Lebong, ri-media.id – Di tengah gencarnya pembangunan nasional dan tuntutan transparansi publik, dugaan kebocoran anggaran di tubuh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong justru mempermalukan wajah birokrasi daerah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bengkulu mengungkap potensi kerugian negara sebesar Rp13 miliar dari hasil audit APBD Lebong tahun anggaran 2024. Ironisnya, lebih dari Rp11 miliar uang rakyat hingga kini belum juga dikembalikan.
Temuan ini bukan hanya angka, tapi alarm keras atas buruknya tata kelola keuangan di Pemkab Lebong. Tak tinggal diam, BPK menerjunkan tim khusus berisi lima auditor ke Lebong. Misi mereka: menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), menegakkan tanggung jawab, dan menuntut pengembalian dana.
Selama lima hari penuh, tim akan melakukan pengawasan ketat, memanggil satu per satu pejabat yang terlibat, hingga menjatuhkan teguran keras bagi yang dianggap lalai. Mereka bekerja tak hanya atas nama lembaga, tapi atas nama rakyat yang haknya dirampas.
> “Tim ini akan memantau langsung penyelesaian TGR 2024, termasuk tunggakan dari tahun-tahun sebelumnya. Kepala OPD akan dipanggil satu per satu untuk dimintai pertanggungjawaban,” tegas Pj Sekda Lebong, Donni Swabuana, Rabu (25/6/2025).
BPK memberi batas waktu maksimal 60 hari sejak LHP diterbitkan pada Mei lalu. Bila tak juga ada pengembalian, langkah hukum tak bisa dihindari.
Menyadari potensi ledakan krisis ini, Bupati Lebong H. Azhari, SH, MH langsung mengeluarkan Surat Edaran ke seluruh OPD, memerintahkan pengembalian dana secara cepat, tegas, dan tanpa kompromi.
Langkah ini menjadi ujian integritas bagi seluruh jajaran Pemkab Lebong. Apakah mereka tunduk pada hukum dan amanat rakyat? Ataukah kembali berdiri sebagai simbol pembangkangan terhadap transparansi?
Rakyat menunggu.
Negara mengawasi.
Satu komando: Uang rakyat harus kembali! (**)
Editor: Redaksi
