Tangerang, ri-media.id – Dunia jurnalistik kembali dicederai oleh ulah premanisme yang merajalela dalam tubuh proyek pemerintah. Insiden mengejutkan terjadi di RSUD Balaraja, Sabtu (2/8/2025), ketika seorang jurnalis media online bernama Bonai mendapat perlakuan tidak manusiawi saat menjalankan tugas peliputan. Ia ditarik bajunya secara kasar oleh oknum direktur proyek mushola berinisial LS.
Peliputan yang dilakukan Bonai bukan tanpa dasar. Ia tengah menggali informasi proyek pembangunan mushola senilai Rp2,04 miliar yang dibiayai penuh oleh APBD Kabupaten Tangerang 2025. Proyek ini dikerjakan oleh PT Demes Karya Indah dan menjadi sorotan karena menggunakan dana publik.
Namun alih-alih menemui transparansi, Bonai justru disambut dengan intimidasi, amarah, dan arogansi. LS, yang mengklaim sebagai direktur proyek, tanpa malu-malu menarik baju jurnalis di area publik rumah sakit, tempat yang seharusnya terbuka bagi siapa pun, apalagi wartawan yang sedang bertugas.
Aksi Preman Berkedok Proyek Pemerintah?
“Ini jelas bentuk pelecehan terhadap profesi jurnalis. Lebih dari itu, ini adalah penghalang pengawasan publik dan upaya pembungkaman suara rakyat,” tegas Eky Amartin, Ketua Umum DPP BIAS Indonesia, yang langsung angkat suara menyikapi kejadian memalukan ini. Dilangsir dari: suaraindependentnews.id
Menurut Eky, tindakan LS bukan sekadar luapan emosi. Ini adalah adanya dugaan bahwa ada sesuatu yang ditutupi dalam proyek tersebut. Jika proyek ini bersih dan sesuai aturan, kenapa wartawan harus ditarik bajunya?
Humas RSUD Balaraja Bungkam, Seperti Tak Punya Fungsi
Menambah daftar kekecewaan, humas RSUD Balaraja yang seharusnya menjadi corong klarifikasi justru terkesan cuci tangan. Saat dihubungi DPP BIAS, Humas bernama Hidayat justru menjawab dengan enteng, “Kapan kejadiannya?”
Respons ini menunjukkan betapa amburadulnya sistem komunikasi dan keterbukaan informasi di RSUD Balaraja. Lembaga publik sekelas rumah sakit daerah tidak bisa bersikap masa bodoh terhadap intimidasi yang terjadi di halamannya sendiri.
Polisi Bergerak Cepat
Untungnya, aparat dari Polsek Balaraja tidak tinggal diam. LS langsung dipanggil untuk dimintai keterangan. Puluhan wartawan dari berbagai media mengepung Mapolsek Balaraja sebagai bentuk solidaritas dan aksi simbolik melawan kekerasan terhadap profesi jurnalis.
Meski LS telah menyampaikan permintaan maaf secara pribadi, hingga berita ini ditulis, tidak ada permintaan maaf resmi kepada komunitas pers. DPP BIAS menegaskan, ini bukan urusan pribadi semata — ini soal martabat profesi dan hak publik atas informasi.
> “Kami tidak akan berhenti hanya dengan maaf setengah hati. Kalau tidak ada itikad baik secara terbuka, kami pastikan proses hukum akan kami kawal sampai ke meja hijau,” tegas Eky.
Wartawan Bukan Musuh Pembangunan
Di tengah gelontoran dana triliunan rupiah untuk pembangunan, wartawan memegang peran vital sebagai penjaga transparansi. Namun ironis, justru mereka yang menyuarakan kebenaran ditekan, diintimidasi, bahkan diperlakukan seperti kriminal.
> “Wartawan bukan cari ribut. Kami hanya menjalankan amanah UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Proyek APBD adalah uang rakyat. Jangan ada satu jengkal pun yang ditutup-tutupi!” tutup Eky lantang.(**)
Editor: Redaksi
