Redaksi: Ri Media
Hadirnya Koperasi Merah Putih (KMP) sebagai inisiatif nasional dalam memberdayakan ekonomi kerakyatan menimbulkan harapan sekaligus tantangan baru, khususnya dalam konteks pengelolaan dana desa. Di satu sisi, koperasi ini bisa menjadi mitra strategis dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Namun di sisi lain, jika tidak dikelola dengan transparan dan selaras dengan mekanisme dana desa yang telah ada, keberadaannya justru bisa memunculkan tumpang tindih program hingga potensi penyalahgunaan anggaran.
Dana desa sejatinya merupakan instrumen vital untuk membangun kemandirian desa melalui pembangunan infrastruktur, penguatan kelembagaan, dan pengembangan ekonomi lokal. Namun, efektivitas dana ini sangat bergantung pada akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta koordinasi antar lembaga di tingkat desa.
Di sinilah Koperasi Merah Putih perlu menempatkan diri secara tepat. Alih-alih menggantikan peran lembaga desa atau menduplikasi program, koperasi ini seharusnya menjadi motor penggerak kolaboratif—menyalurkan modal usaha mikro, memfasilitasi pelatihan kewirausahaan, dan membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk lokal. Dengan begitu, pengelolaan dana desa dan program koperasi bisa saling menguatkan, bukan saling berebut ruang.
Namun, tantangan terbesar tetap pada aspek pengawasan. Perlu ada regulasi yang tegas dan mekanisme sinergi yang jelas antara pengurus koperasi, pemerintah desa, dan masyarakat agar transparansi tetap terjaga. Jika tidak, potensi politisasi, tumpang tindih wewenang, hingga praktik korupsi bisa menggerus kepercayaan publik.
Oleh karena itu, pengelolaan dana desa di tengah kehadiran Koperasi Merah Putih harus dibingkai dalam semangat kolaboratif, bukan kompetitif. Sinergi keduanya bisa menjadi kekuatan besar untuk mendorong kemandirian desa secara berkelanjutan, selama asas transparansi, partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat tetap menjadi fondasi utamanya.
