Kota Tidore, ri-media.id – Sebuah insiden mengejutkan mencoreng citra Satpol PP Kota Tidore setelah diduga melakukan pengusiran brutal terhadap pengusaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Berdasarkan rekaman video berdurasi 6 menit 50 detik yang diperoleh kpksigap.com, terlihat aksi penertiban yang dinilai berlebihan oleh Satpol PP. Beberapa petugas tampak mendekati lokasi usaha UMKM dan melakukan tindakan pengusiran yang diduga tanpa koordinasi yang jelas.
Dikutip dari kpksigap.com. Pengusaha UMKM yang menjadi korban penertiban diduga memiliki hubungan kurang harmonis dengan Wali Kota Tidore terpilih. Sejumlah saksi mata di lokasi menyebutkan bahwa tindakan Satpol PP terkesan mendadak dan tidak memberi kesempatan bagi pelaku usaha untuk melakukan klarifikasi atau pembelaan.
“Kami tidak tahu kenapa tiba-tiba harus diusir. Padahal, selama ini kami selalu mengikuti aturan yang ada,” ujar salah satu pelaku UMKM yang enggan disebutkan namanya.
Sumber lain juga menyatakan bahwa sebelum insiden ini terjadi, ada indikasi tekanan politik terhadap pelaku usaha yang dianggap tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah. Jika dugaan ini benar, maka tindakan tersebut berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yang menegaskan bahwa pemerintah wajib mendukung serta melindungi usaha kecil dan menengah.
Selain itu, tindakan Satpol PP juga berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa pemerintah daerah bertugas memberdayakan masyarakat, termasuk pelaku UMKM, bukan malah menghambat usaha mereka.
Insiden ini memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, terutama komunitas UMKM dan aktivis sosial di Tidore. Mereka menuntut transparansi dari pemerintah daerah dan mendesak agar tindakan represif terhadap pelaku usaha kecil segera dihentikan.
“Jika ini benar ada unsur politik di dalamnya, maka ini adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Pemerintah seharusnya menjadi pelindung, bukan menekan rakyat kecil,” tegas salah satu tokoh masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Satpol PP Kota Tidore dan pemerintah daerah belum memberikan pernyataan resmi terkait insiden tersebut. Masyarakat menunggu klarifikasi serta langkah konkret dari wali kota terpilih untuk menyelesaikan permasalahan ini secara adil dan transparan. (**)
Editor: Redaksi
