Home / DPD RI / Nasional

Selasa, 4 Januari 2022 - 21:25 WIB

Waket DPD RI: Negara Wajib Kontrol Aktivitas R&D, Tapi Tidak Boleh Didikte

Jakarta – Upaya penggabungan lembaga Riset dan pengembangan (R&D) biologi molekuler Eijkman ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terus menuai pro dan kontra di kalangan akademisi hingga politisi.

Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) turut memberikan perhatiannya terhadap keputusan pemerintah menggabungkan dan mengubah nama Eijkman menjadi Pusat Riset Biologi Molekuler (PRBM) sebagai sub ordinat BRIN.

“Sejarah membuktikan bahwa Riset dan Inovasi menjadi kata kunci indikator kemajuan sebuah bangsa. Sehingga negara wajib membangun infrastruktur riset baik SDM maupun teknologi dan konsisten mengkonsolidasikan hasil riset dan inovasi secara terintegrasi”, ungkap Sultan melalui keterangan resminya pada Selasa (04/01).

Baca Juga  Gubernur Rohidin Serukan Tetap Jaga Spirit Ramadhan

Menurutnya, apa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap lembaga Riset Eijkman merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam mengkonsolidasi dan mengontrol aktivitas riset secara iklusif. Ini tentang kedaulatan dan kepentingan nasional.

Baca Juga  Kinerja Pemprov Bengkulu Terus Mendapatkan Pengakuan Dari Pemerintah Pusat

“Kita berterima kasih dan mengakui kontribusi riset Eijkman selama ini. Terutama di tengah pandemi Covid-19. Tapi negara berkewajiban mengontrol dan menjadi penjamin bagi semua aktivitas riset strategis di negeri ini”, tegasnya.

Meski demikian, mantan Wakil Gubernur Bengkulu tersebut meminta agar pemerintah harus menjamin dan memastikan manajemen BRIN terbebas dan terhindar dari konflik kepentingan kekuasaan politik tertentu.

Baca Juga  Pimpinan DPD Minta Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Tidak Dikenai Pajak

Selain itu, Sultan juga menekankan agar Negara melalui BRIN juga wajib menghargai dan mengapresiasi serta kemudian mengembangkan karya dan hasil riset dan inovasi masyarakat. Meskipun prosesnya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang ilmiah.

“Aktivis riset (R&D) penting untuk untuk dikontrol, tapi tidak boleh dipolitisasi atau didikte oleh kekuasaan negara. Negara harus menjamin independensi dan keilmiahan proses dan hasil riset dan inovasi BRIN,”, tutupnya.

Share :

Baca Juga

Nasional

Helmi Hasan Pertegas Waktu Cuti ASN Hingga Syarat-Syarat Mudik Lebaran Untuk Masyarakat

Nasional

Laka Lantas di Selupu Rejang

Nasional

Fahriza: Pelaksanaan Safari Ramadhan 2022 Masih Tunggu Rekomendasi dari Satgas Covid-19 Pusat
PPP ke Megawati Andai Saja Ganjar Tak Didampingi Sandiaga

Nasional

PPP ke Megawati Andai Saja Ganjar Tak Didampingi Sandiaga

Nasional

TP PKK Bersama BAZNAS dan Darma Wanita Persatuan Provinsi Bengkulu Salurkan Zakat kepada 400 Jiwa

Nasional

Hadiri Pisah Sambut Dandenpom II/I Bengkulu, Rosjonsyah: Harus Bisa Memanage dan Mampu Menjadi Contoh Bawahan

DPD RI

Tuntut Hak Dikembalikan, Forum Nasabah Korban Jiwasraya Minta Bantuan LaNyalla

Nasional

Perguruan Tinggi dan Pemberdayaan Masyarakat Dukung Pengembangan Warkop Digital Pemprov Bengkulu