OTT CAMAT & 20 KADES DI LAHAT — BENALU DEMOKRASI JELANG HUT RI KE-80
OTT CAMAT & 20 KADES DI LAHAT — BENALU DEMOKRASI JELANG HUT RI KE-80
"Asisten Pidana Khusus Kejati Sumsel resmi merilis hasil OTT terhadap 20 Kepala Desa di Kecamatan Pagar Gunung, Kabupaten Lahat, dalam konferensi pers yang digelar baru-baru ini."
Sumsel, ri-media.id — Ketika rakyat bersiap mengibarkan Sang Merah Putih untuk memperingati 80 tahun kemerdekaan Indonesia, justru sejumlah pelayan publik terciduk dalam skenario busuk pemalakan anggaran. Sebanyak 20 kepala desa dan seorang yang diduga Camat Kecamatan Pagar Gunung, Kabupaten Lahat, diamankan Tim Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Kamis sore, 24 Juli 2025.
Pesta kemerdekaan yang seharusnya dirayakan dengan semangat pelayanan dan kejujuran kini ternoda. Bung Karno pernah berkata, “Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.” Dan kini, kita benar-benar sedang melawan penjajah berseragam dari dalam.
Tertangkap Usai Rapat, Digelandang Tengah Malam
Sekitar pukul 22.15 WIB, sebanyak 21 orang — termasuk empat perempuan — digiring ke Gedung Kejati Sumsel. Mereka tak datang sebagai tamu terhormat, melainkan sebagai tersangka rasa malu yang menodai makna pengabdian. Puluhan jurnalis pun berkerumun, ingin melihat wajah para aparat desa yang diduga menjual amanah demi segepok uang.
OTT dilakukan usai Kejari Lahat mencium gelagat tak beres dari rapat internal desa-desa se-Kecamatan Pagar Gunung. Alih-alih membahas perayaan 17 Agustus, forum tersebut justru disinyalir menjadi ajang “koordinasi setoran” ke camat.
Rp60 Juta Disita, Dalihnya Demi Operasional, Nyatanya… Pungli
Lebih dari Rp60 juta uang tunai disita dalam OTT tersebut. Modusnya klasik: dalih kebutuhan operasional kecamatan. Tapi faktanya, dana tersebut diduga kuat berasal dari praktik pungutan liar yang terstruktur, sistematis, dan menyengsarakan.
> “Penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat aktif yang seharusnya melayani, bukan memalak,” ujar sumber kejaksaan.
Kepala Kejari Lahat, Toto Roedianto, membenarkan bahwa seluruh terduga kini tengah diperiksa intensif di Kejati Sumsel.
Mereka Bukan Rakyat Biasa – Tapi Pengkhianat Pilihan Rakyat
Yang diamankan bukan orang sembarangan. Mereka adalah perangkat desa dari: Air Lingkar, Bandung Agung, Batu Rusa, Danau, Germidar Ilir, Germidar Ulu, Karang Agung, Kedaton, Kupang, Lesung Batu, Merindu, Muara Dua, Padang Pagun, Pagar Gunung, Pagar Alam, Penantian, Rimba Sujud, Sawah Darat, Siring Agung, dan Tanjung Agung.
Dua puluh titik desa. Dua puluh harapan rakyat. Di baliknya ada anak-anak yang butuh pendidikan, jalan rusak yang harus diperbaiki, petani yang menunggu pupuk. Haruskah mereka terus dikhianati oleh tangan yang seharusnya menolong?
Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa
Dalam konferensi pers, Aspidsus Kejati Sumsel, Dr. Andriansyah, menjelaskan bahwa OTT ini dilakukan atas restu langsung Kepala Kejati Sumsel. Tim menangkap satu ASN Kantor Camat, Ketua Forum APDESI Kecamatan, dan 20 kepala desa, dengan barang bukti uang tunai puluhan juta rupiah.
> “Kami mencium adanya dugaan aliran dana desa yang diserahkan kepada oknum yang mengatasnamakan aparat penegak hukum,” tegas Andriansyah.
Dana yang disita berasal dari Anggaran Dana Desa (ADD) — uang negara — yang seharusnya digunakan demi pembangunan masyarakat desa, bukan untuk memenuhi permintaan haram.
> “Dana desa tidak boleh keluar dari hasil musyawarah pembangunan. Apalagi jika digunakan memenuhi permintaan tidak sah dari pihak yang menyalahgunakan wewenang,” ujarnya tajam.
Pesan Tegas: Jaga Dana Desa, Jangan Takut Minta Pendampingan
Kejati Sumsel mengimbau semua kepala desa untuk tidak ragu meminta pendampingan hukum melalui program “Jaga Desa” di Kejaksaan Negeri setempat. Pengelolaan dana desa harus bersih, tepat sasaran, dan bebas dari intervensi korupsi.
> “Kami masih mendalami apakah ini jaringan yang sudah lama bermain. Jika ya, maka ini baru permukaannya,” pungkas Aspidsus.
Menjelang 17 Agustus, Yang Kita Butuhkan Bukan Seremoni – Tapi Integritas
OTT ini adalah tamparan bagi kita semua. Negeri ini tak kekurangan bendera untuk dikibarkan, tapi kita kekurangan pejabat yang pantas berdiri di bawahnya. Jangan lagi biarkan kemerdekaan ini dihianati oleh benalu yang tumbuh di tubuh birokrasi.
> “Pemerintah desa adalah benteng terakhir rakyat kecil. Kalau ini saja hancur, ke mana lagi mereka akan mengadu?” ucap seorang tokoh masyarakat Lahat dengan suara parau menahan kecewa. (Dn)
Editor: Redaksi
