Oleh: Deni Irwansyah
Gelombang unjuk rasa besar yang merebak di ibu kota pada akhir Agustus lalu menyisakan luka sosial yang dalam. Sejumlah rumah pejabat negara menjadi sasaran kemarahan massa, dirusak, bahkan dijarah. Dari anggota DPR hingga Menteri Keuangan, simbol-simbol kekuasaan tak luput dari amukan rakyat.
Peristiwa ini bukan sekadar catatan kriminal, tetapi juga refleksi atas hubungan yang renggang antara rakyat dan pejabat. Di tengah situasi ekonomi sulit, ucapan dan tindakan elit politik yang dianggap menyinggung rakyat menjadi bara yang menyulut api. Pepatah lama pun terbukti relevan: “Mulutmu harimaumu.”
Ucapan yang Berbalik Menjadi Bumerang
Sejatinya, setiap pejabat publik hidup dalam sorotan. Bukan hanya kebijakan mereka yang diperhatikan, tetapi juga kata-kata yang meluncur di hadapan publik. Di era media sosial, satu kalimat yang salah tempat bisa menyebar dengan cepat, ditafsirkan ulang, dan memantik kemarahan berjuta orang.
Ucapan yang meremehkan penderitaan rakyat misalnya, bisa dianggap sebagai bentuk ketidakpekaan. Dari sinilah muncul kekecewaan, lalu kemarahan, hingga meledak menjadi aksi destruktif. Inilah yang dimaksud pepatah “mulutmu harimaumu” — kata-kata yang tidak terkendali dapat berbalik memangsa pemiliknya.
Namun Anarkisme Tidak Bisa DibENARKAN
Meski demikian, kita perlu tegas menekankan bahwa tindakan anarkis, perusakan, dan penjarahan tetap tidak bisa dibenarkan dalam keadaan apa pun. Kekerasan hanya akan memperburuk situasi, merusak ketertiban umum, dan menambah penderitaan. Aspirasi rakyat seharusnya disalurkan melalui cara-cara damai dan konstitusional.
Jika kemarahan dijawab dengan kekerasan, yang lahir hanyalah lingkaran dendam. Padahal bangsa ini membutuhkan solusi, bukan perpecahan.
Adab Dulu, Baru Ilmu
Dalam khazanah budaya dan agama kita, ada ungkapan bijak: “adab dulu, baru ilmu.” Pesan ini seharusnya menjadi pedoman bagi para pemimpin. Sehebat apa pun seseorang, setinggi apa pun jabatannya, tanpa adab semua itu akan runtuh.
Adab berbicara, adab bersikap, adab dalam mengambil keputusan — inilah yang menentukan apakah seorang pejabat layak dihormati rakyatnya. Ilmu bisa dipelajari, jabatan bisa didapatkan, tetapi adab hanya bisa ditanamkan melalui kesadaran diri.
Pejabat Publik Selalu dalam Sorotan
Setiap pejabat publik ibarat berjalan di panggung besar dengan sorotan lampu yang tak pernah padam. Setiap langkah dan ucapannya akan dinilai. Karena itu, semuanya harus dikontrol: mulai dari bahasa yang digunakan, kebijakan yang diumumkan, hingga cara mereka menyikapi kritik rakyat.
Satu kata yang salah bisa memicu badai. Satu kalimat yang tidak bijak bisa merusak kepercayaan yang telah dibangun bertahun-tahun. Justru karena itulah, pejabat publik perlu lebih berhati-hati dan rendah hati dalam berkomunikasi.
Pelajaran untuk Bangsa
Peristiwa akhir-akhir ini seharusnya menjadi pengingat bagi semua pihak. Rakyat harus belajar menyalurkan aspirasi secara bermartabat dan damai. Pemerintah harus membuka ruang dialog yang tulus, bukan sekadar seremonial. Sementara pejabat publik harus menempatkan diri bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai pelayan rakyat.
Pepatah lama itu tetap berlaku lintas zaman: “mulutmu harimaumu.” Dan pepatah yang lain memberi penegasan: “adab dulu, baru ilmu.” Dua kalimat sederhana ini seharusnya menjadi pedoman abadi bagi setiap pemimpin bangsa.
Penutup
Bangsa yang besar bukanlah bangsa tanpa masalah, melainkan bangsa yang mampu mengambil hikmah dari setiap peristiwa. Dari kericuhan ini, ada dua pelajaran penting: rakyat harus menjaga cara menyampaikan aspirasi, pejabat harus menjaga ucapan dan perilaku.
Dengan adab, ilmu dan kekuasaan bisa menjadi berkah. Tanpa adab, semuanya bisa berubah menjadi bencana.
