Skandal PUPR Lebong Dibongkar! Tiga Pejabat Diciduk, Proyek Fiktif Rugikan Negara Ratusan Juta

Lebong, ri-media.id – Setelah lima bulan publik dibuat bertanya-tanya pasca penggeledahan heboh di Dinas PUPR Lebong, Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebong akhirnya menggebrak. Kamis malam, 17 Juli 2025, tiga pejabat aktif resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemeliharaan jalan dan jembatan tahun 2023. Angkanya? Fantastis—diperkirakan tembus Rp850 juta!

Tiga nama yang kini resmi menyandang status tersangka adalah HS (Kuasa Pengguna Anggaran/KPA Bidang Bina Marga 2023), RW (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK), dan RH (Bendahara Pengeluaran Pembantu). Ketiganya langsung digelandang dan dititipkan di Rutan Polres Lebong selama 20 hari ke depan.

Pekerjaan Fiktif, Uang Nyata Masuk Kantong

Skema korupsinya tak main-main. Berdasarkan penyidikan intensif yang dilakukan sejak 3 Februari 2025, ketiganya diduga nekat membuat laporan pertanggungjawaban palsu. Pekerjaan proyek yang belum dilaksanakan, bahkan tidak pernah dikerjakan, dilaporkan seolah telah rampung.

“Banyak pekerjaan yang tidak dilaksanakan, tapi tetap dilaporkan selesai,” tegas Kepala Kejari Lebong, Evi Hasibuan, SH., MH, dalam konferensi persnya.

Celakanya, laporan fiktif tersebut dijadikan dasar pencairan anggaran. Negara dirugikan secara terang-terangan, sementara fasilitas publik yang seharusnya diperbaiki—seperti jalan dan jembatan—justru terbengkalai.

Kerugian Negara Rp850 Juta, Bisa Membengkak

Kejari Lebong menyebutkan estimasi awal kerugian negara mencapai Rp850 juta. Namun, angka ini masih tentatif dan menunggu hasil audit resmi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Bisa kurang, bisa juga lebih,” ujar Evi, membuka peluang bahwa jumlah kerugian bisa jauh lebih besar.

Aroma Skandal Belum Usai

Penahanan ketiga pejabat ini menjadi sinyal keras dari Kejari Lebong bahwa perang terhadap korupsi belum berhenti. Namun publik kini menanti satu hal: Apakah akan ada tersangka lain menyusul? Atau skandal ini akan berhenti pada level bawah semata?

Dengan nilai proyek yang besar dan modus operandi yang rapi, tak menutup kemungkinan ada aktor-aktor lain yang bermain di belakang layar. Masyarakat Lebong berharap kasus ini dibongkar sampai ke akar-akarnya.

Catatan Kritis:

Kasus ini menjadi tamparan keras bagi tata kelola anggaran daerah. Ketika anggaran miliaran untuk infrastruktur justru dijadikan bancakan, rakyatlah yang menanggung akibatnya—jalan rusak, jembatan tak layak, dan pelayanan publik yang terus terabaikan. Saatnya aparat penegak hukum menunjukkan taringnya, bukan hanya menetapkan tersangka, tapi memastikan uang rakyat bisa diselamatkan dan koruptor tak hanya ditahan, tapi diadili secara transparan. (**)

Editor: Redaksi