Jakarta, ri-media.id – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin menyatakan kekhawatirannya atas rencana pemerintah yang akan mengubah skema subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat. Menurut Sultan, keputusan ini dapat berdampak signifikan terhadap pelaku usaha kecil menengah (UMKM) serta masyarakat kelas menengah yang saat ini tengah menghadapi tren penurunppenghapusan subsidi BBM ini. Kelas menengah, yang paling merasakan efeknya, akan menghadapi beban berat jika subsidi dialihkan sepenuhnya ke BLT,” ujar Sultan dalam keterangan resminya, Senin (4/11).
Ia menyoroti bahwa kebutuhan energi berbasis BBM memiliki pengaruh besar pada perekonomian nasional, khususnya bagi kelas menengah yang selama ini berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sultan mengingatkan bahwa kenaikan harga bahan pokok yang dipicu oleh pencabutan subsidi BBM akan memengaruhi kesejahteraan kelas menengah yang tidak tercakup dalam skema BLT pemerintah.
“Kami meminta pemerintah untuk tidak mengabaikan kelas menengah yang selama ini tidak mendapatkan BLT. Masyarakat kelas menengah juga membutuhkan dukungan karena mereka terdampak PHK dan penurunan pendapatan,” tegas Sultan.
Sultan mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan alternatif lain, seperti peningkatan pajak kendaraan bermotor, yang dinilainya lebih tepat. Pajak kendaraan bermotor dapat ditingkatkan dengan memperhatikan faktor emisi karbon yang dihasilkan, selain harga dan bobot kendaraan.
“Langkah peningkatan pajak kendaraan pribadi dengan kriteria tertentu, seperti harga dan tingkat emisi, akan lebih bijak daripada menghapus subsidi BBM. Selain itu, pemerintah dapat meningkatkan rasio pajak dengan cara ini,” tambahnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa masih ada potensi besar untuk meningkatkan pendapatan pajak dari kendaraan bermotor, mengingat lebih dari 40 persen kendaraan di Indonesia belum membayar pajak.
Lebih lanjut, Sultan mendorong pemerintah untuk mempercepat kebijakan transisi energi pada sektor transportasi dan memperbarui data serta teknologi dalam sistem distribusi BBM bersubsidi. Ia menilai bahwa akurasi data dan sistem distribusi yang lebih baik akan mengurangi masalah subsidi yang sering kali dinilai salah sasaran.
“Subsidi dan BLT akan selalu menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya jika kita belum memiliki basis data yang valid dan sistem distribusi yang presisi,” tutup Sultan.
Rencana perubahan skema subsidi energi dari subsidi berbasis produk menjadi BLT semakin dekat untuk direalisasikan oleh pemerintah. Namun, Sultan menegaskan pentingnya mempertimbangkan dampak kebijakan ini terhadap seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelas menengah yang akan terdampak secara signifikan. (**)
Editor: Redaksi
