah di Bursa Calon Ketua Timses Prabowo

Nasional

Mencuat Nama Khofifah di Bursa Calon Ketua Timses Prabowo

Nasional

Kemenag Gelar Bahtsul Masail, Bahas Haji pada Masa Pandemi

Nasional

Pemerintah Uji Coba Perizinan Konser Musik yang Terintegrasi Secara Digital

Nasional

TNI AL LANAL Bengkulu Laksanakan Kegiatan Pembinaan Ketahanan Wilayah (Bintahwil) Maritim Tahun 2022

Nasional

Perpanjang PPKM, Puan Maharani Minta Pemerintah Ekstra Hati-Hati

Nasional

Pemkot Akan Luncurkan Aplikasi E-Parkir dalam Pengembangan Smart City