Kediri, ri-media.id – Tiga kepala desa aktif di Kabupaten Kediri kini harus menanggalkan kebanggaan jabatan dan berhadapan dengan proses hukum. Dugaan rekayasa pengisian perangkat desa yang menyeret nama besar pengurus Paguyuban Kepala Desa (PKD) Kabupaten Kediri memantik reaksi keras dari Bupati Hanindhito Himawan Pramana.
Bupati yang akrab disapa Mas Dhito ini tidak tinggal diam. Dalam pernyataannya, ia menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah tegas yang diambil Polda Jawa Timur, usai penetapan tiga kepala desa sebagai tersangka, masing-masing IJ (Ketua PKD/Kades Kalirong, Grogol), SU (Bendahara PKD/Kades Mangunrejo, Ngadiluwih), dan DA (Sekretaris PKD/Kades Pojok, Wates).
“Ini bukan sekadar pelanggaran prosedur, ini soal moral dan integritas. Jangan main api dengan jabatan yang kalian emban dari rakyat!” tegas Mas Dhito saat diwawancarai seusai kunjungan di Stadion Gelora Daha Jayati, Kamis (03/07).
Penetapan tersangka diumumkan langsung oleh Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast pada Senin (30/06), dan langsung disambut sikap tegas dari Pemkab Kediri.
Mas Dhito menegaskan, kewenangan pengisian perangkat desa memang di tangan desa, namun bukan berarti bebas dari pengawasan dan etika. Apalagi ketika prosesnya dilumuri praktik kotor—suap, kolusi, dan nepotisme.
> “Saya tidak akan mentolerir praktik curang. Kita sudah bangun sistem transparan dengan CAT dan melibatkan kampus bereputasi. Tapi kalau niat busuknya sudah dari awal, sistem pun tak ada artinya.”
Pemkab Kediri, kata dia, akan segera menunjuk penjabat (PJ) kades untuk memastikan roda pelayanan desa tidak terganggu. Langkah cepat dan tegas diambil agar publik tak dirugikan lebih jauh.
> “Kita percepat pengisian PJ. Ini bukan sekadar soal hukum, tapi soal menjaga kepercayaan publik yang mulai rapuh karena ulah segelintir oknum,” pungkasnya. Dikutip dari kediritangguh.co
Sinyal keras sudah dilempar. Mas Dhito bicara bukan hanya untuk Kediri hari ini, tapi juga untuk masa depan pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan bermartabat. Sebab, jabatan bukan tempat bermain, apalagi jadi ladang sogokan. (**)
Editor: Redaksi
