Bupati Rejang Lebong Serukan Aksi Nyata Tangani Sampah, DLH Siapkan Strategi Terpadu

Rejang Lebong, ri-media.id — Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong mendapat instruksi tegas dari Bupati agar persoalan sampah di daerah ini tidak lagi dianggap sebagai persoalan sampah ringan. Bupati meminta langkah nyata segera dijalankan, bukan sekadar wacana.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rejang Lebong, Dr. M. Asli Samin, SKep., M.Kes., menyatakan bahwa saat ini instansinya tengah fokus melaksanakan instruksi Bupati yang menitikberatkan pada tiga hal utama:

1. Pengendalian sampah,
2. Pengendalian pencemaran (air, udara, dan tanah),
3. Penataan kota agar tertib dan bersih.

“Konsep kita sekarang, masalah sampah adalah masalah bersama. Mulai dari RT, RW, lurah hingga camat, semuanya harus bekerja sama. Dinas Lingkungan Hidup akan memfasilitasi kebutuhan, baik tenaga maupun kendaraan,” ujar Asli Samin.

DLH berencana mengubah fungsi Tempat Pembuangan Sementara (TPS) menjadi lokasi pembuangan residu — yakni sampah yang sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi — sambil mendorong masyarakat mengolah sampah agar memiliki nilai guna.

Bagi area yang tidak dilalui armada pengangkut sampah, masyarakat diarahkan membuang sampah ke TPS terdekat yang telah disediakan. Selain aspek teknis, DLH juga akan menyelenggarakan pelatihan kepada masyarakat di kelurahan dan desa untuk meningkatkan pemahaman pengelolaan sampah.

DLH Rejang Lebong mencatat bahwa volume sampah harian dari pemukiman dan pasar tradisional telah mencapai ± 60 ton per hari, dan di momen puasa serta menjelang Lebaran bisa melonjak hingga 75 ton per hari.

Langkah awal yang telah diambil antara lain meninjau titik-titik permasalahan sampah sejak hari pertama serta menggelar gotong royong bersama lurah, camat, TNI, dan Polri.

DLH mengakui tantangan terbesar berada pada kesadaran masyarakat. “Yang terberat sebenarnya adalah kesadaran masyarakat. Karena itu, yang terpenting adalah bagaimana semua elemen saling bahu membahu menyelesaikan persoalan ini,” tegas Asli Samin.

Harus ada monitoring dan evaluasi berkala agar setiap upaya teknis (seperti perubahan fungsi TPS, pelatihan masyarakat, dan pengaturan rute pengangkutan) berjalan efektif.

Keterlibatan aktif dari masyarakat sangat krusial — tanpa partisipasi warga, program pengolahan dan pemilahan sampah bisa stagnan.

Pemkab dan DLH perlu menyusun indeks kinerja lingkungan (contoh: persentase sampah terolah, volume residu, tingkat kepuasan warga) sebagai tolok ukur kemajuan program.

Akhirnya, keberlanjutan program ini akan sangat tergantung pada dukungan anggaran, sanksi terhadap pembuang sampah sembarangan, dan kolaborasi multisektor (swasta, akademisi, komunitas) di Rejang Lebong. (**)

Editor: Redaksi