Oleh: Deni Irwansyah
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program strategis yang lahir dengan tujuan mulia, yakni memastikan generasi Indonesia mendapatkan asupan gizi yang layak demi menyongsong Indonesia Emas 2045.
Program ini menggunakan anggaran negara yang tidak sedikit dan menyentuh langsung kepentingan rakyat, khususnya anak-anak sebagai penerus bangsa.
Karena itu, kasus dugaan penyimpangan yang kini menyeret sejumlah pejabat di lingkungan Badan Gizi Nasional harus menjadi peringatan keras bagi semua pihak. Jangan sampai program yang dirancang untuk anak bangsa justru berubah menjadi ajang mengenyangkan perut oknum-oknum yang memanfaatkan jabatan dan kewenangannya.
Pemerintah tidak boleh berhenti hanya pada penindakan hukum terhadap para pelaku yang sudah terungkap. Yang jauh lebih penting adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan tata kelola program MBG dari tingkat pusat hingga pelaksana di lapangan.
Audit harus dilakukan secara berkala, terbuka, dan independen. Bukan sekadar memeriksa laporan administrasi, tetapi memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar sampai kepada sasaran. Kualitas makanan, jumlah penerima manfaat, proses pengadaan bahan baku, hingga penunjukan mitra penyedia harus menjadi objek pemeriksaan yang ketat.
Selain audit, inspeksi mendadak (sidak) harus menjadi agenda rutin. Sidak tidak boleh hanya dilakukan ketika muncul masalah atau ketika kasus sudah menjadi perhatian publik. Pengawasan langsung ke lapangan akan menjadi alat efektif untuk mengetahui kondisi sebenarnya yang terjadi di dapur-dapur MBG, sekolah-sekolah penerima manfaat, serta rantai distribusi program tersebut.
Yang tidak kalah penting, pengawasan tidak boleh hanya menjadi urusan pemerintah dan aparat penegak hukum. Seluruh elemen masyarakat harus dilibatkan. Mulai dari tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, media massa, akademisi, hingga orang tua siswa perlu diberi ruang untuk ikut mengawasi pelaksanaan program.
Partisipasi publik merupakan benteng terkuat untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ketika masyarakat diberikan akses untuk mengawasi, maka ruang gerak oknum yang ingin bermain dengan anggaran negara akan semakin sempit.
Program MBG investasi masa depan bangsa. Kegagalan program ini bukan hanya soal kerugian keuangan negara, tetapi juga menyangkut masa depan jutaan anak Indonesia yang berhak mendapatkan makanan bergizi dan berkualitas.
Negara harus hadir dengan pengawasan yang kuat. Penegak hukum harus bertindak tegas tanpa pandang bulu. Dan masyarakat harus berani menjadi mata dan telinga bagi negara dalam mengawasi setiap pelaksanaan program.
Jangan biarkan Program Makan Bergizi Gratis berubah menjadi proyek yang hanya memperkaya segelintir orang. Jangan biarkan uang rakyat habis untuk kepentingan pribadi. Program ini harus kembali pada tujuan awalnya: menyehatkan anak bangsa, bukan menggemukkan rekening oknum yang tidak bertanggung jawab.
Jika ada yang bermain-main dengan anggaran MBG, maka tidak ada alasan untuk diberi toleransi. Rakyat berhak mendapatkan manfaatnya, dan negara wajib memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar kembali untuk kepentingan rakyat.
