Oleh: Deni Irwansyah
Perintah Listyo Sigit Prabowo untuk menggelar tes urine serentak di seluruh jajaran Polri adalah langkah yang patut diapresiasi. Namun, publik hari ini tidak lagi cukup dengan seremoni kebijakan. Rakyat menuntut ketegasan yang nyata, berkelanjutan, dan tanpa kompromi.
Masih ditemukannya anggota yang terlibat penyalahgunaan narkoba adalah tamparan keras bagi institusi penegak hukum. Lebih dari itu, ini adalah alarm bahwa pengawasan internal belum cukup kuat. Tes urine serentak harus menjadi pintu masuk pembersihan besar-besaran, bukan sekadar respons sementara untuk meredam opini publik.
Kasus pencopotan dan pemecatan Kapolres Bima membuktikan bahwa tindakan tegas bisa dilakukan. Dan memang harus begitu. Siapa pun yang mencederai institusi, apalagi terlibat narkoba, wajib ditindak tanpa pandang pangkat dan jabatan. Tidak boleh ada perlindungan, tidak boleh ada kompromi, tidak boleh ada “main belakang”.
Namun jika kita benar-benar ingin Polri bersih, negara tidak boleh hanya mengandalkan mekanisme internal. Negara harus membentuk tim khusus independen yang berfungsi membongkar jaringan dan membuka topeng oknum aparat yang bermain. Tim ini harus memiliki kewenangan kuat, transparan, dan diawasi publik. Tanpa keberanian membongkar hingga ke akar, upaya bersih-bersih hanya akan menyentuh permukaan.
Langkah ini juga harus sejalan dengan komitmen nasional di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto yang menempatkan pemberantasan narkoba sebagai prioritas. Jika narkoba adalah musuh negara, maka siapa pun yang terlibat – termasuk aparat – harus diperlakukan sebagai pengkhianat amanah rakyat.
Kita tidak boleh takut pada kebenaran. Justru dengan membongkar oknum, kita sedang menyelamatkan nama baik ribuan anggota Polri yang bekerja jujur dan penuh integritas. Jangan biarkan mereka tercoreng oleh segelintir orang yang menyalahgunakan seragam dan kekuasaan.
Tes urine serentak adalah awal. Tapi konsistensi dan keberanian membentuk tim khusus independen adalah ujian sesungguhnya. Jika ini dijalankan dengan tegas dan transparan, kepercayaan publik akan kembali. Jika tidak, maka rakyat akan terus bertanya: sampai kapan topeng itu dibiarkan?
Negara harus hadir. Institusi harus berani. Oknum harus dibongkar.
Karena Polri yang bersih bukan pilihan – Ia adalah keharusan.
