Somasi Dinsos Musi Rawas Dinilai Berlebihan, RI Media: Bentuk Pembungkaman Pers

Musi Rawas, ri-media.id – Polemik somasi yang dilayangkan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Musi Rawas kepada salah satu media online masih terus menuai sorotan. Tak hanya publik, kalangan pers hingga pakar hukum pers ikut angkat bicara.

Pengurus portal berita RI Media, Deni Irwansyah, mengatakan, langkah Kepala Dinas Sosial Musi Rawas, yang memilih somasi ketimbang menggunakan mekanisme hak jawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers, merupakan tindakan yang tidak tepat.

“Kepala Dinas Sosial itu orang pintar, seharusnya bisa lebih arif. Tidak langsung melayangkan somasi, karena ini salah satu bentuk pembungkaman terhadap pers,” tegas Deni, Minggu (24/8/2025).

Klarifikasi Dinsos

Sebelumnya, dalam keterangannya kepada Informasijitu.com menegaskan bahwa somasi dilayangkan karena isi pemberitaan dianggap menyimpang dari fakta dan menimbulkan dampak negatif.

> “Kami tidak menggunakan hak jawab karena pemberitaan tersebut memberikan dampak negatif. Langkah somasi kami ambil supaya ke depan pers lebih selektif dalam menyajikan informasi,” ujar Dien, dikutip dari Informasijitu.com.

Kritik dari Kalangan Hukum dan Pers

Namun, langkah itu justru dikritik. Lawyer Taufik Gonda menilai pejabat publik seharusnya tetap mengedepankan hak jawab sebagai mekanisme yang diatur dalam UU Pers.

> “Hak jawab itu jalan utama. Kalau langsung somasi, kesannya pemerintah ingin menutup ruang kritik,” jelas Taufik, sebagaimana diberitakan Jurnalis Silampari.

Sementara itu, Ahli Pers Dr. Zacky Antoni, juga memberikan pandangan serupa. Menurutnya, tindakan somasi kepada wartawan atau media berpotensi menekan kebebasan pers dan tidak sejalan dengan semangat keterbukaan informasi. dikutip dari Sriwijaya Terkini

“Kalau pejabat publik merasa dirugikan, maka jalur yang ditempuh adalah hak jawab, bukan somasi. Sebab, somasi bisa menimbulkan kesan intimidasi terhadap wartawan,” ujar Dr. Zacky.

Sorotan Dunia Pers

Berbagai reaksi ini menunjukkan bahwa langkah somasi oleh Dinsos Musi Rawas bukanlah perkara sepele. Sorotan tajam dari kalangan pers menegaskan bahwa independensi media adalah harga mati.

Catatan RI MEDIA: Kritik dan kontrol sosial merupakan pilar demokrasi. Karena itu, pejabat publik dituntut lebih terbuka menerima kritik, bukan justru memilih jalur somasi yang berpotensi menciderai kebebasan pers. (Rd)

Editor: Redaksi