Catatan: RI MEDIA
Pembangunan desa adalah tanggung jawab langsung kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan tingkat lokal. Namun, banyak kasus menunjukkan bahwa peran ini sering gagal dijalankan secara amanah. Penyalahgunaan dana desa, lemahnya tata kelola, korupsi, serta tidak adanya transparansi membuat pembangunan tersendat dan masyarakat menjadi korban. Dalam kondisi seperti ini, wajar jika negara mengambil tindakan tegas, salah satunya dengan menghentikan penyaluran dana desa untuk mencegah kerugian lebih lanjut. Lalu, siapa yang akan melanjutkan pembangunan? Di sinilah Tentara Nasional Indonesia (TNI) hadir, mengambil peran strategis demi kemanusiaan dan masa depan masyarakat desa.
Gagalnya Kepala Desa, Hancurnya Harapan Warga
Kepala desa yang gagal membangun bukan hanya masalah administratif, tetapi juga mencederai harapan masyarakat. Dana desa yang semestinya menjadi modal pembangunan malah berujung pada praktik korupsi, proyek fiktif, atau pembangunan yang asal-asalan. Ketika dana desa dihentikan sebagai bentuk sanksi, masyarakat yang tidak bersalah tetap membutuhkan pembangunan—akses jalan, air bersih, sekolah, tempat ibadah, dan fasilitas umum lainnya. Kehadiran negara dalam bentuk TNI menjadi penyeimbang dan penyelamat dari keterpurukan yang lebih dalam.
TNI Sebagai Pelaksana Misi Kemanusiaan dan Pembangunan Langsung
TNI bukan hanya institusi pertahanan, tetapi juga kekuatan sosial yang tangguh. Melalui program seperti TMMD (Tentara Manunggal Membangun Desa), TNI telah terbukti mampu melaksanakan pembangunan secara langsung, cepat, dan tepat sasaran. Mereka membangun infrastruktur dasar seperti jalan desa, jembatan, drainase, rumah ibadah, sekolah, dan fasilitas pelayanan kesehatan—sesuatu yang gagal diwujudkan oleh kepala desa. Kehadiran TNI bukan hanya teknis, tapi juga moral: membangkitkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Penguatan Ketahanan Wilayah dari Desa yang Tertinggal
Kegagalan kepala desa dan tersendatnya pembangunan membuka celah kerentanan sosial—kemiskinan, konflik, hingga kriminalitas. TNI, dengan pendekatan teritorialnya, hadir bukan hanya untuk membangun fisik, tetapi juga memperkuat pertahanan sosial masyarakat. Pembangunan desa yang dilakukan TNI adalah bagian dari strategi ketahanan wilayah yang berlapis. Desa yang kuat adalah benteng pertama kedaulatan negara.
Penutup
Ketika kepala desa gagal dan dana desa dihentikan, negara tidak boleh lepas tangan. Masyarakat desa tetap harus dibela dan dibangun. Dalam situasi ini, TNI hadir sebagai kekuatan pengganti yang profesional dan berorientasi pada misi kemanusiaan. Mereka bukan hanya membangun jalan dan jembatan, tapi juga harapan dan masa depan bangsa. Kehadiran TNI menjadi bukti bahwa negara tetap hadir, bahkan ketika pemimpinnya gagal.
